Hukum ›› Usut Dugaan Korupsi di SBT, Kejati Jangan Hanya Tunggu Laporan

Usut Dugaan Korupsi di SBT, Kejati Jangan Hanya Tunggu Laporan


Ambon - Aparatur di jajaran Korps Adhyaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku diminta tak hanya menunggu laporan untuk mengusut dugaan korupsi di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).

"Kami mendesak Kejati Maluku untuk harus membentuk tim khusus guna mendalami masalah ini. Sebab, kejati tak seharusnya hanya diam menunggu laporan guna mengambil kangkah pengusutan," tandas Ketua Lembaga Kajian dan Politik Mahasiswa Seram Bagian Timur (LPKM Serbatim) Maluku, Ferdy Suwakul kepada Siwalima Senin (12/4).

Dikatakan, jika benar terjadi korupsi maka hal itu sangat merugikan masyarakat. Karena itu, langkah hukum harus diambil oleh kejati.

Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (wakajati) Maluku, Herman Koedoeboen kepada Siwalima, Sabtu (3/4) mengatakan, langkah pengusutan akan dilakukan jika ada laporan resmi yang disampaikan kepada kejati.

"Kalau misalnya ada laporan resmi yang disampaikan maka kejati akan mengusutnya," ujarnya singkat.

Padahal, jauh hari sebelumnya, dugaan korupsi APBD II tahun 2006 Kabupaten SBT dan dana bencana alam yang mencapai miliaran rupiah sudah diungkapkan Direktur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku, Yan Sariwating.

Dalam pengelolaan anggaran tersebut, seharusnya berpijak pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 yang mengatur tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan APBD.

"Pengeluaran Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Tersangka juga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat satu bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan. Hal ini tidak dilakukan oleh saudara bupati," tandasnya.

Dijelaskan, dalam Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 pasal 7 ayat (1) ditegaskan bahwa, Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

"Sedangkan Ayat (2) menjelaskan, BTT digunakan untuk pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), yaitu:, pertama , pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyedian sarana dan prasarana langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran," jelasnya.

Sementara berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Siwalima menyebutkan, selain menyalahgunakan dana BTT atau dana bencana, masih di tahun anggaran 2006 lalu, telah terjadi penyalahgunaan Biaya Perjalanan Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang merugikan daerah (negara) mencapai Rp.191.971.000.

Dana Bencana

Satu sumber terpercaya lain juga mengungkapkan, bahwa di tahun anggaran 2006 lalu, APBD II Kabupaten Seram Bagisan Timur (SBT) mencapai Rp. 240.216.649.144,76. Dengan APBD sebesar itu diduga terjadi penyalahgunaan di berbagai pos pengeluaran, baik di pos sekretariat kabupaten hingga SKPD di berbagai dinas yang merugikan negara puluhan miliar rupiah.

"Uang proyek dikeluarkan begitu saja sebelum pekerjaan selesai, hingga penunjukan langsung berbagai proyek tanpa tender di Dinas PU dan lain sebagainya," tutur sumber tersebut.

Guna menguatkan tuduhan tersebut sumber ini menyerahkan, satu bundel dokumen setebal 181 halaman, terdiri dari Buku I, Buku II dan Buku III, yang diterbitkan oleh BPK RI tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupoaten SBT TA 2006, Nomor : 01/HP/XIX.AMB/03/2008, tanggal 10 Maret 2008 dan ditandatangani Kepala BPR RI Perwakilan Ambon, Drs Andi K. Lologau MM,Ak.

Terkait dengan dugaan korupsi dana bencana, diungkapkan, pada tahun anggaran 2006 pada Seketariat Daerah dianggarkan belanja tidak terduga sebesar Rp2.958.053.811. Kemudian telah terjadi lima kali pencairan dana dengan SPM-PK (kode rekening 2.01.03.5.1.01.01) dengan nilai sebesar Rp.2.364.733.419.

Terdiri dari SPMU Nomor 21/PK/R/06 (Rp.200 juta), SMPU Nomor 80.a/PK/R/06 (Rp.200 juta), SMPU Nomor 53.a/PK/R/06 (Rp.889.733.419), SPMU Nomor 177/PK/R/06 (Rp.750.000.000) dan SPMU Nomor 1027/PK/R/06 ( Rp..325 juta). oleh BPK RI tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupoaten SBT TA 2006, Nomor : 01/HP/XIX.AMB/03/2008, tanggal 10 Maret 2008 dan ditandatangani Kepala BPR RI Perwakilan Ambon, Drs Andi K. Lologau MM,Ak.

Dari bukti-bukti yang teridentifikasi dan telah dipertanggungjawabkan adalah senilai Rp.1.852.658.419. Namun pengeluaran tersebut tidak dapat ditelusuri kelengkapan dan keabsahan seluruh pengeluaran yang membebani rekening belanja tidak terduga karena, SPJ Pengesahan dan dokumen bendahara/PK-25 tidak diperoleh BPK RI.

Dari pengeluaran senilai Rp.1.852.658.419 tersebut, senilai Rp.1.635.328.419 digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak sesuai peruntukan belanja tidak terduga.

Saleh meminta Kepala Kejati Maluku Poltak Manulang secepatnya mengambil langkah-langkah hukum untuk mengusut dugaan korupsi tersebut. Sehingga jika terbukti, maka mereka yang terindikasi terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. (mg-4)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon