Hukum ›› Tiga Terdakwa Korupsi ADD SBB Dituntut 2 Tahun Penjara

Tiga Terdakwa Korupsi ADD SBB Dituntut 2 Tahun Penjara


Ambon - Jaksa menuntut tiga terdakwa kasus dugaan korupsi Alo­kasi Dana Desa (ADD) Kabupaten SBB Tahun 2015 tiga tahun penjara dalam sidang, Senin (13/11), di Pengadilan Tipikor Ambon.

Mereka adalah Reonaldo Silooy, Maggie Pattirane dan Amelia Yolanda Tayane. Ketiga terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang merugikan negara sebesar Rp 753.700.000 itu,” tandas JPU Kejari SBB, Sisca Taberima.

Menurutnya, ketiga terdakwa terbukti melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembe­rantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembe­rantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Saat pembacaan tuntutan, terdakwa Reonaldo Silooy dan Maggie Pattirane didampingi penasehat hukum Sukur Kaliky, sedangkan Amelia Yolanda Tayane didampingi Charles Litaay dan Ajlan Ahmad Alwi.

Pattirane dan Tayane terlihat meneteskan air mata saat mendengar tuntutan JPU yang dinilai berat.

Usai pembacaan tuntutan, majelis hakim yang diketuai RA Didi Ismiatun didampingi Jenny Tulak dan Bernard Panjaitan selaku hakim anggota menunda sidang hingga Senin (27/11), dengan agenda mendengarkan pembelaan.

Sebelumnya JPU Kejari SBB, Jino Talakua da­lam dakwaannya membeberkan, pada tahun 2015, sebanyak 92 desa mem­peroleh bantuan ADD yang dialo­kasikan dalam APBD Kabu­pa­ten SBB sebesar Rp 52.177.941.900.

ADD tersebut diperuntu­kan un­tuk membiayai penyelenggaraan pe­merintahan desa, termasuk tunjangan aparatur desa, pembangunan dan pem­berdayaan masyarakat. 

Hingga bulan Juni 2015, ADD tersebut belum dicair­kan. Olehnya terdakwa Reonaldo Silooy yang saat itu menjabat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pedesaaan (BPMD) menga­jukan pencairan dana tunjangan aparatur peme­rintahan desa kepada Sekda Kabupaten SBB sebesar Rp 1.984.200.000, dengan cacatan akan dikembalikan ke kas daerah setelah ADD dicairkan.

Berdasarkan permintaan pencai­ran tersebut, Abraham Niak selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dae­rah (DPPKAD) Kabupaten SBB saat itu memerintahkan Daniel Souhaly selaku bendahara pembantu  pada DPPKAD mencairkan dana tersebut.

Setelah dilakukan perincian nama-nama kepala desa sesuai dengan daftar tunjangan aparatur desa, ternyata dari dana sebesar Rp 1.984. 200.000 terdapat selisih Rp 65.700.000.

Setelah itu, terdakwa Reonaldo Silooy memerintahkan terdakwa Maggie Pattirane untuk membagikan dana tunjangan aparatur desa itu kepada masing-masing kepala desa.

Namun bagi 43 penjabat kepala desa yang sudah selesai masa jabatannya, Silooy memerintahkan untuk tidak membagikannya. Dana sebesar Rp 154.800.000 itu, seharus­nya dikembalikan ke kas daerah, tetapi atas perintah Silooy  dipergunakan untuk kepentingan dinas sebesar Rp 77.900.000. Sehingga jumlah dana yang telah disalurkan Maggie Pattirane sebesar Rp 1.656. 300.000, dan tersisa Rp 327.900.000.

Kemudian di bulan Agustus 2015, jabatan bendahara dijabat oleh terdakwa Amelia Yohana Tayane, sehingga Maggie menyerahkan uang sisa sebesar Rp 291.426.130 kepadanya.

Terdakwa Amelia kemudian melanjutkan proses pembayaran tunjangan aparatur desa. Namun hanya yang terbayarkan sebesar Rp 88.200.000, sedangkan sisa dana sebesar Rp 203.226.130. Dari sisa dana tersebut, Amelia mengambil Rp 150 juta dan disetor ke rekening pribadinya pada BRI. Sementara sisanya dipergunakan untuk kepentingan dinas.

Kemudian tunjangan aparatur kepala desa yang dikembalikan melalui Amelia sebesar Rp 350 juta, tidak disetor ke kas daerah, tetapi ia masukan ke deposito pribadi.  Nantinya di bulan Juni 2016, ba­rulah ia menyetor ke kas daerah secara cicil. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon