Hukum ›› Tiga Saksi Kasus Korupsi WFC Namlea Dicecar Jaksa

Tiga Saksi Kasus Korupsi WFC Namlea Dicecar Jaksa


Ambon - Tim penyidik Kejari Buru mencecar tiga saksi kasus dugaan korupsi pro­yek Water Front City Kota Namlea, tahun 2015-2016, Rabu (11/10).

Mereka yang diperiksa adalah Ketua ULP proyek Water Front City Kota NamleaArtika Wael, pegawai Pemkab Buru Farid Pattisahusiwa dan pihak swasta Hongdiyanto Fredy.

Ketiganya diperiksa secara ter­pisah. Jaksa Rido Sampe meme­riksa Hongdiyanto Fredy pukul 10.05 hingga 11.30 WIT dan di­cecar 25 pertanyaan. Pattisa­husiwa dipe­riksa oleh jaksa W Relmasira pukul 11.00 hingga 12.20 WIT, dan men­cecarnya dengan 10 pertanyaan. Sedangkan Artika Wael  dicecar oleh Rido Sam­pe pukul 14.00 hingga pukul 17.00 WIT dengan 50 pertanyaan.

“Ada tiga saksi yang diperiksa dan itu dari pihak swasta, mau­pun dari dinas PUPR di Kabu­paten Buru. Saksi-saksi ini untuk kepentingan penyidikan dalam perkara korupsi Water Front City,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette yang dikonfirmasi Siwalima.

Sapulette menambahkan, peme­riksaan saksi-saksi masih dilakukan, dan agendanya disusun oleh tim penyidik.

Sebelumnya, jaksa memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ka­bupaten Buru, Shifa Alatas, Selasa (10/10).

Shifa diperiksa oleh jaksa pe­nyidik Rido Sampe di Kantor Kejari Buru pukul 09.30 hingga 13.00 WIT. Setelah beristirahat makan, dilanjut­kan lagi pukul 15.00 hingga 17.00 WIT. Selama pemeriksaan ia dicecar 25 pertanyaan.

Shifa tidak sendiri, jaksa juga memeriksa saksi lainnya bernama Farai Alatas. Ia diperiksa oleh jaksa W Relmasira pukul 11.00 hingga pukul 13.00 WIT, dan dilanjutkan lagi pukul 15.00 hingga 17.00 WIT. Farai dicecar 20 pertanyaan.

Sebelumnya, Kabid Pembangu­nan Sumber Daya Air pada PUPR Ka­bu­paten Buru, Helmi Tiakoli, diperiksa Senin (9/10). Tiakoli diperiksa oleh jaksa Rido Sampe pukul 09.30 hingga pukul 18.30 WIT di Kantor Kejari Buru. Selama diperiksa ia dicecar 40 pertanyaan.

Soal pemeriksaan Sahran Uma­sugi dan istrinya Ija Surnia, Sapule­tte mengatakan kewenangan pema­nggilan ada pada penyidik. “Nanti penyidik yang ngatur, intinya masih pemeriksaan saksi-saksi,” ujarnya.

Tak Lolos

Sebelumnya Kasi Penkum dan Hu­mas Kejati Maluku, Samy Sapulette juga menegaskan, Kejati Maluku tidak akan melindungi siapapun yang terlibat kasus korupsi proyek Water Front City Kota Namlea. Penyidikan masih bergulir. Semua pihak terkait bakal diperiksa, termasuk Sahran Umasugi. 

“Pertama, tidak ada tebang pilih atau main mata dalam kasus ini. Kedua, siapapun atau pihak mana­pun yang keterangannya terkait atau mempunyai peran dalam per­kara ini serta relevan guna pembuktian, pada saatnya akan diperiksa,” tandas Sapulette kepada Siwalima, Selasa (3/10).

Menurutnya, untuk menentukan Sahran Umasugi maupun saksi lain­nya diperiksa, merupakan bagian dari strategi penyidikan. Karena penyidik memiliki strategi yang tepat untuk mengusut kasus hingga tuntas ini.

“Ikuti saja perkembangannya, yang pasti soal kapan seorang saksi diperiksa, itu bagian dari strategi pe­nyidik dalam melakukan penyidikan guna pembuktian perkara ini, dan tidak ada yang dilindungi,” ujar Sapulette.

Sementara sumber di Kejati Ma­luku menyebutkan, tim penyidik akan memeriksa istri Sahran Umasugi, Ija Surnia.

Ija adalah salah satu pemegang kas daerah pada Dinas PPKAD Ka­bu­paten Buru. Ia diduga yang mem­bantu mempermulus pencairan anggaran Rp 1 miliar ke rekening Ridwan Albram. ”Nanti diperiksa juga. Nanti dicek saja kapan peme­riksaan yang bersangkutan,” ujar sumber itu.

Belum Disentuh

Tim penyidik Kejati Maluku dan Kejari Buru maraton memeriksa saksi-saksi kasus dugaan korupsi proyek Water Front City Kota Namlea, Kabupaten Buru tahun 2015-2016. Ironisnya, Sahran Uma­sugi belum disentuh.

Siapa Sahran Umasugi?. Ia adalah anggota DPRD dari Fraksi Golkar dan juga pemilik proyek Water Front City Kota Namlea. Namun Sah­ran tidak menggarap proyek senilai Rp 4.911.700. 000 itu, secara langsung. Ia menggunakan bendera PT Aego Media Pratama untuk mengerjakan proyek yang dibiayai APBN itu.

Perusahaan milik Jafar Pelu ini beralamat di Jalan Talang RT 06 Lesane, Kota Masohi,  Kabupaten Maluku Tengah.

“Perusahaan ini beralamat di Masohi, bendera perusahaan dipa­kai untuk mengerjakan proyek itu. Sudah ada datanya,” kata sumber di Kejati Maluku.

Agar tak terbaca, Sahran lalu mema­kai sohibnya, Memet Duwila sebagai pengawas lapangan di pro­yek tersebut. Memet beberapa wak­tu lalu sudah dipanggil tim penyidik. “Semuanya sudah dibuka ke jaksa, tinggal kita kembangkan,” kata sumber itu lagi.

Lalu mengapa Sahran belum juga disentuh?. Padahal perannya sangat jelas dalam proyek  Water Front City Namlea.

Sebelumnya Direktur CV Karya Mulya Indah, Ridwan Albram dipe­riksa tim penyidik, Senin (2/10) se­bagai saksi kasus dugaan korupsi proyek Water Front City Kota Namlea. Ridwan dicecar pukul 10.30 sampai 15.00 WIT oleh jaksa Adam Saimima dengan puluhan per­tanyaan.

Ridwan dipanggil karena, tim penyi­dik mendapat informasi kalau ada aliran dana proyek Water Front City senilai Rp 1 miliar mengalir ke rekeningnya.

Ia adalah adik kandung Sekretaris Dinas PU Kabupaten Buru, Ikhsan Albram. Tim penyidik masih mene­lusuri untuk apa dana senilai Rp 1 miliar  itu ditransfer ke rekening Ridwan, dan siapa yang mentransfer. “Informasinya uang itu dititip di rekening saksi. Untuk apa tujuan­nya, dan siapa yang mentransfer masih dikembangkan,” kata sumber di Kejati Maluku.

Kurang Volume

Tim penyidik Kejati Maluku dan Kejari Buru menemukan dugaan kekurangan volume pekerjan dalam proyek Water Front City Kota Namlea.

Kondisi ini ditemukan saat tim penyidik dan ahli dari Politeknik Negeri Ambon melakukan pemerik­saan fisik proyek pada Selasa (26/9) lalu. Temuan kekurangan volume pekerjaan itu terdapat pada 134 buah tiang pancang, dengan nilai yang lumayan besar.

“Ada temuan terjadi kekurangan volume. Lumayan kekurangannya, tetapi tidak bisa dijelaskan, itu rahasia. Intinya sudah ada temuan saat pemeriksaan ahli,” kata sumber di Kejati Maluku, kepada Siwalima, Sabtu (30/9).

Ahli Politeknik Negeri Ambon, Wem Gazpers yang dilibatkan dalam pemeriksaan fisik itu, ketika dikon­firmasi menolak untuk berkomentar. “Maaf. Nanti tanyakan saja ke jaksa,” ujarnya singkat, seraya me­nutup telepon genggamnya.

Naiknya status hukum proyek APBN senilai Rp 4.911.700.000 ini ber­dasarkan hasil ekspos tim pe­nyidik bersama Kepala Kejati Maluku, Manumpak Pane, Kamis (14/9).

Dalam ekspos itu, tim penyidik me­maparkan hasil penyelidikan dan ber­bagai temuan yang diperoleh be­serta bukti dan dokumen pen­dukung.

Kesimpulannya, proyek  Water Front City Kota Namlea sarat ma­salah. Pekerjaan tak sesuai kontrak. Bahkan ada yang diduga fiktif.

Menyusul naik statusnya pena­nganan kasus dugaan korupsi pro­yek Water Front City Namlea, Ke­pala Kejati Maluku, Manumpak Pane lansung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: 08/S.1/Fd.1/09/2017 tanggal 15 September 2017.

Informasi yang diperoleh dari Kejati Maluku menyebutkan, peker­jaan yang tidak sesuai bestek dian­taranya, pemancangan tiang dan penimbunan kawasan pantai merah putih. Namun ternyata tiang pan­cang tidak dikerjakan. Ironisnya, dilaporkan pekerjaan rampung 100 persen. “Pemancangan tiang untuk mengganti pondasi talud sepanjang 140 meter. Tetapi tidak dikerjakan. Item ini diganti dengan penimbunan batu dari buangan sisa proyek bandara Namniwel di Desa Sawa,” kata sumber itu.

Padahal untuk pemancangan 300 tiang, berdiameter 60 centimeter dialokasikan anggaran sebesar Rp 2,6 miliar. Sumber itu juga menye­butkan, proses lelang yang dila­kukan hanya formalitas saja. Karena sudah diatur untuk PT Aego Media Pratama sebagai pemenang. “Diduga hanya formalitas, karena sudah ada peme­nangnya alias titipan,” ujarnya. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon