Hukum ›› Uang Warga Digarap, Disimpan di Rekening Suami Kasus Koperasi Nusantara Adil Makmur

Uang Warga Digarap, Disimpan di Rekening Suami


Ambon - Dugaan ketidakberesan dalam aktivitas Koperasi Nusantara Adil Makmur yang dipimpin Costansia Pelupessy mulai terungkap. Tak hanya ilegal, uang yang digarap dari warga, ternyata disimpan di rekening pribadi suaminya, Gabriel Ria yang ada tiga bank.

Koperasi yang berada di ka­wasan Kopertis, Kecama­tan Sirimau, Kota Ambon itu, awalnya mengajukan permo­ho­nan kepada Dinas Kope­rasi dan UMKM Provinsi Maluku untuk izin produksi yaitu menjual BBM, namun yang dilakukan kegiatan sim­pan pinjam.

Dugaan ketidakberesan la­in­nya, adalah selama ini Ko­perasi Nusantara Adil Mak­mur tak pernah menggelar Ra­pat Anggota Tahunan (RAT).

Fakta-fakta ini terungkap saat pertemuan antara Otori­tas Jasa Keuangan (OJK) Pro­vinsi Maluku, Dinas Kope­rasi dan UMKM Maluku dan Ke­tua Koperasi Nusantara Adil Makmur, Costansia Pelu­pessy, Selasa (14/11) di  ruang rapat Dinas Koperasi dan UMKM.

“Jadi uang yang disetor ber­variasi dari masyarakat itu disimpan pada rekening pri­badi bendahara atas nama Gabriel Ria yang merupakan suami dari Costansia Pelu­pessy pada Bank Mandiri, BRI dan BCA dan bukan pada rekening koperasi,” ungkap Kadis Koperasi dan UMKM Pro­vinsi Maluku, Syarif Bakri Asyathri, kepada wartawan, usai pertemuan tersebut.

Asyathri mengatakan, sam­pai saat ini Koperasi Nusan­tara Adil Makmur  belum pernah melakukan RAT. Hal ini menyalahi aturan.

“Izin yang mereka sampai­kan kepada kita dua tahun lalu itu adalah izin produksi untuk menjual BBM, sementara aktivitas yang mereka laku­kan selama ini adalah aktivitas simpan pinjam, sehingga kita mintakan agar mereka segera menyampaikan izin tersebut kepada kita,” tandasnya.

Dinas Koperasi dan UM­KM Maluku memberikan warn­ing bagi Koperasi Nusan­tara Adil Makmur agar secepatnya me­rea­lisasikan pinjaman ke­pada para anggota sebagai­mana yang telah dijanjikan. “Masya­rakat sudah sangat dirugikan, akibat pungutan-pu­ngutan yang dilakukan oleh mereka,” tandas Asyathri lagi.

Asyathri menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi lagi dengan OJK untuk segera mengambil langkah tegas terhadap Koperasi Nusantara Adil Makmur.

Kepala OJK Provinsi Malu­ku, Bambang Her­manto yang dikonfirmasi mengatakan, hasil rapat akan ditindak­lan­juti oleh Tim Satgas Waspada Investigasi Daerah Maluku.

“Kita akan melaporkan hasil pertemuan tersebut kepada Tim Satgas Waspada Investi­gasi Daerah Maluku, dimana tim ini terdiri dari OJK, Polda Maluku, Kejaksaan, Dinas Ko­perasi, Badan Pemberda­yaan Masyarakat, Infokom, Perindag, dan Kemenag, yang kebetulan ketua timnya adalah dari pihak OJK,” tan­das Bambang, kepada Siwa­lima, melalui telepon seluler­nya, Selasa (13/11).

Bambang menambahkan, pihaknya sementara meng­agen­da­kan waktu agar Tim Satgas Waspada Investigsi Dae­rah Maluku segera bekerja.

“Kita sementara mengkoor­dinasikan agenda tersebut, agar segera mengambil lang­kah-langkah yang persuasif,” katanya.

Klaim tak Ada Masalah

Ketua Koperasi Nusantara Adil Makmur Costansia Pelu­pessy mengklaim, tidak ada masalah dengan koperasi yang dipimpinnya. Uang yang disetor merupakan kewajiban sebagai anggota koperasi.

“Itu sudah sesuai aturan bahwa untuk menjadi ang­gota koperasi harus menyetor Rp 150 ribu dan tidak lebih dari itu, sehingga tidak benar kalau ada pungutan hingga Rp 250 ribu dan sebagainya,” katanya, kepada wartawan.

Pelupessy mengaku, se­suai rencana pinjaman akan direa­lisasikan kepada para anggota pada 6 November 2017 lalu, namun ditunda karena menu­nggu persetujuan dari Direktur Kurnia di Jakarta, Agus Risa­kotta selaku penyandang dana.

Pelupessy sesumbar, Agus Risakotta menyiapkan dana pribadi sebesar Rp 2 triliun untuk membantu masyarakat Maluku.

“Rencananya kemarin tanggal 6 November sudah dilakukan pencairan, namun sempat mengalami penundaan karena masih menunggu per­setujuan dari penyandang dana yakni Direktur PT Kurnia di Jakarta, Agus Risakotta, karena sudah ada 2 triliun yang disiapkan untuk bantu masya­rakat Maluku, sehingga dalam waktu dekat ini sudah bisa direalisasikan,” tandasnya.

Ditanya lebih jauh soal ke­beradaan dan aktivitas PT Kur­nia, Pelupessy enggan menja­wabnya. Begitupun soal akti­vitas Koperasi Nusantara Adil Makmur yang menyalahi izin, Pelupessy juga tak mau berkomentar. Ia terlihat panik, dan bergegas meninggalkan wartawan.

Garap Uang

Kurang lebih tiga tahun, Koperasi Nusantara Adil Mak­mur menggarap uang dari ribuan nasabah. Janji untuk memberikan pinja­man, hingga kini tak direalisasi.

Aktivitas koperasi yang berada di Kawasan Kopertis, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ini, juga tidak diketa­hui oleh Dinas Koperasi dan UMKM Maluku.

Salah satu warga, Kelurahan Batu Meja, Ronald Kaya me­ngaku sudah mendaftar seba­gai anggota sejak tahun 2016. Ia menyetor uang sebesar Rp 160 ribu sebagai syarat men­jadi anggota pada koperasi yang diketuai Costansia Pelu­pessy itu.

“Saya sudah mendaftar dari tahun lalu untuk menjadi ang­gota dan menyetor uang sebe­sar Rp 160 ribu. Rp 150 ribu untuk biaya pendaftaran se­ba­gai anggota dan Rp 10 ribu untuk biaya administrasi,” ungkap Kaya, kepada Siwa­lima, di Ambon, Sabtu (11/11).

Setelah menjadi anggota, Kaya dijanjikan untuk diberi­kan pinjaman Rp 20 juta, na­mun hingga kini tak diberikan. “Mereka janjikan untuk mem­berikan pinjaman sebesar Rp 20 juta kepada setiap anggo­tanya dimana pinjaman itu akan diansur dengan cicilan Rp 510 ribu setiap bulan selama empat tahun,” katanya.

Ia berharap pimpinan Kope­rasi Nusantara Adil Makmuri tidak hanya mengumbar janji untuk memberikan bantuan bagi para anggota.

Sementara sumber Siwa­lima menyebutkan, hingga kini Koperasi Nusantara Adil Makmur telah berhasil merek­rut 9.576 anggota. Setiap men­jadi anggota wajib untuk menyetor uang Rp 160 ribu.

“Jika saat ini sudah ada anggota sebanyak 9.457 dan dikalkulasikan dengan kewa­jiban yang harus dibayar rata-rata Rp 160 ribu maka total uang yang sudah dikumpul­kan sebesar Rp 1.513.120. 000,” ungkap sumber itu.

Ia meminta Dinas Koperasi Provinsi Maluku mengawasi Koperasi Nusantara Adil Mak­mur, karena diduga akti­vitas koperasi ini tidak tertanggung jawab.

Ketua Koperasi Nusantara Adil Makmur, Costansia Pelu­pessy, yang dihendak ditemui Siwalima di kantornya, Sabtu (11/11), tidak berada di tempat.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pro­vinsi Maluku, Syarif Bakri Asyathri yang dikonfirmasi mengakui, keberadaan dan aktivitas Koperasi Nusantara Adil Makmur tidak pernah diketahui oleh pihaknya.

“Sebagai pembina koperasi di Maluku, saya tidak pernah mengetahui terkait kebera­daan dan aktivitas yang dila­kukan oleh koperasi tersebut, karena mereka tidak pernah melaporkan kepada dinas baik kota maupun provinsi,” tan­das Asyatri, melalui telepon selulernya, Minggu (12/11).

Asyathri mengaku sudah menerima laporan dari mas­yarakat terkait keberadaan Koperasi Nusantara Adil Mak­mur, sehingga pada Senin (6/11) lalu, pihaknya telah menyurat koperasi tersebut.

“Kami sudah mendapatkan laporan yang banyak dari masyarakat sehingga kami telah menyurati mereka, ka­rena terkait dengan kebera­daan sebuah koperasi haruslah mengrekrut anggota, lalu daftar dan laporkan ke dinas dan harus membuat Rapat Anggota Tahunan, karena koperasi itu harus melakukan aktivitas simpan pinjam, namun justru yang dilakukan mereka adalah aktivitas produksi,” jelasnya.

Asyathri menambahkan, pihaknya akan berkordinasi dengan OJK Perwakilan Malu­ku untuk melakukan penga­wasan terhadap keberadaan Koperasi Nusantara Adil Makmur.

“Masyarakat sudah banyak yang dirugikan karena sampai saat ini janji untuk memberikan pinjaman belum pernah terea­lisasi, padahal mereka sudah menyetor uang bervariasi mulai dari Rp 150 ribu hingga Rp 250 ribu, sehingga kita akan me­minta OJK untuk melakukan pengawasan karena dikhawatir­kan mereka ini adalah salah satu lembaga keuangan masyarakat yang berlindung dibalik kope­rasi,” tandasnya.  (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon