Hukum ›› Usut Sunat ADD, Anak Buah Bupati SBB Dicecar

Usut Sunat ADD, Anak Buah Bupati SBB Dicecar


Piru - Penyidik Satreskrim Pol­res Seram Bagian Barat men­cecar anak buah Bu­pati Yasin Payapo terkait pe­motongan alokasi dana desa tahun 2017, Jumat (11/5).

Anak buah bupati yang diperiksa yaitu Kepala Seksi Dinas Keuangan Jemi Musila. Ia diperiksa pukul 09.00 hingga 10.00 WIT.

Kapolres SBB AKBP Agus Setia­wan yang dikonfirmasi Siwalima, melalui telepon selulernya, mengata­kan, dugaan pemotongan ADD masih dalam penyelidikan.

“Dugaan pemotongan ADD yang dilakukan pemerintah daerah menjadi perhatian serius dari Polres SBB. Polisi saat ini masih melakukan pe­nyelidikan, dan jika terbukti ada oknum yang memotong ADD, maka akan dilakukan tindakan hukum,” tegas Setiawan.

Dugaan pemotongan ADD sebesar 1,5 persen dilakukan berdasarkan SK Bupati Moh. Yasin Payapo, Nomor Kep/412.2-437 tahun 2017.

Kasat Reskrim Polres SBB, Iptu Richard W. Hahury yang dikonfirmasi juga menegaskan hal yang sama. “Jika dalam pemeriksaan terbukti ada unsur pungli dalam pemotongan ADD untuk penyelenggraan pesparawi sesuai SK Bupati, maka proses hokum akan dilakukan. Pungli bentuk kejahatan, dan masuk pada tindak pidana korupsi,” tegas Hahury.

Ia juga menambahkan, penyelidikan sementara berjalan. Setiap hari penyi­dik Reskrim Polres SBB meme­riksa kades untuk mengungkap dugaan pemotongan itu. “Apabila terbukti, tidak diberikan toleransi. Kita akan proses lebih jauh sesuai mekanisme yang berlaku,” tegas Hahury. 

Polisi Bidik

Pihak kepolisian merespons cepat laporan masyarakat. Kasus pemoto­ngan alokasi dana desa tahun 2017 di Kabupaten Seram Bagian Barat mulai dibidik.

Satu per satu pejabat kabupaten berjuluk saka mese nusa itu, mulai dipanggil dan diperiksa oleh tim penyidik Satreskrim Polres SBB.

Kabid Pemerintah Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pedesaan (BPMD), Adrianto Djumati alias Adri alias Koko, pejabat pertama yang diperiksa. Ia diperiksa Rabu (9/5), pukul 09.00 hingga sore hari.

Informasi yang diperoleh, dalam pemeriksaan tersebut, Adrianto mengakui benar terjadi pemotongan ADD, tetapi  ia tidak mengetahui digu­nakan untuk apa.

Pemotongan itu, dilakukan berda­sarkan perintah lisan dari Kepala Ke­uangan Kabupaten SBB, Jemi Musila. 

Sebelumnya tim penyidik sudah memeriksa 11 kepala desa dari 92 desa, yang jatah ADD ‘disunat’ atas SK Bupati Yasin Payapo.

SK Bupati

SK Bupati Yasin Payapo Nomor Kep/412. 2-437/Tahun 2017, tentang Penetapan Rincian ADD dijadikan acuan untuk memangkas alokasi dana desa sebesar Rp 1,5 persen.

Pemotongan itu, terungkap dalam ra­pat koordinasi antara DPRD Kabu­paten SBB dengan Kabid Pember­dayaan Desa Kabupaten SBB, Jumat (4/5).

Rapat yang dihadiri oleh Kabid Pem­berdayaan Desa, Emil Letemia, dipim­pin oleh Sekretaris Komisi A, Eko Budiono dari Fraksi PKB. Hadir pula Jamadi Darma dari Fraksi PAN, Julianti Ode dari Fraksi Demokrat, H Abd Silehu, Fraksi Hanura, Oktovianus Ely, Fraksi Golkar, Roy Maduapu Fraksi Gerindra.

Dalam pertemuan itu, Komisi A DPRD menanyakan kepada Leatemia, terkait pemotongan ADD sebesar 1,5 persen dari 92 desa yang mendapatkan ADD tahun 2017, pemotongan berkisar mulai dari Rp 7 juta sampai Rp 35 juta, dilihat dari nominal ADD yang didapat dari masing-masing desa.

Seluruh anggota komisi A memberikan protes keras, karena menurut mereka, tindakan yang dilakukan oleh Pemkab SBB tidak sesuai mekanisme yang ada.

Tujuan dari pemotongan anggaran tersebut, lanjutnya, adalah untuk mendukung terlaksananya kegiatan Pesparawi X  tingkat Provinsi Maluku yang diselenggarakan di Kabupaten SBB, beberapa waktu lalu.

Bantah

Disaat polisi mulai mengusut pemotongan ADD, Pemkab SBB buru-buru melakukan klarifikasi.

Sekda Mansur Tuharea, didampingi Asisten II R Sangadji, Kabag Hukum Damis Saukotta, staf leuangan, J Taberima, staf BPMD Arianto, Kadis Infokom Packing Caling, dan Kepala ULP Septi Idris, menggelar konferensi  pers di ruang rapat kantor bupati, Rabu (9/5).

Tuharea membantah, ada pemotongan ADD 1,5 persen oleh bupati tahun 2017 untuk pembiayaan pesparawi.

“Memang betul ada pengurangan 10 persen daris 92 desa, tetapi bukan dipotong 1,5 persen untuk biaya pesparawi. Tetapi pengurangan itu sesuai dengan Perpres Nomor 86 tahun 2017  tentang rincian APBN, sehingga terbitlah SK Bupati SBB, Nomor Kep/412.2 437 tahun 2017 untuk penyesuain anggaran, dan itu berlaku di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Tuharea menjelaskan lagi, sesuai Perpres Nomor 86 tahun 2017, maka dilakukan rasionalisasi APBD  tahun anggran 2017, sehingga berdampak pada pengurangan anggaran ADD  sekitar 10 persen, yang berasal dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten SBB.

“Olehnya itu ADD sebelumnya sebesar Rp. 61. 228.633.900 dan setelah mengalami perubahan sebesar Rp. 60.320. 466.977. Kalau ada yang mengatakan Pemkab SBB melakukan pemotongan ADD 1,5 persen untuk biaya pesparawi,  itu tidak benar dan itu hanya berita hoax,” tandasnya.

Dukung

Anggota DPRD Provinsi Maluku, Evert Kermite mendukung kepolisian mengusut dugaan pemotongan ADD sebesar Rp 1,5 tahun 2017.

SK Bupati Yasin Payapo menjadi pintu masuk dan bukti yang kuat untuk mengusut kasus tersebut.

“SK Bupati itu bisa menjadi pintu masuk dan bukti yang kuat untuk mengusut kasus tersebut dan itu kewenangan polisi sehingga kami mendukungnya,” tandas Kermite, kepada Siwalima, di Ambon, Rabu (9/5).

Ia mengaku, kecewa terhadap kebijakan bupati yang seenaknya memotong ADD, padahal bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pemanfaatan dan penggunaan ADD itu saja harus sesuai juknis, lalu kenapa bupati seenaknya melakukan pemotongan hanya untuk kepentingan pesparawi,” ujarnya. (S-48)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon