Hukum ›› Tianotak: Jaksa Jangan Hanya Duduk Tunggu Laporan Usut Dana Bansos SBT

Tianotak: Jaksa Jangan Hanya Duduk Tunggu Laporan


Ambon - Pimpinan Kejati Maluku dan jajarannya diminta untuk tidak hanya duduk dan menunggu laporan dari masyarakat. Informasi yang disajikan melalui media massa seharusnya menjadi referensi bagi aparat kejaksaan untuk mengusut dugaan korupsi dana bansos di Kabupaten SBT.   

Jika pimpinan kejaksaan hanya duduk manis dan menunggu laporan masyarakat, maka peran intelijen dipertanyakan.

“Jaksa jangan hanya pasif harus proaktif, guna  apa ada bagian intelijen. Kajati jangan hanya duduk manis,” tandas tokoh masyarakat SBT, Djabar Tianotak kepada Siwalima, Selasa (20/5), di Ambon.

Sebelumnya Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Palapia mengatakan, Kejati Maluku siap untuk mengusut dana bansos di Kabupaten SBT jika ada laporan yang disampaikan.

“Kita siap untuk mengusutnya jika data disampaikan kepada kita, karena sampai saat ini kita belum mengantongi data apa-apa soal dugaan penyalahgunaan dana bansos tersebut,” ungkap Palapia, kepada Siwalima, Senin (19/5).

Menurut Tianotak, Kejati Maluku yang dipimpin I Gede Sudiatmadja harusnya menjemput bola dan segera melakukan penyelidikan. Bukan bersikap pasif menunggu laporan dari masyarakat.

“Kalau hanya menunggu laporan lalu kejati kerja apa saja. Laporan banyak dari dulu saja membusuk di kejati. Sudah banyak laporan yang kita laporkan juga tidak jalan-jalan. Itu hanya trik saja. Masa jaksa hanya duduk berpangku tangan lalu tunggu laporan saja,” ujar Tianotak.

Jangan Berpangku Tangan

Aliansi Maluku Bersatu (AMB) M Jafar Tukuwain menyesalkan sikap Kejati Maluku yang hanya ber­pangku tangan menunggu laporan masyarakat.

“Kalau hanya menunggu laporan berarti Kejati tidak ada kerjaan me­lainkan berharap laporan masya­rakat saja. Banyak kasus sejak dulu kami laporkan dengan bukti-bukti, tidak ada satupun yang tuntas,” ujar Tukuwain, kepada Siwalima, Selasa (20/5).

Dana bansos sejak tahun 2006, 2007, 2008, 2009 hingga tahun 2013 di Kabupaten berjuluk Ita Wotu Nusa itu dikuras untuk kepentingan tak jelas, dan tidak bisa diper­tanggungjawaban. Anehnya, pihak kejaksaan hanya menutup mata.  

Hal ini dibeberkan Tianotak ke­pada Siwalima, Sabtu (17/5). Tia­notak mencontohkan, pada tahun 2006 dana bansos untuk Kabupaten SBT sebesar Rp 4.465.714.500. Sesuai hasil audit BPK perwakilan Maluku ditemukan pemanfaatannya tidak sesuai peruntukan.

Tidak sesuai peruntukan antara lain bantuan untuk pendidikan PNS senilai Rp 1.724.760.000 dan bukti pencairan belanja tak terduga sebanyak lima kali dengan kode rekening 201 035101 01 atas nama pemerintah daerah Kabupaten SBT.

“Ini semua dicairkan oleh mereka layaknya rekening pribadi dan ini semua dilakukan atas perintah pim­pinan. Sangat disayangkan. Uang-uang ini tak jelas peruntukannya bahkan tidak bisa dipertanggung­jawabkan,” ujar Tianotak.

Menurut Tianotak, dana-dana itu bahkan dengan mudah dicairkan oleh dua mantan ajudan Bupati SBT, Jafar El yang saat ini menjabat Camat Bula senilai Rp 889.773.419 dan Salim Arif alias Ai yang saat ini menjabat Kabag Umum senilai Rp 605.000.000, dan tidak bisa dipertanggung­jawabkan.

Belum lagi dana bansos yang diperuntukan untuk instansi vertikal senilai Rp 955.000.000 yang mana tidak disertai dokumen memadai.

“Ini belum termasuk  penyimpa­ngan dana bansos tahun 2007, 2008, 2009 hingga tahun 2013 dengan total mencapai puluhan milyar untuk kepentingan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mestinya kejaksaan melirik dan mengusut ini. Jangan hanya SBB karena Kabu­paten SBT lebih parah lagi. Kalau tahun 2006 saja sudah semacam itu bagaimana dengan tahun-tahun lainnya,” katanya.

Dikatakan, dana-dana bansos juga digunakan untuk kepentingan priba­di pejabat dengan modus SPPD guna mengikuti kegiatan di luar Maluku.

Tianotak berharap kejaksaan bergerak untuk mengusut dana pengelolaan dana bansos di Kabupaten SBT. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon