Hukum ›› Tunggu BPKP, Bukti Korupsi ADD Akoon Diserahkan

Tunggu BPKP, Bukti Korupsi ADD Akoon Diserahkan


Ambon - Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku masih me­nunggu tim bentukan BP­KP Perwakilan Maluku un­tuk selanjutnya menyerah­kan dokumen berupa bukti korupsi  ADD Akoon, Kecamatan Nusalaut, Kabupaten Maluku Tengah (Mal­teng).

Dokumen itu akan diberikan untuk kepentingan audit investigasi yang telah dimintakan oleh BPKP Maluku dan telah digelar ekpos oleh penyi­dik Ditreskrimsus BPKP Maluku.

“Untuk kasus ADD Akoon itu kan sudah dimintakan audit investigasi dan sampai saat ini penyidik me­nunggu surat tugas untuk tim audit­nya. Setelah itu ada barulah dila­kukan koordinasi lebih lanjut sampai pada penyerahan dokumen atau bukti yang dibutuhkan oleh BPKP,” kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes M Roem Ohoirat, Jumat (9/8).

Dikatakannya, saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan sehingga audit investigasi guna proses selanjutnya.

“Audit investigasi harus dilaku­kan dulu sehingga sudah berkoor­dinasi dengan BPKP saat ini tinggal koordinais lanjutan saja, setelah ada tim diharapkan juga bisa segera tuntas agar kasus ini bisa jelas,” jelasnya.

Sebelumnya, penyidik Ditres­krimsus Polda Maluku akan me­nyurati, Perwakilan Badan Pe­ngawasan ­uangan dan Pemba­ngunan (BPKP) Provinsi Maluku, untuk melakukan audit investigasi dugaan korupsi ADD Akoon, Ke­camatan Nusalaut, Kabu­paten Malteng.

Menurut Ohoirat kepada Siwa­lima, Jumat (1/6) yang lalu, surat telah disiapkan dan akan segera dilayangkan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku.

Setelah mengirim surat ke BPKP, penyidik akan menemui untuk me­ngekspos kasus tersebut kepada tim auditor. “Untuk kasus ADD Akoon itu masih penyelidikan, tetapi sudah kita siapkan surat untuk minta audit investigasi ke BPKP. Segera akan kami kirimkan ke BPKP,” tandas Kabid.

Ditanyakan soal tersangka, Kabid belum banyak berkomentar karena masih penyelidikan, dan akan dila­kukan ekspos atau gelar perkara untuk menentukan selanjutnya.

“Nanti setelah kirim surat ke BPKP untuk audit investigasi dulu. Intinya kasus ini tentunya akan dituntaskan,” kata Kabid.

Sebelumnya diberitakan, Ditres­krimsus Polda membidik kasus dugaan korupsi anggaran dana desa (ADD) dan dana desa Akoon, Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah.

Informasi yang berhasil dihimpun Siwalima di Kantor Ditreskrimsus Polda Maluku, Selasa (8/3)  menye­butkan, DD dan ADD yang diusut sejak tahun 2015-2017. Tahun 2015, DD yang bersumber dari APBN senilai Rp 267.905.708, tahun 2016 Rp 601.130.006, dan 2017 Rp 965.935.966.

Sementara itu, untuk ADD yang bersumber dari APBD tahun 2015 senilai Rp 86.777.573, tahun 2016 Rp 101.310. 090, tahun 2017 Rp 499.741.966.

Dalam penggunaan dua anggaran ini, diduga terjadi penyelewengan pada sejumlah pekerjaan, di karenakan semua dikendalikan oleh raja, sekretaris dan bendahara.

Dalam penggunaan pada item-item itu terjadi, penyelewengan anggaran pada sejumlah proyek diantaranya, pengadaan bodi speed dan air bersih di Negeri Akoon. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon