Hukum ›› Terkait Korupsi KAT Aru, Masuku Dituntut 1,6 Tahun Penjara

Terkait Korupsi KAT Aru, Masuku Dituntut 1,6 Tahun Penjara


Ambon - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Chrisman Sahetapy menuntut Kasubsin Bina Swadaya Sosial Dinsos Maluku, Jamaludin Masuku, dengan pidana selama 1,6 tahun penjara.

Dirinya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada proyek Komunitas Adat Tertinggal Kabupaten Aru (KAT) di Desa Waifual Kecamatan Aru Utara Kabupatan Kepulauan Aru.

Perbuatan Masuku terbukti bersalah melanggar pasal 3 Jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain dituntut 1,6 tahun penjara, Masuku diharuskan membayar denda sebesar Rp 50 juta subsidernya tiga bulan kurungan.

Pembacaan tuntunan disampaikan dalam sidang yang digelar di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Jumat (9/4) yang dipimpin majelis hakim yang diketuai oleh Aman Barus, didampingi hakim anggota T.Oyong dan Yusrizal. Sementara terdakwa didampingi penasehat hukumnya Wendi Tuaputimain.

Dalam tuntutan, JPU menerangkan selaku PPK bersama Ferry Fenanlambir (terpidana) kasus yang sama) sebagai Wakil Direktrur CV Langgur, selaku pelaksana pekerjaan pembangunan rumah sangat sederhana (RSS) tipe 30 sebanyak 50 unit di Kecamatan Aru Utara telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Meskipun mengetahui bahwa nilai proyek dari paket pekerjaan pembangunan RSS tipe 30 sebanyak 50 unit sebesar Rp 575.000.000 itu, namun terdakwa tidak memasukan paket pekerjaan tersebut ke panitia lelang, sehingga pekerjaan proyek tersebut dilakukan tanpa proses pelelangan.

Atas kebijakan terdakwa selaku PPK menyetujui dan memberikan paket pekerjaan itu tanpa melalui proses lelang kepada Ferry Fenanlambir, maka pelaksanaan pekerjaan pembangunan 50 unit rumah KAT di Aru dilakukan tanpa ada surat perjanjian pemborongan atau kontrak.

Hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 31 ayat (1) Keppres 80 tahun 2003 .

Akibat kebijakan tersebut, selaku PPK telah menguntungkan Ferry Fenanlambir, dan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 567,159,091 sesuai laporan hasil penghitungan kerugian negara Nomor 391/PW25/5/2009 tanggal 25 februari 2009.
Setelah mendengar tuntutan JPU, hakim kemudian menunda sidang dengan agenda pembelaan dari penasehat hukum terdakwa pada pekan depan. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon