Hukum ›› Tunggu Kontra Kasasi Djabumona, Pengadilan Kirim ke MA

Tunggu Kontra Kasasi Djabumona, Pengadilan Kirim ke MA


Ambon - Pihak Pengadilan Tipikor Ambon sudah menerima memori kasasi kasus korupsi dana MTQ dengan  terdakwa Wakil Bupati Kepulauan Aru Nonaktit, Umar Djabumona dari jaksa.

“Memori sudah diserahkan jaksa ke Pengadilan Tipikor melalui pani­tera. Juru Sita sudah beritahukan juga kepada terdakwa. Saat itu ter­dakwa mengatakan tinggal kasi masuk kontranya saja,” ujar Humas Pengadilan Tipikor, Glenny de Fre­tes kepada wartawan Selasa (25/2).

Ia menjelaskan, secara teknis, sejak memori kasasi diserahkan jaksa ke panitera, maka juru sita berita­hu­kan hari itu juga kepada pihak ter­dakwa. Karena terdakwa mengata­kan akan memasukan kontra memori hari itu juga , maka terhitung empat hari atau dua minggu barulah dikirim ke MA.

“Jadi batas pengajuan kasasi oleh jaksa sesuai KUHAP 14 hari terhi­tung sejak nyatakan kasasi. Nah kalau memori sudah diserahkan ke panitera, Juru Sita Pengadilan Tipi­kor memberitahukan kepada terdakwa terkait kontra memori. Kalau terdakwa mengatakan akan ajukan kontra, maka terhitung sejak hari itu batas waktu untuk terdakwa 14 hari lagi atau dua minggu,” jelas de Fretes. 

Untuk diketahui, terdakwa kasus korupsi dana MTQ, Umar Dajabu­mona divonis bebas oleh majelis hakim yang diketuai Hengky Hen­dradjaja, serta hakim Abadi dan Hery Liliantoro sebagai anggota dalam persidangan, Rabu (12/2).

Majelis hakim dalam amar putusan menyatakan Djabumona tidak ter­bukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU dalam dakwaan primair dan dakwaan subsdider.

Majelis hakim membebaskan Djabumona dari dakwaan primair dan dakwaan subsider, memulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Hakim juga menetapkan agar barang bukti dalam surat tuntutan dipergunakan dalam perkara lain, serta membebankan biaya perkara kepada negara.

Usai mendengarkan pembacaan vonis oleh majelis hakim, Djabu­mona yang didampingi penasehat hukum dari Kantor Pengacara Adnan Buyung Nasution Law Firm, me­nyatakan menerimanya. Sementara JPU, Achmad Korabubun, menya­takan masih pikir-pikir.

Hakim ketua Hengky Hendradjaja yang diwawancarai usia persidang­an, enggan berkomentar soal vonis bebas terhadap Djabumona.

“Saya tidak bisa komentar. Kalau amar putusan tanyakan saja ke hakim anggota,” katanya mengelak.

Sementara hakim anggota Hery Liliantoro yang dimintai keterangan juga menolak dan menyarankan mengambil amar putusan di pa­nitera.

Sebelumnya JPU Achmad Kora­bubun menuntut Djabumona deng­an pidana 4,6 tahun penjara dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon, Selasa (10/12).

Djabumona juga tuntut membayar denda sebesar Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Menurut JPU, terdakwa Umar Djabumona terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dana MTQ Tingkat Provinsi Tahun 2011 di Dobo, Kabu­paten Kepulauan Aru senilai Rp 4 milyar.

Perbuatan Djabumona melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No­mor 31 tahun 1999 tentang pembe­rantasan tindak pidana korupsi  sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  (S-32)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon