Hukum ›› Walikota Dilaporkan ke Polisi Kasus Pencopotan ASN

Walikota Dilaporkan ke Polisi


Ambon - Pencopotan puluhan ASN di lingkup Pemkot Ambon berujung ke ranah hukum. Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dilaporkan ke polisi, Senin (11/6) atas kebijakannya itu.

Langkah pencopotan dinilai sebagai aksi balas dendam. Alasan lalu direkayasa. Aturan diabaikan, yang penting syahwat balas dendam bisa terwujud.

Tak hanya walikota, dua anak buahnya juga turut dilaporkan. Keduanya adalah Sekretaris Kota AG Latuheru dan Kepala BKD, Benny  Selanno.

Mereka dilaporkan oleh man­tan Kepala Dinas Perhu­bu­ngan Pieter Saimima, man­tan Kepala Dinas Pariwisata HM Sopacua dan Andser Lamba, mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Laporan ini disampaikan secara resmi oleh Lois Hendro Waas, selaku kuasa hukum ke­pada Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKBP Sutrisno Hady Santoso.

Dalam laporan itu,para pelapor memaparkan alasan-alasan sampai mengapa me­reka dan 44 ASN lainnya ‘di­gusur’ dari jabatan pada 29 Desember 2017.

Puluhan ASN yang di-non job lantaran dituding tidak me­mihak kepada Richard Lou­henapessy dan mendu­kung orang lain saat pilkada Kota Ambon tahun 2016.

Louhenapessy sebagai ca­lon petahana menganggap hal itu sebagai  bentuk per­lawanan  terhadap pimpinan atau tidak disiplin dan mela­wan perintah.

Pasca pemilihan,  dan ketika resmi dilantik menjadi wali­kota periode 2017-2022,  Lou­henapessy mulai merencana­kan perbuatan pidana  untuk menonjobkan mereka yang dianggap berpihak kepada calon lain, kala itu.

Perbuatan walikota, sekot dan Kepala BKD dilakukan atau dikerjakan secara ber­sama-sama dan diwujudkan de­ngan dikeluarkannya SK Wa­li­kota Ambon Nomor: 532 tahun 2017 tanggal 29 Desem­ber 2017 tentang pember­hen­tian dan pengangkatan dalam jabatan PNS dalam lingkup Pemerintah Kota Ambon.

Waas menegaskan, SK  wali­­kota tersebut bertenta­ngan dengan UU Nomor 5 tahun 2014 dan PP Nomor 11 tahun 2017, karena tidak se­suai dengan prosedur terkait dengan seleksi terbuka (le­lang jabatan) dan tidak ada rekomendasi sebagai perse­tu­juan dari komisi aparatur sipil negara (KASN), yang wa­jib hukumnya sebagai da­sar untuk proses seleksi  ter­buka atau lelang jabatan itu.

Perbuatan walikota Cs ini, kemudian dilaporkan kepada DPRD Kota Ambon, KASN, Menteri Pendayagunaan Apa­ratur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ombudsman RI, BKN dan Kemendagri.

Selanjutnya pada 26 April 2018 dilakukan pertemuan  antara komisioner  KASN bidang mediasi bersama para terlapor untuk mengklarifikasi soal pemberhentian  para pelapor. 

Namun pemkot Ambon  selaku terlapor  membohongi para komisioner dan asisten komisione KASN dengan me­nyatakan bahwa para pelapor telah mengajukan permoho­nan  pensiun, pindah tugas  dan diangkat kembali dalam jabatan fungsional guru.

“Perbuatan para terlapor sudah sangat merugikan klien kami dan sangat membunuh masa depan serta karier para pelapor. Menimbulkan konflik sosial dalam keluarga para pe­lapor, karena dianggap  me­la­kukan perbuatan  tercela se­hingga diberhentikan dari ja­batan serta dipermalukan di de­pan publik dengan pembe­ritaan di media,” tandas Waas, kepada Siwalima.

Kuasa hukum juga  telah melampirkan sejumlah bukti pendukung yang berkaitan  dengan laporan tersebut sebagai bahan  pertimbangan dan analisa.

Sementara Kasat Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKP Rifal Efendi Adikusuma yang dikonfirmasi mengatakan, kalau laporan sudah ada di tangannya pasti akan ditindaklanjuti.

“Jika sudah maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan laporan dugaan tindak pidana yang disangkakan nanti,” jelasnya.

Beberkan

Sebelumnya mantan Kepala Dinas Perhubungan Pieter Saimima, mantan Kepala Dinas Pariwisata HM Sopacua dan mantan Asisten I Sekot, Anggonoto Ura membeberkan berbagai kebohongan dan rekayasa yang dilakukan untuk mendepak mereka, saat rapat bersama pansus kepegawaian DPRD Kota Ambon, Senin (4/6).

Saimima pada kesempatan itu menegaskan, ia tidak pernah mengajukan permohonan pindah tugas, seperti apa yang disampaikan oleh walikota kepada KASN.

“Saya tegaskan di dalam rapat pansus ini, saya tidak pernah mengajukan permohonan pindah tugas. Ini pembohongan besar yang dilakukan pemkot terhadap saya. Yang sebetulnya, saya pernah mengajukan izin untuk mengikuti lelang jabatan di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa Tertinggal dan mendapat rekomendasi dari Penjabat Walikota saat itu, FJ Papilaya,” tandasnya.

Saimima meminta pemkot untuk menunjuk bukti, kalau ia pernah mengajukan permohonan pindah tugas.

“Saya minta pemkot silahkan menunjukkan bukti kalau saya pernah mengajukan permohonan pintah tugas. Saya dengar desas-desus kalau izin tersebut katanya dari penjabat, namun saya sudah menanyakan langsung kepada pak Papilaya dan beliau mengaku tidak benar dan tidak pernah mengeluarkan izin pindah tugas kepada saya. Jadi saya minta pemkot membuktikanya,” tantang Saimima.

Saimima mengatakan, langkah yang dilakukan sekot dan kepala BKK sudah merusak wibawa pemkot, karena dalam aturan tidak ada yang namanya non job. ASN di-nonjobkan kalau ada pelanggaran hukum dan itu pun pelanggaran yang dilakukan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Pansus merupakan suara rakyat juga dari 47 ASN yang dinonjobkan, saya berharap masalah ini bisa diselesaikan,” ujar Saimima.

Sementara Angganoto Ura menjelaskan soaldokumen yang disampaikan walikota kepada KASN menyangkut proses hukum yang dihadapinya termasuk tidak mengikuti assesment.

Ura mengaku sangat kecewa dengan tindakan sekot yang tidak memberi­kan waktu kepadanya melakukan assesment. Padahal dirinya sudah mengabdi di pemkot kurang lebih 32 tahun, dan tentu sangat membantu dalam pembangunan Kota Ambon.

“Sejak tanggal 29 Desember 2017, saya diinformasikan oleh sekot jabatan saya diganti oleh Ibu Min Tapamahu. Saya tanyakan kenapa saya diganti, sekot jawab karena pak Ura tidak mengkitui assesment, dan benar saya tidak mengikuti karena saya sedang malaksanakan ibadah haji di Mekah pada bulan Agustus,” ungkapnya.

Usai mengikuti ibadah haji, sekot juga pernah memberitahukan Ura untuk mengikuti assesment. Namun ia tidak pernah diikutsertakan.

“Awal September usai mengikuti ibadah haji,  pak sekot pernah memberitahu­kan saya untuk nantinya ikut assesment, dan pada saat serah terima jabatan Januari 2018 itu sekot panggil kepala BKK untuk tanyakan apakah bisa mengikuti assesment dan dikatakan Selanno bisa. Sayangnya sampai saat ini saya tidak pernah diikutsertakan untuk ikut assesment. Kalau pemkot mau saya ikut asesment, saya ada punya waktu, saya kembali dari haji, itu awal September, jadi kurang lebih 4 bulan saya bisa gunakan ikut assesment, namun sampai saat ini tidak pernah terealisasi,” jelas Ura.

Ura juga menjelaskan soal masalah hukum yang dijalaninya saat ini. Ia mengakui, dalam proses hukum, namun belum berstatus terdakwa.

“Saya belum berstatus terdakwa, apalagi terpidana. Aneh bin ajaib, yang sudah berstatus terpidana dan mempunyai kekuatan hukum tetap saja, pemkot angkat menduduki jabatan. Lalu bagaimana dengan saya. Saya juga dipotong gaji dari uang transportasi, uang makan hingga saat ini. Saya sudah tanya pegawai di bagian keuangan, kenapa uang makan saya dan transport dipotong, dan dijawab oleh yang bersangkutan karena di sekretariat tidak ada nama saya, ini kan kurang ajar,” tandas Ura.

Hendry Sopacua yang diberi kesempatan untuk melakukan klarifikasi, menegaskan, pemkot sudah melakukan pembohongan kepada KASN. Pasalnya, berdasarkan SK Walikota Nomor 39/2018, ia kembali diangkat ke dalam jabatan fungsional guru, padahal sebelumnya sudah dimutasi dari jabatan fungsional guru ke jabatan eselon II.

“Tidak ada satu aturan pun untuk non job atau mengangkat saya kembali ke fungsional guru. Saya merupakan ASN yang dipromosikan dari guru ke pejabat pemerintah, karena dianggap berprestasi, itu sesuai dengan bunyi SK yakni memberhentikan saya sebagai fungsional guru ke jabatan fungsional umum Pemkot Ambon. Jadi SK itu sangat ganjal. Karena dalam aturan tidak bisa, dasarnya seperti apa,” tandas Sopacua.

Cacat Hukum

Pakar hukum tata negara dan adminsitrasi dari Unpatti, Hendrik Salmon yang dihadirkan juga oleh pansus kepegawaian menegaskan, SK Walikota Nomor 532 tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS dalam lingkungan Pemkot Ambon cacat hukum alias cacat prosedur dan cacat substansi.

SK walikota ini, memunculkan klarifikasi dari KASN. Itu artinya ada prosedur yang salah yang ditempuh pemkot.

Dalam UU Nomor 5 tahun 2014 dan PP Nomor 11 tahun 2017, disebutkan seleksi terbuka atau lelang jabatan tinggi pratama harus dengan benar. Dimana jabatan tersebut benar-benar kosong. Jika jabatan tidak kosong, dan dilakukan mutasi, itu menyalahi aturan.

“Tapi ini sudah menjadi pembenaran bagi pemkot. Ini yang saya bilang cacat subtansi. Artinya sudah salah namun membuat pembenaran. Kenapa, lowongan yang diisi harus dikonsultasikan dengan KASN, yang nantinya KASN akan merekomendasikan untuk memastikan jabatan kosong. Dari surat yang terbitkan dan permohonan jabatan yang akan dilelang tidak disertai dengan dokumen yang sah, sehingga KASN mengeluartkan surat permintaan klarifikasi. Namun tidak ada klarifikasi. Ini salah besar,” tandas Salmon.

Menurut Salmon, sesuai dengan aturan, jabatan tinggi pratama apabila sudah tidak dipromosi dengan alasan kinerjanya menurun, maka akan di-rolling sesuai dengan kompetensi. Tapi tidak bisa di-nonjobkan.

“Saya tidak tahu ini juga SK dibuat oleh siapa yang berbunyi akan diangkat dalam jabatan tertentu, notabenenya tidak boleh seperti ini. Karena sesuai regulasi ini dikatakan delegasi blangko, yang artinya bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik,” ungkap Salmon.

Dikatakan, ada konsekuensi hukum yang diatur terkait dengan kebijakan pemkot yang salah itu.

Salmon mencontohkan, kasus seperti ini pernah terjadi di Bandar Lampung, dimana  pemkot dalam hal ini sekot, kepegawaian dan bagian keuangan diminta membayarkan anggaran kepada para pejabat yang di-nonjobkan.

“Ini indikasi kerugian negara, dan melawan aturan dan juga bisa dituntut oleh para ASN yang dinonjobkan. Seharusnya harus dicarikan solusi agar nanti tidak ada tindakan hukum yang dilakukan oleh para pejabat dinonjobkan itu. Kasihan kalau para pejabat non job ini melakukan langkah hukum, apalagi pemkot lagi dirundung oleh kasus SPPD fiktif,” kata Salmon.

Pidanakan

Pakar Hukum Tata Negara Indonesia, Margarito Kamis mengatakan, para pejabat yang dinonjobkan dapat menempuh proses hukum dengan melaporkan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy ke polisi, jika alasan yang dipakai untuk menonjobkan mereka itu mengada-ada.

“Misalnya, tidak ada fakta, tidak ada peristiwa lalu itu dikarang-karang  dan itu digunakan walikota, maka walikota bisa dilaporkan ke kepolisian oleh ASN yang dinonjobkan itu. Karena alasan mengada-ada itu dan merendahkan harkat dan martabat mereka, maka alasan tersebut dapat dipakai untuk mempolisikan walikota. Ini penghinaan terhadap ASN. Dan saya lihat kewenangan untuk memberhentikan dan pengangkatan itu ada pada walikota,” jelas Margarito kepada Siwalima melalui telepon selulernya Selasa (5/6).

Menurutnya, kewenangan mengangkat dan memberhentikan seorang pejabat itu ada pada walikota, dan pemberhentian itu juga harus ada alasan yang sah menurut hukum.  Jika alasan itu tidak bisa diterima, selain dipolisikan atau dipidanakan, walikota juga dapat diperkarakan ke PTUN.

Menurutnya, SK pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkup Pemkot  Ambon  cacat materil. Pasalnya, dalam SK walikota tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan hukum yang rasional dengan menonjobkan puluhan pejabat tersebut. Karena itu, katanya, pejabat yang merasakan harkat dan martabatnya dirugikan dapat mempidanakan walikota dan juga ke PTUN.

Ia juga  menganjurkan kepada DPRD Kota Ambon untuk mengajukan hak interpelasi dan hak angket terhadap walikota terkait dengan SK tersebut.

“Saya ajurkan teman-teman DPRD Kota Ambon untuk mengajukan hak interpelasi, jika walikota tidak bisa memberikan alasan yang cukup, maka dilakukan hak angket. Ini mungkin menurut saya jalan yang bisa ditempuh saat ini,” tandas Margarito. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon