Hukum ›› Tak Usut Gratifikasi Vanath, Warga SBT Ancam Duduki Polda

Tak Usut Gratifikasi Vanath, Warga SBT Ancam Duduki Polda


Ambon - Komponen masyarakat SBT memberikan dukungan penuh kepada Polda Maluku khususnya Dirreskrimsus  bersama jajarannya yang telah berjanji untuk membongkar grativikasi Bupati SBT, Abdullah Vanath.

Jika janji tersebut tidak ditepati, maka warga SBT akan menduduki Kantor Polda Maluku dan menuntut Kapolda untuk segera mencopot Sulistyono dari jabatannya karena tidak mampu membongkar kasus tersebut.

“Kami berikan dukungan penuh kepada polisi untuk membongkar grativikasi Bandara Kufar yang diduga dilaku­kan oleh bupati kami sendiri. Kami siap memberikan dukungan sehing­ga apalagi yang ditunggu penyidik Ditreskrimsus untuk segera meng­usut tuntas,” tandas Ketua Forum Mahasiswa SBT Anak Adat Timur (FM SERBATI ATAMARI) Sandri Rumanama kepada Siwalima mela­lui telepon selularnya, Kamis (9/1).

Dikatakan, pihaknya akan menagih janji dan komitmen Dirreskrimsus Polda Maluku, Kombes Polisi Sulist­yono yang berjanji untuk membo­ng­kar gratifikasi dan tidak  melindu­ngi Vanath yang terindikasi kuat menerima fee senilai Rp 2,5 milyar dari bos  CV Cahaya Mas Perkasa, Frangky Tanaya alias Asseng.

“Jika janji tersebut tidak ditepati, maka warga SBT akan menduduki Kantor Polda Maluku dan menuntut Kapolda untuk segera mencopot Sulistyono dari jabatannya karena tidak mampu membongkar kasus tersebut,” tandas Rumanama.

Ia meminta, Sulistiyono komitmen dengan janjinya sehingga tidak sekedar sebuah ungkapkan slogan saja tetapi mampu membuktikan komitmen itu dengan menetapkan pihak-pihak yang diduga terlihat dalam kasus grativikasi tersebut termasuk juga harus berani ungkapkan jika Bupati SBT terbukti melakukan grativikasi.

Menurutnya, Reskrimsus Polda Maluku harus berani bergerak cepat dan bersikap proaktif  dalam mela­ku­kan penyidikan untuk membong­kar kasus tersebut. Dan jika bukti-bukti dugaan keterlibatan Abdullah Vanath semakin besar, maka Reskrimsus Polda Maluku tidak perlu ragu untuk menetapkannya sebagai tersangka dan melakukan penahanan terhadapnya.

“Kita berikan dukungan tetapi kita juga menunggu janji tersebut. Jika memang bukti sudah mengarah buat apa lama-lama, kami tunggu gerakan cepat dari pihak kepolisian. Jika memang tidak, ya kita akan melakukan aksi demo sebagai gera­kan untuk presure kasus ini segera dituntaskan,” ungkapnya.

Dukungan agar penyidik Ditres­krimsus Polda Maluku membongkar kasus dugaan gratifikasi  juga diung­kapkan oleh Fungsionaris SBT Media Center, Fitriansa Sohilauw ke­pada Siwalima melalui telepon selulernya di Ambon, Kamis (9/1).

Dikatakan, selaku masyarakat SBT pihaknya mendukung penuh upaya Ditreskrimsus Polda Maluku untuk membongkar kasus gratifikasi yang melibatkan Vanath.

“Kami sangat mendukung penyi­dik Ditreskrimsus untuk membong­kar gratifikasi Vanath dan juga kami minta Ditreskrimsus bergerak de­ngan cepat dalam menuntas­kan­nya,” tandas Sohilauw.

Senada dengan Sohilauw, salah satu warga Kecamatan Gorom, Mohammad Wattimena mendukung sepenuhnya langkah Ditres­krimsus Polda Maluku untuk membongkar kasus dugaan gratifikasi Vanath.

“Kami mendukung sepenuhnya langkah Ditreskrimsus untuk mem­bong­kar kasus dugaan gratifikasi Bu­pati SBT, karena sejumlah bukti sudah di kantongi penyidik berupa kwitansi maupun  hasil pemeriksaan terhadap mantan Kepala Perwakilan Pemkab SBT di Jakarta, Muhammad Ramly Faud  juga sudah dilakukan,” tandas Wattimena, kepada Siwa­lima, melalui telepon selulernya, Kamis (9/1).

Diharapkan, polisi juga tidak tebang pilih dan diskriminasi karena bukan saja Ramly Faud  yang dipe­riksa tetapi juga polisi harus meme­riksa  Abdullah Vanath, Frangky Tanaya dan Salim Arief Ely.

“Bukan Ramly Faud saja yang harus diperiksa tetapi Abdullah Vanath, Frangky Tanaya dan Salim Arief Ely juga harus diperiksa karena mereka juga mengetahui dengan menyaksikan proses penyerahan uang senilai Rp 2,5 milyar itu kepada Vanath melalui Ramly Faud,” harapnya.

Wattimena meminta agar polisi tidak melindungi siapapun dalam kasus ini,  justru siapapun yang turut terlibat harus dimintakan pertang­gung jawabannya.

“Siapapun yang turut terlibat dalam kasus ini harus diproses hokum dan dimintakan pertanggung jawabannya supaya public tidak menduga ada konspirasi yang sengaja dilakukan untuk melindungi oknum-oknum tertentu,” tukasnya. 

Sebelumnya, berbagai komponen masyarakat meminta Ditreskrimsus Polda Maluku secepatnya menun­taskan kasus dugaan gratifikasi Bupati SBT, Abdullah Vanath senilai Rp 2,5 Milyar.

Melalui pengakuan sanksi kunci Muhammad Ramly Faud dan bukti tanda terima uang yang ditanda­ta­ngani Vanath, Ditreskrimsus sudah bisa mengindentifikasi siapa saja yang terlibat. “Sudah ada bukti-bukti yang kuat. Itu berarti sudah jelas siapa-siapa saja yang terlibat. Karena itu, kami berharap kasus ini bisa secepatnya dituntaskan,” tandas Direktur Lembaga Kajian Independen (LKI) Maluku, Usman Warang kepada Siwalima,  Rabu (8/1).

Menurutnya, dengan bukti-bukti kuat yang ada sudah harus ada langkah maju yang dilakukan oleh Ditreskrimsus.

“Jangan lagi diulur-ulur, bukti-bukti kan sudah jelas. Kami harap Ditreskrimsus bisa bergerak lebih cepat,” ujar Warang.

Wakil Sekretaris Gerakan Anti Korupsi (GAK) Maluku, Yusran Pattimahu mengatakan, Ditreskrim­sus tak perlu membutuhkan waktu lama untuk menetapkan tersangka dalam kasus gratifikasi Vanath.

“Bukti-bukti sudah dikantongi penyidik, masih tunggu apa lagi untuk periksa Vanath dan menetapkannya sebagai tersangka,” tandas Pattimahu, kepada Siwalima, Rabu (8/1).

Pattimahu meminta Ditreskrimsus secepatnya mengagendakan peme­rik­saan terhadap Vanath. “Minimal Vanath dimintai keterangannya sebagai saksi,” ujarnya.

Pattimahu  berharap Ditreskrimsus tidak kompromi dengan siapapun, termasuk juga Vanath. “Jangan ada yang diloloskan,” tegasnya. (S-19/S-37/S-16)

 


comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon