Hukum ›› Tilep Retribusi Parkir, Kepala UPTD Bohongi Publik

Tilep Retribusi Parkir, Kepala UPTD Bohongi Publik


Ambon - Sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga. Ungkapan pepata usang ini sepertinya cocok dialamatkan kepada Kepala UPTD Parkir Dishub Kota Ambon, Harman Sahupala.

Bagaimana tidak, meski membantah tidak menikmati tagihan retribusi parkir di sejumlah tempat di Kota Ambon, namun sejumlah bukti keterlibatan Sahupala perlahan namun pasti mulai terkuak ke publik.

Jika sebelumnya  bukti kwitansi yang diterima Siwalima, dengan Nomor 023 yang ditagih dari CV Sukamaju bulan Maret-Desember 2014 sebanyak dua unit mobil sebesar Rp 1.944.000 pada 10 Maret 2014 sudah dicap resmi Dinas Perhubungan, namun tidak ditandatangani oleh bendahara UPTD melainkan juru tagih Junaid Tubaka atas perintah kepala UPTD,  kini dua kwitansi masing-masing dengan Nomor 024 dari Toko Sinar jaya Meubel untuk pembayaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada April 2014 dengan jumlah empat unit mobil sebesar Rp 432.000, tertanggal 7 April 2014 dan kwitansi nomor 050 dari toko yang sama tertanggal 5 Mei 2014 untuk pembayaran retribusi bulan Mei 2014 yang ditandatangani juga oleh juru tagih Junaid Tubaka belum disetor ke bendahara UPTD.

Sumber Siwalima menyebutkan, bendahara sudah dipanggil Kadis Perhubungan, Anggonoto Ura, namun sayangnya belum ada tindakan sang kadis terhadap yang bersangkutan.

“Ini kan satu toko dua kwitansi untuk April dan Mei. Dimana nomor kwitansinya sudah mencapai 050. Itu berarti ada 49 kwitansi lainnya ke mana? Ini sudah ditilep dan masuk kantong kepala UPTD,”ujar sumber.

Tindakan Kepala UPTD Parkir akan ditelusuri Inspektorat Kota Ambon. Kepada Siwalima melalui telepon selulernya Kamis (22/5), Kepala Inspektorat Kota Ambon, Jacky Talahatu mengaku baru mendapatkan laporan adanya dugaan penyelewengan panarikan retribusi parkir di Didishub Ambon.

Olehnya itu, dalam waktu dekat pihaknya segera   memulai penyelidikan terhadap kasus tersebut.

“Kita memang baru mendapatkan laporan sehingga harus dibentuk tim untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan agas dugaan penyelewengan retribusi parkir yang dilakuan UPTD Parkir Dishub Kota Ambon. Dalam waktu dekat kita akan membentuk tim untuk melakukan investigasi terhadap dugaan itu sehingga  kita belum dapat memberikan keterangan lebih lengkap,” ujar Talahatu.

Di lain sisi, Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Ambon Remon Amtumenandaskan  Sahupala sudah melakukan pembohongan publik dengan beralibi memakai pihak ketiga.

Menurut Amtu, Kadishub, Anggonoto Ura seharusnya memanggil dan memberikan sanksi tegas kepada bawahannya.

“Ini sama saja dengan pembohongan publik. Sudah jelas tertera dalam kwitansi dan kalau tidak disetor maka itu kami duga ditilep. Bukan malah beralibi pihak ketiga karena pihak ketiga itu hanya untuk parkiran umum di jalan bukan parkir kendaraan milik toko. Ini sudah bisa dikategorikan tindak pidana,” tukas Amtu.

Ia meminta tindakan tegas Walikota Ambon, Richard Louhenapessy menyikapi kasus ini. Sebelumnya diberitakan, untuk menghukum Kepala UPTD Parkir, Harman Sahupala yang diduga menilep retribusi parkir, Kadishub, Angganoto Ura butuh bukti yang akurat.

Ura beralasan, selama ini banyak tudingan dialamatkan kepada Sahupala, namun untuk memberikan sanksi hukum, pihaknya membutuhkan bukti yang akurat.

“Kalau memang ada bukti yang akurat alias kuat, dinas tidak segan-segan mengambil langkah tegas terkait dengan masalah ini, dan dinas memang sudah mendapat infomasi dari bawa, namun belum ada bukti yang kuat sehingga belum dapat diproses sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Ura kepada Siwalima di Balai Kota Ambon, Senin (19/5).

Menurutnya, untuk membuktikan seseorang melakukan pelanggaran hukum itu harus ada dasar yang kuat seperti bukti dan keterangan.  “Saya kaget juga setelah mendapat pemberitaan di media. Namun sampai dengan saat ini dinas belum dapat mengambil keputusan atau langkah karena belum ada bukti kuat untuk dilakukan porses hukum atas dugaan penilepan retribusi parkir,” tandasnya.

Sementara Kepala UPTD Parkir,  Harman Sahupala yang dikonfirmasi mengaku kalau semua pengelolaan parkir di Kota Ambon dikelola oleh pihak ketiga dan penyetoran uang penarikan retribusi disetorkan langsung oleh pengelola ke bendahara pembantu Dinas Perhubungan.

“Kami hanya memberikan surat tugas kepada pengelola parkiran untuk mengelola parkiran sesuai dengan perjanjian dan kami berkewajiban untuk mengecek apakah pengelola itu menyetor atau tidak ke dinas dan pengelolaan keuangan hasil penyetoran tidak ditangani langsung oleh UPTD Parkir,” katanya.

Dirinya mengaku tidak pernah menilep retribusi parkir yang selama ini ditanggani pengelola parkir. Pasalnya, UPTD hanya  mengontrol penyetoran retribusi parkir dari pengelola ke dinas.

“Selama ini berjalan dengan baik. Ada bukti penyetoran sehingga tidak dapat dikatakan kalau saya melakukan penilepan retribusi parkir,” bantah Sahupalla.

Seperti yang diberitahkan sebelumnya uang tagihan retribusi parkir kendaraan milik sejumlah tokoh di Kota Ambon diduga ditilep oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Dinas Perhubungan Kota Ambon, Harman Sahupala.

Data yang diterima Siwalima hingga Sabtu (17/5), sejumlah toko di Kota Ambon sudah membayar retribusi parkir kendaraan milik mereka kepada Dinas Perhubungan yang ditagih oleh juru tagih suruhan Sahupalla, namun tidak disetorkan kepada bendaraha.

Penagihan tersebut dilakukan dengan menyodorkan kwitansi dengan logo Pemerintah Kota Ambon, Dinas Perhubungan jalan Sultan Hairun. Salah satu contoh kwitansi yang diterima Siwalima, dengan Nomor 023 yang ditagih dari CV Sukamaju bulan Maret-Desember 2014 sebanyak dua unit mobil sebesar Rp 1.944.000 tanggal 10 Maret 2014 sudah dicap resmi Dinas Perhubungan, namun tidak ditandatangani oleh bendahara UPTD melainkan juru tagih Junaid Tubaka atas perintah kepala UPTD.

Tak hanya Rp 1.944.000, sejumlah toko lainnya pun sudah membayar retribusi tersebut berdasarkan jumlah kendaraan, namun hingga kini tridak disetorkan ke kas daerah. Anehnya lagi, kwitansi sudah mencapai nomor 023 itu berarti praktek ini sudah dilakukan lama. Itu artinya kwitansi dari nomor  001-022 sudah tertagih.

“Modus ini dipakai oleh kepala UPTD dengan menyuruh pegawai-pegawai kontrak untuk menagih dan menandatangani kwitansi. Ini modus untuk dia (kepala UPTD) cuci tangan. Mestinya yang tandatangan ini bendahara UPTD ternyata bendahara UPTD sama sekali tidak diberdayakan sesuai tugasnya. Ini hanya salah satu contoh dan banyak kwitansi sudah ada namun uangnya tidak disetor ke kas daerah. Modus ini pun dipakai juga di kawasan mardika dan sebagainya,” beber sumber yang enggan namanya dikorankan.

Sumber itu menjelaskan, kalau satu toko saja sudah membayar dengan jumlah di atas satu juta, dikalikan dengan sekian banyak toko di kota Ambon maka dapat dibayangkan sudah berapa banyak keuntungan yang diraup oleh Kepala PUTD, Harman Sahupala itu.

Sayangnya, meski tindakan itu selalu dilakukan yang bersangkutan, namun tidak ditegur oleh pimpinannya baik kepala dinas maupun walikota. (S-27/S-39)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon