Daerah ›› Tenaga Jaksa Minim, Kasus PNS Fiktif Malteng Terbengkalai

Tenaga Jaksa Minim, Kasus PNS Fiktif Malteng Terbengkalai


Ambon -  Hingga saat ini, kasus dugaan korupsi PNS fiktif di Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) yang dilaporkan empat LSM di Maluku ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku masih terbengkalai, karena belum dilakukan proses penyelidikan terhadap kasus dugaan yang telah merugikan negara senilai Rp 143.405.543.055.

Terbengkalainya penanganan kasus ini, karena tenaga jaksa di korps Adhyaksa itu minim alias terbatas.

“Tenaga di sini minim sehingga proses penyelidikan terhadap ka­sus ini belum bisa dilakukan,” ung­kap Kasipenkum dan Humas Kejati Ma­luku, Boby Palapia, kepada Siwa­li­ma, di ruang kerjanya, Jumat (22/3).

Dijelaskan, saat ini tenaga jaksa di Kejati Maluku sangat terbatas karena banyak sekali kasus-kasus korupsi yang sementara ditangani, apalagi saat ini juga masih ada tim jaksa yang berada di Tual untuk melakukan proses penyidikan ter­hadap sejumlah kasus di sana.

“Pasti setiap kasus yang telah dilaporkan kesini,  akan diusut dan dituntaskan, namun kita masih ter­kendala tenaga jaksa,” terangnya.

Untuk diketahui, PNS fiktif di Kabupaten Malteng ini dilaporkan empat LSM di Maluku, pada Senin (6/2). Keempat LSM tersebut ma­sing-masing LIRA Maluku, Yan Sari­wating; Gerakan Anti Korupsi (GAK), Fredi Tamaela; Laskar Anti Korupsi Indonesia Perjuangan (LAKIP), DE Leuwol dan Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI (LPPNRI), Kaharudin Natus.

Kepada wartawan usai melapor­kan kasus ini, Direktur LIRA Malu­ku, Yan Sariwating mengatakan, dugaan korupsi yang dilaporkan senilai Rp 143.405.543.055,- yang diterima langsung oleh Kajati Maluku, Efendi Harahap di ruang kerjanya.

Sariwating mengungkapkan, banyak terjadi kejanggalan dalam pengunaan keuangan negara pada pada Tahun 2007 dalam bentuk be­lanja tidak langsung (belanja pega­wai) per SKPD meliputi gaji, tun­jangan dan kekurangan gaji sesuai realisasi APBD Tahun 2007 sebe­sar Rp 232.199.866.142. Se­mentara jumlah pembayaran gaji sesuai daftar rekapitulasi gaji pegawai daerah Kabupaten Mal­teng yang sudah dibayar Tahun 2007 sebesar Rp 195.893.867.200.

Untuk Tahun 2008, penggunaan keuangan negara dalam bentuk belanja tidak langsung atau belan­ja pegawai per SKPD meliputi gaji, tunjangan dan kekurangan gaji se­suai dengan realisasi APBD Tahun 2008 senilai Rp 286.845.609.046. Sedangkan jumlah pembayaran gaji sesuai daftar rekapitulasi gaji pega­wai daerah Kabupaten Mal­teng yang sudah dibayar Tahun 2008 sebesar Rp 222.578.733.930.

Selanjutnya, untuk Tahun 2009 pengunaan keuangan negara da­lam bentuk belanja tidak langsung atau belanja pegawai per SKPD meliputi gaji, tunjangan dan keku­rangan gaji sesuai realisasi APBD Tahun 2009 sebesar Rp 334.168.954.030. Ironis­nya, jumlah pem­bayaran gaji sesuai daftar reka­pitulasi gaji pegawai daerah ka­bupaten Malteng yang sudah dibayar Tahun 2009 sebesar Rp 291.336.285.033.

Hal ini terasa janggal. Pasalnya, menurut Sariwating, jumlah PNS Malteng pada akhir tahun 2009 sesuai surat Sekda Malteng Nomor: 800/338 tanggal 11 Juli 2009 perihal konfirmasi data PNS Malteng yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Departe­men Keuangan RI di Jakarta adalah 11.448 orang.

Sementara jumlah PNS di Kabu­paten Malteng sesuai daftar reka­pi­tulasi gaji PNS Malteng yang sudah dibayar pada Desem­ber Tahun 2009 hanya 10.134 orang.

“Berdasarkan uraian itu ter­nyata pada setiap tahun anggaran terjadi penyalagunaan keuangan negara. Patut diduga selama tiga tahun telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan,” tandas Sari­wating. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon