Visi ›› Tindakan Tegas Untuk Kepala Daerah

Tindakan Tegas Untuk Kepala Daerah


Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin memberikan batas waktu hingga 30 April 2019 untuk memecat PNS terlibat korupsi yang putusannya sudah inkrah.

Batas waktu itu ditegaskan dalam Surat Edaran (SE) MenPAN-RB Nomor B/50/M.SM.00.00/2019.

Dalam poin kelima surat edaran itu disebutkan, jika tidak melakukan pemecatan hingga batas yang ditentukan, pejabat pembina kepegawaian (PPK) bupati/wali kota akan mendapat sanksi. Sanksi maksimal adalah pemberhentian sementara tanpa memperoleh gaji.

Sanksi hingga pemberhentian bagi kepala daerah sangat dimungkinkan. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana diketahui, ada 2.357 PNS yang sudah diputus bersalah oleh pengadilan. Namun, hingga 2 Maret, jumlah yang sudah diberhentikan baru 751 orang.

Di Provinsi Maluku, hanya pemprov dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat serta Pemkot Tual yang sudah meminta putusan nama-nama PNS korup untuk diproses pemecatan. Sisanya belum ada. Malah Walikota Ambon, Richard Louhenapessy terang-terangan enggan menjalankan SKB itu. Ia beralasan, masih menunggu hasil keputusan ada gugatan aso­siasi sekda seluruh Indonesia dan KORPRI ke Mahkamah Konstitusi terhadap SKB itu.

Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka seharusnya Walikota menjalankan SKB tersebut, agar PNS yang korup tidak dilindungi atau bahkan mempercayakannya memegang jabatan strategis.

Publik tentu saja mengapresiasi adanya Surat Edaran MenPAN-RB Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 harus diapresiasi, karena itu merupakan langkah tepat bagi kepala daerah, gubernur, bupati dan walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak melaksanakan perintah undang-undang tersebut.

Batas waktu 31 April bagi seluruh kepala daerah untuk pecat ASN Korup harus didukung oleh seluruh kepala daerah. hal ini penting, sehingga pemerintahan yang tidak menjalankan surat edaran MenPAN-RB tersebut haruslah diberhentikan sementara.

Sanksi tegas ini harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, dan diawasi ketat, agar tidak ada kepala daerah yang tetap ngotot tidak melaksanakanSKB tersebut.

Publik berharap, pemerintahan kedepan di seluruh Indonesia terutama di Provinsi Maluku dan 11 kabupaten/kota bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon