Pemerintahan ›› Walikota akan Evaluasi Usulan Pencopotan Kadis Pendidikan

Walikota akan Evaluasi Usulan Pencopotan Kadis Pendidikan


Ambon - Walikota Ambon Richard Louhe­na­pessy akan evaluasi usulan pen­co­­potan Kadis Pendidikan Kota Ambon, Fahmi Sallatalohy yang di­sampaikan anggota DPRD, karena di­nilai tidak menghargai lembaga le­gislatif itu.

“Siapa saja bisa usul untuk pen­co­potan Sekot dan kepala-kepala di­nas. Itu haknya DPRD, tapi kewena­ngan itu ada pada walikota. Jadi nanti kita uji,”jelas walikota kepada wartawan usai mengikuti paripurna pene­tapan perda, di Baileo Rakyat Be­lakang Soya, Senin (13/5).

Menurutnya, pengusulan penco­potan Kepala Dinas Pendidikan dise­babkan karena dirinya tak hadir undangan DPRD. Mungkin saja kadis sementara mengikuti kegiatan lain.

Tak hanya itu, jika kadis tak memi­li­ki alasan untuk tidak menghadiri un­dangan DPRD itu sama saja telah menghina lembaga DPRD.

“Saya lihat itu mungkin waktu diundang DPRD tidak hadir, mu­ngkin saja dia ada kegiatan yang lain. Kalau memang beliau bermaksud untuk tidak hadir, itu berarti  peng­hinaan terhadap dewan, sehingga bisa dipersoalkan, kalau ada kegiatan lain nanti kita akan bicara­kan,” jelasnya.

Kritikan yang disampaikan DPRD, lanjutnya, merupakan salah satu kri­tikan yang perlu diterima untuk me­ng­ingat seluruh staf pemkot agar tak meremehkan lembaga DPRD.

Bantah

Sementara itu, Kepala Dinas Pen­di­dikan Kota Ambon, Fahmi Sallata­lohy membantah dirinya tak pernah hadiri undangan DPRD Kota Ambon. 

“Itu salah,  jadi pada saat evaluasi sertifikasi SMPN 2 Ambon, itukan pak Rustam tidak ada dan kami selesaikan dengan komisi II. Tapi kalau dibilang saya tidak pernah hadir salah, itu karena waktu saya hadir pak Rustam tidak hadir,” jelas Salatalohy kepada wartawan di Balai Kota Ambon, Selasa (14/5).

Ketika ditanya bahwa walikota akan melakukan evaluasi dirinya,  Salatalohy menegaskan, hal itu ter­gan­tung walikota. 

“Untuk copot atau dievaluasi ter­gan­­tung Walikota,” ujarnya. 

Menurutnya, kritikan yang disam­paikan wakil Ketua DPRD Rustam Latu­pono merupakan, sebuah kriti­kan yang menjadi bahan evaluasi ba­gi seluruh SKPD untuk memenuhi panggilan mereka. 

“Saya ambil positif saja,  karena ini sebagai koreksi dan evaluasi un­tuk kami pejabat,”jelasnya. 

Sebelumnya diberitakan, Komisi II DPRD Kota Ambon bakal menge­luarkan rekomendasi kepada Wali­kota Ambon Richard Louhenapessy untuk, mengevaluasi Kepala Dinas Pen­didikan Fahmi Salatalohy karena dinilai tidak menghargai lembaga DPRD.

Pasalnya, beberapa kali diundang komisi, Salatalohy tidak memenuhi undangan tanpa ada alasan yang jelas. Salah satunya, undangan komi­si kepada Salatalohy untuk membi­carakan pelaksanaan UNBK tingkat SMP, dan pelaksanaan USBN tingkat SD, sang kadis tidak menampakan ba­tang hidungnya.

Keluarkan Rekomendasi

Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, John Mainake menegaskan lan­taran tak menghargai undangan ko­misi yang adalah representatif lem­baga DPRD, maka langkah yang di­ambil oleh komisi yakni, akan meng­eluarkan rekomendasi kepada wali­kota untuk melakukan evaluasi terha­dap Salatalohy pada saat paripurna nanti.

“Kita akan rapat internal untuk keluarkan rekomendasi kepada wali­kota untuk evaluasi Salatalohy sela­ku Kadis Pendidikan,” tegas Maina­ke kepada wartawan di Baileo Rak­yat Belakang Soya, Selasa (7/5).

Menurutnya, langkah ini harus diambil komisi, karena sang kadis dinilai sudah tidak lagi menghargai DPRD.

Geram

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono geram dengan sikap Fah­mi Salatalohy yang tidak menghargai DPRD. Ia menilai Kadis Pendidikan ini tidak menghargai hubungan ke­mi­traan antara DPRD dan pemkot. Untuk itu ia minta kepada walikota un­tuk mencopot sang kadis.

“Harus dicopot dari jabatannya, karena tidak menghargai DPRD sela­ku mitra kerja,” tegasnya.

Menurutunya, masih banyak persoalan pendidikan di Kota Ambon yang hingga kini belum tersele­saikan, misalnya masalah guru honorer, guru kontrak, aset masalah guru-guru SD seperti SD 79 Air Ku­ning, yang menjadi perhatian serius, namun tidak ada titik terang.

“Untuk itu harus dicopot, tidak layak Salatalohy jabat kadis, karena tidak mampu selesaikan masalah pendidikan di Kota Ambon. Bagai­mana pendidikan mau maju kalau sang kadis tidak bersinergi dengan DPRD,” tandas Latupono. (S-40)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon