Pemerintahan ›› Usai Kunker, Bamus Bahas Usulan Interpelasi

Usai Kunker, Bamus Bahas Usulan Interpelasi


Ambon - Dipastikan usai kunjungan kerja DPRD Kota Ambon, Badan Musyawarah akan mulai membahas agenda terkait dengan usulan inter­pelasi yang diajukan 18 anggota terkait kebijakan Walikota Richard Louhena­pessy yang dianggap telah melanggar aturan.

Salah satu kebijakan yang melanggar aturan yaitu meng­angkat eks narapidana korupsi Jacky Talahatu seba­gai pejabat.

Talahatu yang dilantik wali­kota secara diam-diam sebagai staf ahli awal Agustus lalu tetap diberikan kesempatan mengikuti assessment peja­bat struktural yang dilakukan asesor dari Kemenpan dan RB.

Tak hanya itu, pasca mene­rima hasil assessment dari tim asesor, walikota justru memberi sinyal untuk tetap memberikan Tala­hatu jabatan. Talahatu adalah man­tan Kepala Inspektorat Kota Ambon yang dihukum satu tahun penjara dalam kasus korupsi proyek taman kota tahun 2012, yang merugikan negara Rp 161.406.921. Oleh majelis hakim PN Ambon, Talahatu divonis sejak 19 April 2015 dan mulai men­jalani masa tahanan di Lapas Ambon sejak 22 April 2015.  

Wakil Ketua DPRD Kota Ambon Rustam Latupono kepada Siwalima melalui telepon seluler, Senin (25/9) mengaku, usulan tersebut telah disampaikan kepada Bamus sejak pekan kemarin, namun hingga se­karang Bamus sendiri  belum me­ngagendakan pembahasan terkait dengan usulan hak interpelasi dari 18 anggota tersebut.

“Kita belum agendakan, nanti se­telah kunker ke Purwakarta maka kita akan agendakan untuk pembahasan usulan tersebut, jadi nanti tunggu saja, saya akan hubungi kalau su­dah ada pambahasan,” ungkapnya.

Latupono menambahkan, saat ini anggota DPRD Kota Ambon terma­suk anggota Banmus sementara melakukan kunjungan kerja ke Purwakarta.

Sebelumnya diberitakan, penga­juan interpelasi kini masih berproses di Banmus DPRD Kota Ambon. Namun hal ini semestinya diper­cepat, sehingga walikota bisa meng­kaji kebijakannya agar menempatkan ASN yang berkualitas dilingkup Pemkot Ambon.

Rekruitmen ASN pada jabatan birokrasi yang strategis, merupakan kewenangan dari kepala daerah, baik gubernur, walikota maupun bupati. Namun rekruitmen itu harus sesuai dengan aturan-aturan yang diterap­kan oleh pemerintah pusat.

Jika dalam penempatan ASN dalam birokrasi, dinilai tidak sesuai dengan aturan undang-undang, maka ada beberapa pihak yang bisa menga­jukan kritik kepada pemerintah, yaitu masyarakat dan juga DPRD.

Akademisi Universitas Pattimura, Johan Tehuayo menjelaskan, DPRD memiliki fungsi yang strategis se­bagai lembaga pengawasan. Yang mana tu­gasnya dalam melakukan penga­wasan terhadap kinerja peme­rintah dalam mewujudkan berbagai programnya untuk pembangunan daerah.

“DPRD kan memiliki tugas penga­wasan sehingga mereka bisa meng­ajukan hak angket, hak interpelasi dan juga tugas-tugas besar lain­nya,” ungkap Tehuayo kepadaSi­wa­lima di Ambon, Minggu (24/9).

Menurutnya, jika kebijakan walikota Ambon dalam menem­pat­kan ASN tidak sesuai dengan tata aturan, maka sudah sepantasnya DPRD mengajukan hak interpelasi terhadap kebijakan itu. Namun, semestinya hak interpelasi itu harus dilakukan dengan tata cara yang diatur dalam mekanisme legislaatif.

“Sangat tepat apabila DPRD mengajukan hak interpelasi. Tetapi, harus sesuai dengan tata aturan yang ada,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, 18 anggota DPRD Kota Ambon telah mengusulkan ke pimpinan DPRD.

Ke-18 anggota itu terdiri dari 4 anggota Fraksi Gerindra, 4 anggota Fraksi Demokrat, 2 anggora Fraksi PDIP, 2 anggota Fraksi Keadilan Na­sional, 3 anggota Fraksi Kebang­kitan dan Persatuan Indonesia dan 3 anggota Fraksi Hanura. (S-44)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon