Pemerintahan ›› Tupamahu: Pemkot Belum Dapat Instruksi dari Pusat Terkait Ancaman Pemotongan DD

Tupamahu: Pemkot Belum Dapat Instruksi dari Pusat


Ambon - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa (P3AMD) Kota Ambon Mien Tupamahu, mengaku sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan arahan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Desa terkait dengan adanya pemotongan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD).

Untuk diketahui Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertingal (PDT) dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengancam akan memotong anggaran Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa apabila desa tersebut tidak memasang spanduk rincian anggaran dan bioskop desa untuk menayangkan seluruh program yang telah dijalankan maupun yang akan dijalankan.

Keinginan pemerintah pusat ini agar ada transparansi anggaran dalam pengunaannya demi pengembangan ekonomi desa itu sendiri.

“Kita memang belum dapat salinan instruksi dari pusat, tapi pemkot jamin semua desa yang mengelola dua anggaran ini pasti transparan,” ujar Tupamahu kepada Siwalima di Baileo Rakyat Belakang Soya, Rabu (3/5).

Ia yakin semua desa yang mengelola dua anggaran ini transparan lantaran pihaknya sudah mengarahkan semua pengambil kebijakan di desa untuk selalu transparan terkait dengan penggunaan anggaran yang diberikan pemerintah.

“Tidak boleh main-main kelola anggaran, karena dana yang diberikan pemerintah setiap tahun itu meningkat,” tandasnya.

Kalau dulu, kata dia, proses anggaran tidak diketahui masyarakat secara luas, namun dengan era keterbukaan saat ini tidak boleh ada yang disembunyikan. Pasalnya, masyarakat juga perlu mengetahui jumlah anggaran yang diterima, kemudian untuk apa anggaran itu di pakai.

Dengan tranparansi anggaran ini sendiri memudahkan pemerintah melakukan pengawasan, karena di dukung oleh masyarakat. Jika ada kecurangan, masyarakat bisa melapor ke pemkot bila pemerintah desa tidak melaksanakan anggaran sesui dengan perencanaannya.

“Saya mita kepada seluruh pemerintah desa agar merencanakan sebaik mungkin apa yang akan dilakukan di tahun 2017 lewat APB-Desa sehingga jelas peruntukannya. Kalau tidak jelas maka, kita bisa perintahkan Inspektorat lakukan audit keuangan apalagi bila terjadi penyimpangan,” tegasnya.(S-39)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon