Visi ›› Terbengkalai Proyek Pendidikan

Terbengkalai Proyek Pendidikan


Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru untuk meningkatkan mutu pendidikan belum sejalan dengan langkah-langkah proaktif dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) kabupaten setempat maupun para pengusaha yang menanggani proyek-proyek pendidikan sebagai salah satu penunjang pendidikan itu sendiri.

Pantas kalau kemudian Kabupaten Kepulauan Aru menduduki posisi pertama ditingkat Provinsi Maluku dengan tingkat kelulusan SMA sangatlah menurun.

Penurunan kelulusan yang demikian drastis tersebut bukan saja diakibatkan oleh ketidakmampuan guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan tersebut, tetapi sarana penunjang pendidikan di kabupaten yang digelar dengan bumi Jargaria ini belum mendapatkan sentuhan penuh dari kontraktor.

Ironisnya, banyak proyek-proyek pendidikan yang menjadi terbengkalai, padahal tidak sedikit anggaran APBD provinsi maupun kabupaten yang terkuras pada sektor pendidikan dengan menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang proses pendidikan tersebut, namun sayangnya lagi-lagi banyak proyek tersebut terbengkalai dan kontraktornya menghilang.

Seperti yang terjadi pada proyek pembangunan gedung perpustakaan SD Kaiwabar Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru yang sudah setahun dibangun sejak tahun 2012 lalu, dengan anggaran ratusan juta rupiah.

Proyek yang anggarannya telah cair seratus persen, justru tak mampu diselesaikan oleh kontraktor. Bahkan Dikpora Kabupaten Kepulauan Aru terkesan diam dan tak mampu memberikan pengawasan.

Pantas saja kalau kemudian kabupaten ini mendapatkan sorotan tajam dari publik atas berbagai tindakan korupsi yang sangat memprihatinkan. Proyek pembangunan yang lebih menjurus kepada dunia pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan belum mendapatkan perhatian serius.

DPRD Kabupaten Kepulauan Aru yang diharapkan bisa bertaring memberikan pengawasan dan menjadi penyaluran aspirasi masyarakat untuk berteriak kepada pemerintah hanya diam.

DPRD lebih mementingan kepentingan diri mereka, jabatan dan kedudukan dari pada hak-hak rakyat yang mestinya mendapatkan sarana pendidikan dengan baik.

DPRD Kabupaten Kepulauan Aru yang harusnya menjadi jorong masyarakat justru menjadi jorong pemerintah, rakyat hanya dibutuhkan saat pelaksanaan pemilihan legislatif saja, setelah itu selesai.

Pada tingkat seperti ini, maka rakyat di Kabupaten Kepulauan Aru mestinya lebih kritis menilai dan memilih anggota DPRD untuk menduduki kursi legislatif yang akan berproses pada tahun 2014 ini.

Catatan pengalaman di kabupaten ini, yang demikian morat marit dari semua sektor tidak saja pendidikan akibat ulah-ulah dari oknum-oknum DPRD yang tidak pro rakyat

Juga harus menjadi perhatian serius untuk tidak lagi mempercayakan mereka menduduki kursi empuk itu. prinsipnya pendidikan harus maju dan daerah ini juga harus maju dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.(*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon