Hukum ›› Wagub tak Mau Bicara Adik Kandung Terlibat

Wagub tak Mau Bicara


Ambon - Wakil Gubernur Ma­luku, Barnabas Orno enggan berkomentar soal keterlibatan adik kandungnya Desianus Orno alias Odie Orno dalam kasus korupsi pengadaan empat unit speedboat tahun 2015.   

Alasan Wagub tidak mau berbicara terkait kasus ko­rupsi senilai Rp 1.524.600.­000 yang sementara di­usut Ditreskrimsus Polda Maluku itu, karena Odie adalah adik kandungnya.

“Jangan saya komentar kasus itu lagi, saya tidak mau,” kata Wagub ketika di­konfirmasi Siwalima, saat hendak meninggalkan Kantor Gubernur Maluku, Senin (12/8) sekitar pukul 17.00 WIT

Mantan Bupati Maluku Barat (MBD) dua periode ini, terlihat agak kaget di­sodori pertanyaan soal ka­sus pengadaan speedboat di Dinas Perhubungan MBD yang diusut Ditres­krimsus Polda Maluku. Ia bahkan berulang kali me­nyampaikan, tidak bisa berkomentar.  

“Saya minta maaf tidak bisa berkomentar, karena itu adik kandung saya,” ujar Wagub sambil mengangkat tangan kanannya yang memberi isyarat tidak mau berko­mentar.

Wagub yang mengenakan pakai­an dinas harian PNS lalu buru-buru naik ke mobil. Di dalam mobil pun, ia juga kembali menegaskan, tidak mau berkomentar.  “Jangan lagi saya bica­ra, ya, jangan lagi,” ujarnya.

Barnabas Orno menjabat sebagai Bupati MBD selama dua periode. Periode pertama, tahun 2011-2016 dan terpilih lagi bersama Benyamin Noach untuk periode 2016-2021.

Tahun 2018 Barnabas Orno men­dampingi Murad Ismail dalam Pilkada Maluku. Keduanya terpilih, dan dilantik pada 24 April 2019.

Saat pengadaan empat unit speedboat tahun 2015 di Dinas Perhubu­ngan yang kemudian bermasalah, Orno masih menjabat Bupati MBD, dan adiknya Odie menjabat  Kepala Dinas Perhubungan. Sebagai kuasa penggu­na anggaran, Odie bertang­gung jawab atas dugaan korupsi yang terjadi dalam pengadaan speedboat itu.

Konstruksi Kasus Jelas

Konstruksi kasus dugaan korupsi pengadaan speedboat di Dinas Perhubungan MBD sudah sangat jelas. Karena itu, kasusnya harus se­gera dituntaskan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku.

“Konstruksi kasus jelas. Mengem­balian kerugian negara tidak meng­hapus tindak pidana. Silakan dia kembalikan, tetapi negara kan sudah rugi. Apalagi sudah ada hasil audit dan sudah kirim SPDP ke jaksa. Nah demikian sudah harus jalan. Karena proses hukum sudah jelas,” tandas Praktisi hukum Fileo Pistos Noija, kepada Siwalima, Senin (12/8).

Kasus ini, kata Noija, sudah me­nyita perhatian publik, sehingga Dit­reskrimsus harus secepatnya tuntaskan. Apalagi SPDP sudah dikirim ke Kejati Maluku cukup lama, yaitu April 2018.

Tak Hapus

Meskipun Desianus Orno alias Odie Orno telah mengembalikan ke­ru­gian negara, namun tak mengha­pus tindak pidana dugaan korupsi yang dilakukannya.

Kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit speedboat tahun 2015 sebesar Rp.1.­524.600.000 di Dinas Perhubungan Kabupaten MBD yang diduga melibatkan Odie Orno harus dituntaskan oleh Ditreskrim­sus Polda Maluku.

Akademisi Hukum Pidana Unpa­tti, Diba Wadjo mengatakan, pe­ngem­balian kerugian negara akan menjadi pertimbangan di pengadilan untuk meringankan. Jadi tidak menghapus tindak pidana korupsi yang dilakukan.

“Pengembalian kerugian negara itu termasuk hal yang meringankan, jadi meskipun sudah kembalikan kerugian negara baik dalam jumlah kecil maupun bebar, namun tidak menghapus tindak pidana yang dilakukannya,” tandas Diba Wadjo kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Sabtu (10/8).

Perbuatan yang mengakibatkan terjadi kerugian negara, kata Wadjo, harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jika sudah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor, maka  tidak ada mengenal pengembalian kerugian negara, lantas membebaskan sese­orang dari tindak pidana yang dilaku­kannya, sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU Tipikor.

“Jika perbuatan telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 3, maka pengem­balian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak mengha­pus tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut,” ujarnya.

Wadjo kembali mengatakan, pe­ngembalian kerugian keuangan ne­gara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.  sehingga Ditres­krimsus Polda Maluku harus konsis­ten untuk menuntaskan kasus du­gaan korupsi pengadaan empat unit speedboat di Kabupaten MBD.

Akademisi Hukum Pidana Unidar Ambon, Rauf Pellu mengungkapkan, kalau alasan pengembalian kerugian negara menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang maka akan membuka ruang bagi para koruptor untuk menggasak uang negara dan daerah.

“Jadi enak dong, semua pejabat berbondong-bondong korupsi, nan­tinya kalau disidik baru uang negara dan daerah dikembalikan,” ujarnya.

Ia menilai, sikap pengacara Odie Orno, Ronny Sianressy yang me­nye­rang Ditreskrimsus PoldaMaluku adalah upaya untuk melemahkan ki­nerja penyidik Ditreskrimsus meng­usut korupsi pengadaan empat unit speedboat di MBD.

“Ancaman itu termasuk intervensi untuk melemahkan kinerja Ditres­krim­sus Polda Maluku, namun saya yakin penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku tidak mudah diintervensi,” tandasna.

Sikap ngotot pengacara untuk membela kliennya, kata Pellu, itu wajar saja. Namun harus pada tem­patnya. Biarkan Ditreskrimsus bekerja untuk menuntaskan kasus ini. Jika nantinya Odie Orno ditetap­kan sebagai tersangka, silakan saja melakukan perlawanan hukum.

“Kan ada ruang-ruang tertentu bagi pengacara untuk membela klien­nya. Ngotot boleh saja, namun ada ruang-ruang tertentu yang harus ditempuh pengacara untuk membela kliennya,” ujarnya.

Ancam Gugat

Seperti diberitakan, mantan Ke­pala Dinas Perhubungan Kabupaten MBD, Desianus Orno alias Odie Orno akan melakukan perlawanan hukum jika ia ditetapkan sebagai tersangka.

Pengacara Odie Orno, Ronny Sian­rensy meminta Ditreskrimsus Polda Maluku tidak main-main dalam ka­sus korupsi pengadaan empat unit speedboat tahun 2015 sebesar Rp.1.524.600.000.  Gugatan prapera­dil­an akan dilakukan jika Odie dite­tapkan sebagai tersangka.

Menurut Ronny, Ditreskrimsus seharusnya tidak lagi mengusut pe­kerjaan pengadaan empat unit spe­edboat tahun 2015 di Dinas Perhu­bungan MBD, karena rekomendasi BPK sudah ditindaklanjuti, dimana PPK sudah mengembalikan uang ke kas daerah sesuai nilai kontrak ditambah PPN/PPH.

“Berdasarkan rekomendasi BPK pengembalian uang ke kas daerah sudah dilakukan dengan nilai sesuai kontrak ditambah PPN/PPH. Kalau seperti itu, lalu mau diusut apanya,” tan­das Ronny, kepada  Siwalima,  me­lalui telepon selulernya, Kamis (8/8).

Masuk Jaksa

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus dugaan ko­rupsi pengadaan empat unit speedboat di Kabupaten MBD sudah dikantongi Kejati Maluku.

SPDP itu sudah disampaikan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku sejak April 2018 lalu.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette yang dikonfirmasi menga­ku, SPDP yang diberikan Ditreskrim­sus bersifat umum, belum mencatu­m­an calon tersangka.

“SPDP kasus itu sudah lama dite­rima dari Ditreksrimsus Polda Ma­luku, namun SPDP itu bersifat umum,” kata Sapulette, kepada  Si­wa­lima di Kantor Kejati Maluku, Rabu (7/8).

Sapulette mengatakan, jaksa ha­nya bersifat menunggu berkas ka­sus pengadaan empat unit speedboat dilimpahkan dari penyidik Dit­reskrimsus untuk diteliti. “Kita ha­nya menunggu, kalau berkas sudah dilim­pahkan JPU akan teliti,” ujarnya. 

Sementara sumber di Kejati Ma­luku mengatakan, setelah menerima SPDP jaksa sempat berkoordinasi dengan penyidik Ditreskrimsus untuk mem­pertanyakan berkas ka­sus dugaan korupsi pengadaan em­pat unit speedboat di Dinas Perhu­bungan Kabu­paten MBD, namun penyidik ber­alasan masih meminta BPK untuk mengaudit kerugian negara.

“Jadi saat itu kami sempat berko­ordinasi dengan penyidik untuk me­nanyakan kelanjutan kasus itu, tetapi penyidik menjelaskan bahwa masih meminta BPK untuk meng­audit kasus itu,” jelas sumber itu, yang meminta namanya tidak dikorankan.

Sumber itu juga mengatakan, kalau SPDP sudah di jaksa, berarti kasus pengadaan speedboat Kabupaten MBD sudah tahap penyidikan.

“Kalau SPDP sudah kami terima, berarti status kasus dugaan korupsi pengadaan empat unit speedboat di Dishub MBD, bukan lagi penyelidi­kan tetapi sudah penyidi­kan,”  ujar­nya. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon