Daerah ›› Walikota Diminta Perhatikan Kesejahteraan Guru PAUD

Walikota Diminta Perhatikan Kesejahteraan Guru PAUD


Ambon - Walikota Ambon diminta untuk mem­per­­hatikan para guru PAUD di kota ini de­ngan memberikan rangsangan atau inten­sif tetap yang dianggarkan dalam APBD.

Ketua Community Play Group Seme­nanjung Nusaniwe Benny Latumeten men­jelaskan, PAUD merupakan pendidikan yang sangat fundamental, karena per­kembangan anak dimasa selanjutnya sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang diberikan sejak usia dini.

“Awal kehidupan anak merupakan masa yang tepat untuk berikan dorongan atau upaya pengembangan agar anak dapat berkembang secara optimal. Dan ini juga tertuang dalam UU Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistim Pendidikan Nasional,”  ungkap Latumeten kepada Siwalima  di Ambon Rabu (18/10).

Dijelaskan dalam UU ini pada BAB I pasal 1 butir 14 menyatakan bahwa PAUD merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak-anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan anak agar miliki kesiapan belajar saat memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pembinaan yang dilakukan lewat lembaga-lembaga PAUD di kota ini setiap tahunnya walikota mewisudakan ribuan anak-anak PAUD di kota ini.

Untuk melakukan tugas yang mulia ini para tutor/guru PAUD hanya menerima intensif Rp 100-200 ribu/bulan yang dapat diberikan oleh para pengelola untuk mengimbangi jeri juang mereka . untuk itu sangat diharapkan ada kepedulian dari walikota maupun DPRD agar dapat memberikan imbalan yang pantas dengan pengorbanan mereka demi kesejah­teraan para guru ini.

“Kalau petugas Pos Yandu yang kerjannya hanya satu bulan sekali dibayar sama dengan para tutor itu tidak adil. Apa salahnya kalau pak walikota dan DPRD dapat beri intensif tetap yang dianggarkan dalam APBD,” tukasnya.

Pada kesempatan itu Latumeten juga mempertanyakan kalau, di tahun 2016 ada kebijakan walikota untuk tiap tutor diberikan rangsangan berupa insentif/bulan Rp 200 ribu mengapa ditahun 2017 ini tidak lagi diberikan. “Ini bisa jadi pertanyaan apakah insentif yang diberikan ada kaitannya dengan Pilkada Kota, sehingga selesai Pilkada sudah tidak ada lagi isentif itu?,” tanya Latumeten.

Ditambahkan, walikota dan DPRD juga diminta agar dapat menginstruksikan ke pihak Dinas Pendidikan agar dalam mela­kukan pencairan anggaran DAK Biaya Ope­rasi Pendidikan (BOP) PAUD setidaknya dilakukan pada awal tahun ajaran baru, karena tujuan pemerintah pusat lewat APBN yang disalurkan lewat rekening pemkot adalah untuk mendukung proses belajar mengajar ditingkat PAUD.

“Sebab yang terjadilah adalah pencairan dana baru dicairkan pada bulan Oktober ini sedangkan proses belajar mengajar sudah berlangsung hampir selesai satu semester sehingga tidak efektivitas. Kamis angat berharap agar anggaran DAK BOP Paud kedepannya dapat dicairkan pada awal tahun ajaran baru,” harapnya. (S-43)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon