Daerah ›› Walikota Akui Pemprov Enggan Bantu Pemkot

Walikota Akui Pemprov Enggan Bantu Pemkot


Ambon - Saat ini Kota Ambon ibarat kota Jakarta, karena banyak orang datang dari daerah lain datang ke kota ini untuk mencari nafkah sehingga kota Ambon semakin tinggi tingkat urbanisasinya dibandingkan kabupaten/kota lain di Maluku.

Walikota Ambon, MJ Papilaja dihadapan rombongan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI dan 20 peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Regular Angkatan 43 Lemhanas RI saat memaparkan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemkot di Balai Kota Ambon, Rabu (5/8), mengungkapkan, Kota Ambon menjadi tempat tujuan utama karena wilayah lain tidak siap sehingga dengan dinamika di kota yang terus berkembang maka berakibat pada tingkat kemacetan dan terjadinya permukiman baru di diperbukitan bahkan pembangunan rumah-rumah kumuh sekitar pesisir teluk Ambon.

"Untuk mengatasi berbagai persoalan yang saat ini dihadapi di kota ini, maka pemerintah mempunyai kebijakan untuk membuka sentra-sentra ekonomi baru. Kawasan Passo dijadikan sebagai kota orde kedua, dimana berbagai pembangunan dirahkan untuk membuka akses kawasan tersebut dijadikan sebagai kota orde kedua setelah kota Ambon, namun upaya pemkot dalam mengatasi berbagai persoalan di kota ini tidak mendapat respons dari pemerintah provinsi Maluku dan pemerintah pusat," ungkapnya.

Dijelaskan, Pemprov Maluku dan pemerintah pusat lebih memilih untuk membangun jembatan merah putih yang nilai anggarannya mencapai setengah triliun lebih dari pada membantu pemkot mengembangkan kawasan Passo sebagai ekonomi baru dan membangun sentra-sentra ekonomi baru di kabupaten/kabupaten terdekat di Maluku.

"Pemkot hanya meminta bantuan dari Departemen Perhubungan (Dephub) RI untuk membantu pemkot dalam menyelesaikan pembangunan terminal transit Passo sementara Pemprov Maluku tidak ada respons untuk membantu pemkot. Saya mau membagi sentra ekonomi menyebar. Itu kebutuhan saya supaya pusat kota tidak macet dan tida ada permukiman kumuh serta permukiman di kawasan perbukitan- perbukitan yang merusak ekosistim alam, namun Pemprov dan pempus malah mau buat jembatan merah putih dengan anggaran setengah triliun lebih dan jembatan itu akan menambah kemacetan di pusat Kota Ambon," jelasnya.

Papilaja menegaskan, tidak ada gunanya untuk membangun infrastruktur dengan membuat jalan dan memperlebar jembatan, namun persoalan pokok yang harus dilakukan adalah mendorong agar seluruh wilayah harus welcome, dimana masalah yang paling mendasar adalah pengembangan pusat ekonomi baru didalam wilayah atau didalam provinsi karena hal tersebut merupakan salah satu cara untuk mangatasi agar akses ekonomi tidak hanya tertumpu disatu titik.

"Dengan adanya sentra ekonomi baru maka akan mengurangi orang untuk ke Ambon sehingga beban kota Ambon menjadi berkurang karena dengan dibukanya kawasan-kawasan ekonomi baru membuka kesempatan kerja karena ada sector-sektor jasa akan mencul diwilayah tersebut sehingga membuka kesempatan kerja," tandasnya.

Diungkapkan, tingkat kemiskinan di Kecamatan Leihitu, yang terletak di sebelah utara Pulau Ambon berada diatas 40 persen sehingga kawasan tersebut harus dibuka sebagai kawasan ekonomi baru serta masa kejayaan kawasan tersebut sebagai pelabuhan di Maluku pada masa lampau harus dikembalikan. (S-26)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon