Hukum ›› Tuding Ada Kongkalikong, KPPBS Bakal Didemo Kejati

Tuding Ada Kongkalikong, KPPBS Bakal Didemo Kejati


Ambon - Koalisi Pemuda Pemerhati Buru Selatan (KPPBS) menuding Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kongkalilong dengan pejabat-pejabat di Buru Selatan (Bursel) sehingga, penanganan sejumlah kasus dugaan korupsi di daerah itu, hingga kini tak jelas.

"Kami menuding Kajati Maluku maupuan jajarannya sudah melakukan kongkalikong dengan sejumlah pejabat Bursel yang terindikasi korupsi," tandas Ketua Koalisi KPPBS, Muhajir Bahta kepada Siwalima, akhir pekan kemarin.

Tudingan Bahta punya alasan. Pasalnya, saat kepemimpinan kajati sebelumnya, kasus dugaan korupsi di Bursel begitu gencar diusut, bahkan proses pemeriksaan sampai ekspos juga sudah dilakukan. Namun anehnya, saat kepemimpinan kajati Sugiarto, kasus ini malah mandek.

"Ada apa? Kasus ini sepertinya tenggelam begitu saja. Padahal sebelumnya sudah dilakukan ekspos tetapi kenyataan saat ini tak berjalan. Sampai-sampai ditegur Jaksa Agung pun juga belum ada tanda-tanda penuntasan terhadap kasus ini," tukasnya.

Bahta mengancam akan menggerakan massa untuk menduduki kantor Kejati Maluku, jika kasus ini tak segera dituntaskan.

"Kami akan kawal terus kasus ini dan kami akan kumpulkan teman-teman kami bahkan dalam waktu dekat akan melakukan aksi demo di Kejati Maluku," tandasnya.

Aksi demo yang akan dilakukan kepada Kejati Maluku, sekaligus sebagai aksi mosi tidak percaya kepada Kajati Maluku yang sampai saat ini masih menutup mata dan terkesan berdalih dalam menangani kasus dugaan korupsi di Bursel.

Kajati berdalih bahwa penanangan kasus ini menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Maluku. Padahal, tugas dan tanggung jawab BPK melakukan audit setiap tahun, dan bukan karena permintaan Kejati.

Beberapa proyek yang terindikasi korupsi telah dipaparkan ketua tim penyidik yang juga Kepala Seksi penyidikan Kejati Maluku, Vitalis Teturan ke publik, diantaranya pengadaan enam buah mobil dinas dan 13 sepeda motor senilai Rp 1,7 miliar serta pembangunan Sekretariat Daerah Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) dengan nilai Rp 1,7 miliar.

Gedung ini merupakan bekas SMP Negeri 3 Namrole yang dialihfungsikan menjadi Kantor Bupati. Pekerjaan proyek ini dilakukan tanpa kontrak. Dugaan korupsi dalam proyek-proyek ini diekspos di tingkat penyelidikan. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon