Hukum ›› Terbukti Korupsi Dana BOS, Kepsek SDN 1 Kalauli Divonis Satu Tahun Penjara

Terbukti Korupsi Dana BOS, Kepsek SDN 1 Kalauli Divonis Satu Tahun Penjara


Ambon - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Selasa (2/3) menjatuhkan vonis kepada Patilisa Talla (51), selaku Kepala SDN 1 Kalauli, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dengan pidana satu tahun penjara, denda Rp 50 juta dan subsider dua bulankurungan.

Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN 1Kalauli dengan melanggar pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dan pasal 64 ayat (1) KUHP pidana.

Terdakwa diperintahkan membayar uang penganti sebesar Rp. 16.350.000, karena terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan negara mengalami kerugian.
Putusan hakim sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama satu tahun.

Putusan ini dibacakan dalam persidangan yang digelar di ruang Tirta Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Selasa (2/3) yang dipimpin majelis hakim yang diketuai SHD. Sinuraya dan didampingi oleh Editerial, Agam Syarief selaku akim anggota. sedangkan terdakwa didampingi penasehat hukumnya, Thomas Wattimury.

Hakim menjelaskan, SDN 1Kalauli pada tahun 2006-2008 mendapat bantuan dana BOS. Tahun 2006 mendapatkan Rp 35.485.000 tahun 2007 Rp 38.417.192.000, dan tahun 2008 sebesar Rp 20.289.500, sehingga total keseluruhan dana BOS yang diterima SDN 1Kalauli sebesar Rp 94.192.000.

Selanjutnya, terdakwa selaku kepala sekolah, tanpa melalui rapat/pertemuan dengan dewan guru dan komite sekolah melakukan penyusunan RAPBS tahun 2006, yang kemudian RAPBS itu diserahkan kepada bendahara untuk ditanda tangani. Kemudian dikirim ke UPTD Dinas Pendidikan di Hila, untuk selanjutnya diusulkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malteng, agar dapat memperoleh dana BOS tahun 2006.

Demikian pula untuk dana BOS tahun 2007 dan 2008, dimana terdakwa yang menyusun RAPBS seorang diri dan tidak melalui mekanisme yang seharusnya seperti apa yang tercantum di dalam buku panduan dana BOS.

Setiap pencairan dana yang dilakukan oleh terdakwa secara langsung, dimana bendahara sekolah hanya menandatangani slip pencairan dana yang masih kosong tanpa mengetahui jumlahnya.

Hakim menyatakan, akibat perbuatan terdakwa yang menyampaikan laporan dengan tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 35.850.000. Terdakwa juga telah mengembalikan uang negara sebesar Rp. 19.500.000.
Hakim juga membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.

Setelah mendengar putusan yang di bacakan oleh hakim, terdakwa menyatakan untuk menerimanya. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon