Daerah ›› Tiga Fraksi Tolak Pembayaran Mobdin Pendidikan Bursel Tak Melalui Pembahasan DPRD

Tiga Fraksi Tolak Pembayaran Mobdin Pendidikan Bursel


Namrole - Rencana Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) untuk membayar mobil dinas (Mobdin) bagi Kepala Dinas Pendidikan, Nataniel Solissa Rp 450 juta, ditolak tiga fraksi di lembaga legislatif.

Tiga fraksi tersebut yaitu, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan fraksi Pembaharuan.

Penolakan ini disebabkan karena, pengadaan/pembelian mobdin tersebut tidak melalui pembahasaan APBD Perubahan Tahun 2017 DPRD Bursel diduga tidak melalui tender.

Penolakan tiga fraksi tersebut diungkapkan dalam akhir kata fraksi rapat Paripurna DPRD Bursel, Jumat (13/10) malam.

Fraksi PDIP yang terdiri dari Sammy Latbual, Achmad Umasangadji, Anselani Orpa Seleky dan Arkilaus Solissa yang menyatakan pertama menolak pembelian tersebut.

Umasangadji yang membacakan kata akhir fraksi PDIP mengungkapkan, pembayaran mobdin Kadis Pendidikan Kabupaten Bursel tidak boleh dilakukan karena menunggu penjelasan dari Inspektur terkait dengan hasil koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun sampai dengan saat ini tidak ada penjelasan resmi.

“Terhadap pembayaran mobil dinas pada Dinas Pendidikan sesuai dengan hasil pembahasan mulai dari KUA-PPAS sampai dengan tingkat pleno disepakati menunggu penjelasan dari Inspektur terkait dengan hasil koordinasi dengan BPK, namun sampai pada Paripurna saat ini tidak ada penjelasan resmi. Oleh karena tu, Fraksi PDIP tidak sependapat untuk dibayarkan,” jelas Umasangadji.

Fraksi PAN yang terdiri dari Sedek Titawael, Thaib Souwakil dan La Hamidi Fraksi PAN juga menolak pembayaran mobdin Kadis Pendidikan.

Sekretaris Fraksi PAN, Thaib Souwakil yang membacakan kata akhir fraksi menegaskan, PAN menolak pembayaran  karena pembelian mobil tersebut sudah dilakukan sebelum pembahasan APBD Perubahan Tahun 2017.

Penolakan yang sama juga diungkapkan oleh Fraksi Pembaharuan DPRD Bursel yang terdiri Partai Nasdem, Hanura dan PKB, Muhajir Bahta, Alfred E Lesbatta, Arwa Waris dan Ridwan Nurdin.

“Kami Fraksi Pembaharuan menolak pembayaran mobdin kepada Kepala Dinas Pendidikan, karena pembelian mobil tersebut sudah dibeli sebelum pembahasan APBD Tahun 2017,” kata Ridwan yang juga Sekretaris DPD Partai NasDem Kabupaten Bursel.

Sementara, dua anggota DPRD yang enggan namanya dipublikasi mengaku, pihaknya enggan menyetujui pembayaran tersebut, karena jika proses pengadaan mobil dinas itu tetap disetujui pembayarannya, kendati tidak prosedural sesuai hukum yang berlaku, maka pihaknya pun bisa dijerat oleh penegak hukum lantaran dianggap turut membantu memperkaya orang lain.

“Kami menolak karena kami tidak mau dipenjara dengan proyek pengadaan mobil dinas itu,” kata kedua anggota DPRD itu.

Sedangkan tiga fraksi lainnya yakni, Fraksi Partai Demokrat, Partai Gerindra dan Fraksi KPS yang terdiri dari PPP, PKS dan Partai Golkar tidak menyinggung masalah tersebut dalam catatan Kata Akhir Fraksi mereka. (S-35)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon