Hukum ›› Tandatangan Mantan Kapolres MTB Dipalsukan Sidang Korupsi Anggota Polisi

Tandatangan Mantan Kapolres MTB Dipalsukan


Ambon - Mantan Kapolres MTB, AR Tatuh mengakui, tanda tangan­nya dipalsukan untuk pen­cairan dana tunjangan per­batasan pulau terluar di Polres MTB tahun 2016 sebesar Rp 741.383.000.

Pengakuan Tatuh disam­pai­kan saat memberikan ke­terangan sebagai saksi kasus korupsi dana tunjangan perba­tasan dengan terdakwa Aiptu Jacob Keliduan, Brig­pol Andi Dwi Pra­dana, Bripka Jems Wattimena dan Brip­tu I Putu Sema­randana, Kamis (18/5), di Pengadilan Tipikor Ambon.

Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai Jemmy Wally, didam­pingi hakim anggota Samsidar Nawawi dan Herri Liliantono.

Tatuh menjelaskan, dirinya baru mengetahui adanya ketidakberesan di keuangan Polres MTB sejak diperiksa penyidik kepolisian.

Sejak bertugas di Polres MTB Mei 2013 hingga Mei 2016, ia tidak tahu terjadi ketidakberesan tersebut. Kasus korupsi dana tunjangan ini baru diketahuinya, ketika ia diperiksa oleh penyidik Kejari MTB.

Menurut Tatuh yang saat ini men­jabat Kabid Humas Polda Maluku, dalam sistim keuangan di Polri, Kapolres selaku KPA tidak berhak menandatangani  Surat Penanggung Jawab Mutlak (SPM). Berbeda di birokrasi pemerintah daerah.

“Jadi majelis hakim, yang menan­datangani SPM itu Kabag Sumda. Kita Polri beda. Di Polri, Kabag Sumda tanda tangan kemudian ber­proses dengan Seksi Keuangan se­lanjutnya ke KPN untuk mencairkan anggaran,” jelasnya.

Untuk anggaran perbatasan itu pun melekat dengan gaji termasuk tunjangan kinerja.  Gaji anggota Polri masuk ke masing-masing rekening. Bagian keuanganlah yang berpro­ses terhadap gaji tersebut.

“Jadi kalau saya Kapolres, saya tidak tahu tunjangan anak buah saya berapa, karena tunjangan perbata­san itu melekat dengan gaji yang masuk ke rekening masing-masing anggota,” beber Tatuh.

Saat disuruh untuk membuat con­toh tanda tangan, Tatuh mengata­kan, “tanda tangan saya gampang pak hakim. Karena tanda tangan me­nunjukan karakter seseorang. Kalau tanda tangan itu melingkar, ya orang tersebut watak juga melingkar”. Ja­waban Tatuh membuat hakim tertawa.

Meskipun begitu Tatuh mengakui, kalau keempat mantan anak buahnya itu sudah profesional dan berkua­litas. Hanya saja musibah yang membuat mereka khilaf.

Usai mendengarkan keterangan saksi, majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan masih dengan agenda pemeriksaan saksi.

Sebelumnya JPU Kejari MTB, Denny Saputra Kurniawan dalam dakwaannya mengungkapkan, pada tahun 2016, Polres MTB mendapat­kan alokasi anggaran untuk tunja­ngan wilayah khusus pulau-pulau kecil terluar dan/atau wilayah perba­tasan bagi anggota Polri pada Polres MTB sebesar Rp 24.135.000.000.

Berdasarkan daftar gaji anggota Polres setempat, yang berhak untuk menerima tunjangan tersebut sebe­sar Rp 4.120.809.700. Namun ber­da­sarkan data Sistem Aplikasi Instansi Berbasis Aktual (Saiba) sebagai laporan realisasi belanja per bulan sejak Januari hingga September 2016 hanya sebesar Rp 4.873.044.200, sehingga terdapat selisih antara daftar gaji induk dengan data Saiba sebesar Rp 752.234.500.

Anggaran Rp 4.873.044.200, di­cairkan oleh keempat terdakwa de­ngan memalsukan beberapa doku­men diantaranya, SPM, tanda ta­ngan Kapolres.

Setelah mencairkan uang terse­but, terdakwa Aiptu Jacob Keliduan kemudian membagi-bagikannya kepada ketiga terdakwa. Rp 175 juta diberikan kepada Briptu I Putu Semarandana, Rp 75 juta untuk Briptu Andi Dwi Pradana, dan Bripka Jems Wattimena mendapat Rp 20 juta. Sementara dirinya memperoleh 471.383.000. Total uang negara ynag digunakan untuk kepentingan pri­badi keempat terdakwa sebesar Rp 741.383.000. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon