Daerah ›› Tindak Lanjut Laporan SA & AJI, Dewan Pers Keluarkan Tiga Rekomendasi

Tindak Lanjut Laporan SA & AJI, Dewan Pers Keluarkan Tiga Rekomendasi


Ambon - Dewan Pers mengeluarkan tiga reko­mendasi atas kasus kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ambon, Abu Angkotasan dan anggota Sam Usman Hatuina di Rumah Kopi Lela, 12 Maret 2018 lalu.

Rekomendasi Dewan Pers Nomor : II/PPR-DP/V/2018 tentang Sengketa Abdul Karim dan Sam Usemahu Hatuina dengan Said Assagaff yang ditanda tangani Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, tanggal 25 Mei 2018 antara lain.

Satu, Kepada media tempat Sam Us­man Hatuina bekerja agar tidak menu­gaskannya meliput masalah-masalah politik selama rangkaian pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah berlangsung.

Dua, kepada Sam Usman Hatuina untuk tidak meliput masalah-masalah pemilihan Gubernur Maluku, ataupun aspek-aspek lain selama rangkaian proses pilkada Maluku berlangsung. Karena Kedekatannya dengan tim sukses salah satu calon Gubernur Maluku dapat menimbulkan konflik kepentingan ataupun persepsi konflik kepentingan. 

Tiga,kepada Abdul Karim Angkotasan dan Sam Usman Hatuina sebagai pela­por, agar meminta kepada pihak kepo­lisian menunda proses penyelidikan dan penyidikan atas laporan disampaikan, hingga selesai pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018.

Rekomendasi Dewan Pers ini dike­luar­kan, atas laporan yang disampaikan Kuasa Hukum Said Assagaff Fahri Bach­mid. Mereka menilai, tindakan Angko­tasan dan Hatuina dalam insiden di rumah Kopi Lela bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan kode etik jurnalis.

SA meminta, dewan pers memberikan penilaian, memeriksa mumutuskan dan menyelesaikan masalah ini secara konstitusional adil dan terbuka.

Selanjutnya, Dewan Pers dalam penilaiannya memutuskan, satu, pengambilan gambar pertemuan Said Assagaff dengan beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) di warung kopi Lela, yang dilakukan Sam Usman Hatuina secara sembunyi-sembunyi masuk dalam lingkup kerja jurnalis. Sebab pertemuan tersebut berlangsung di ruang publik dan setiap wartawan dapat mengambil gambar.

Dua, Sam Usman Hatuina memiliki ke­dekatan hubungan senior-junior dengan tim salah satu calon Gubernur Maluku. Namun ditemukan cukup bukti bahwa Sam Usman Hatuina, sebagai wartawan merangkap tim sukses salah satu calon Gubernur Maluku.

Tetap Berlanjut

Sementara itu, Sekretaris AJI Kota Ambon, Nurdin Tubaka mengatakan, putusan Dewan Pers itu telah diterima kedua pelapor dalam hal ini Abdul Karim dan Sam Usman Hatuina Rabu (6/6)

Setelah itu, kata dia, keduanya telah berkoodinasi dengan kuasa hukum mereka untuk menyiapkan proses permohonan penundaan penyidikan dan penyelidikan, sebagaimana rekomen­dasi Dewan Pers.

“Pada prinsipnya, masalah ini tetap diproses hingga ada keadilan, dan kami ingin memberikan pemahaman kepada semua pihak agar menghargai tugas-tugas jurnalis. Dan sebagai pilar ke empat demokrasi, jurnalis itu juga dilindungi undang-undang. Ini harus dipahami,” ujar Tubaka.

AJI berharap, pihak kepolisian dapat secara profesional melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dalam menangangi perkara yang me­nimpa dua anggota AJI Ambon.

Sementara Sam Usman Hatuina yang dikonfirmasi Siwalima via telepon, Minggu (10/6) mengakui, telah mene­rima surat dari Dewan Pers tersebut, namun untuk lebih lanjut sudah diserahkan ke AJI Kota Ambon.

Sementara Pimpinan Umum Rakyat Maluku, Ahmad Ibrahim yang dikonfir­masi via telepon Minggu (10/6) me­ngaku, sampai saat ini ia belum mene­rima surat keputusan dari Dewan Pers.

Sebelumnya tim Dewan Pers menda­tangi Polda Maluku, Kamis (12/4) untuk mengkonfirmasi penanganan kasus dugaan intimidasi, penganiayaan dan menghalang-halangi kerja wartawan, di Rumah Kopi Lela, Ambon pada Kamis (12/4) lalu.

Aksi kekerasan terhadap Sam Ha­tuina, wartawan Rakyat Maluku dan Abdul Karim Angkotasan, Ketua AJI Ambon itu, sementara ditangani oleh penyidik Ditreskrimum dan Ditres­krimsus Polda Maluku.

Tim Dewan Pers dipimpin oleh Imam Wahyudi itu, diterima Kapolda Maluku Irjen Andap Budhi Revianto, didampingi Direktur Reskrimum Kombes Gupuh Setiyono, Direktur Reskrimsus Kombes. Firman Nainggolan, Kabid Humas Kombes M. Roem Ohoirat dan Kor Spri Kapolda Maluku.

“Mereka ke Polda Maluku dalam kaitan juga dengan kasus di Rumah Kopi Lela. Karena mereka juga mendapat laporan sehingga mereka turun untuk cros check langsung ke pelapor dan rencananya juga dengan terlapor,” jelas Kabid Humas Polda Maluku, Kombes M Roem Ohoirat kepada Siwalima, Senin (16/4).

Aksi kekerasan terhadap Sam Ha­tuina, wartawan Rakyat Maluku dan Abdul Karim Angkotasan, Ketua AJI Ambon itu, sementara ditangani oleh pe­nyidik Ditreskrimum dan Ditreskrimsus Polda Maluku.

Tim Dewan Pers dipimpin oleh Imam Wahyudi itu, diterima Kapolda Maluku Irjen Andap Budhi Revianto, didampingi Direktur Reskrimum Kombes Gupuh Setiyono, Direktur Reskrimsus Kombes. Firman Nainggolan,  Kabid Humas Kombes M. Roem Ohoirat dan Kor Spri Kapolda Maluku.

“Mereka ke Polda Maluku dalam kaitan juga dengan kasus di Rumah Kopi Lela. Karena mereka juga mendapat laporan sehingga mereka turun untuk cros check langsung ke pelapor dan rencananya juga dengan terlapor,” jelas Kabid Humas Polda Maluku, Kombes M Roem Ohoirat kepada Siwalima, Senin (16/4).

Dilaporkan

Calon Gubernur Maluku, Said Assa­gaff dilaporkan ke Polda Maluku lantaran melakukan tindakan intimi­dasi dan penganiayaan terhadap Sam Usman Hatuina  wartawan Rakyat Maluku dan Abdul Karim Angkotasan Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ambon Kamis (29/3).

Laporan tersebut tertuang dalam laporan polisi nomor; LP- B/159/III/2018/MALUKU/SPKT Polda Maluku  tentang menghambat dan menghalangi  dalam meliput berita dengan terlapor Said Assagaff dan Husein Marasabessy.

Kemudian satu laporan polisi lainnya Nomor: LP-B/158/III/2018/MALUKU/SPKT Polda Maluku tentang  peng­aniayaan dengan terlapor Husen Marasabessy.

Peristiwa penganiayaan dan inti­midasi yang dilakukan Said Assagaff dan Husein Marasabessy itu terjadi di Rumah Kopi Lela, Kamis (29/3) sekitar pukul 17.00 WIT.

Saat itu, Assagaff ditemani Sekda Maluku Hamin Bin Thahir Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ismail Usemahu, Ke­pala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Saleh Thio, dan staf ahli Gubernur Maluku bidang politik dan hukum, Husen Marasabessy serta sejumlah pengurus partai politik pendukung. (S-49)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon