Daerah ›› Tak Miliki IMB, Dinas PUPR Salahkan IAIN

Tak Miliki IMB, Dinas PUPR Salahkan IAIN


Ambon - Pemerintah Kota Am­bon melalui Dinas Pe­kerjaan Umum dan Pe­rumahan Rakyat (PU­PR) menyalahkan pi­hak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon yang sampai seka­rang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB).

Data PUPR, seba­nyak 23 gedung di kam­pus IAIN ternyata ti­dak memiliki IMB. Sekreta­ris Dinas PUPR Kota Ambon, Meli Latuiha­mallo kepada Siwalima Rabu (10/7) menjelas­kan, seluruh gedung kampus IAIN tidak me­miliki IMB.

“Untuk kampus itu belum ada IMB. Jadi dari 23 gedung kampus seluruhnya tidak memiliki IMB,” ujarnya.

Dikatakan, pengajuan IMB oleh pihak IAIN baru dilakukan beberapa waktu yang lalu atau sebelum bencana melanda  tiga gedung kampus tersebut. Pengajuan untuk 23 gedung yang ada di kampus IAIN itu.

“Mereka kasih masuk sebelum terjadinya bencana, bukan untuk gedung baru, namun untuk 23 gedung. Kmai tidak bisa proses sebab pengusulan mereka itu,  gedung-gedungnya sudah berdiri  baru ada pengusulan, sehingga kami tidak bisa mengeluarkan IMB,”jelas Latuihamallo.

Latuihamallo juga menegaskan, terhadap puluhan gedung yang belum memiliki IMB, PUPR dalam waktu dekat akan menertibkannya.

Ditanya kenapa baru ditertibkan, ia mengatakan pihaknya baru menangani masalah IMB, sebab dulunya IMB berada di Dinas Tata Kota.

“Jadi kita baru mau tertibkan gedung-gedung yang belum memiliki IMB tapi perlu dilakukan evaluasi dan sesuai dengan persyaratan bukan begitu saja. Apalagi kami perlu mengumpulkan data dulu dari dinas yang lama,  sebagai bahan evaluasi,” jelas Latuihamallo.

Sedangkan menyangkut dengan letak kampus berada di kawasan konservasi atau hutan lindung,  Latuihamallo menambahkan jika berdasarkan sertifikat yang dimiliki pihak kampus, lahan tersebut merupakan lahan perkebunan. 

“Jadi sertifikat yang ada di kami itu,  adalah lahan perkebunan,”cetusnya. 

Bangun Talud

Untuk menyelamatkan gedung-gedung di kampus IAIN Ambon, Pemprov Maluku berencana akan membangunt talud penahan tanah. “Jadi kita akan bangun talud menyelamatkan gedung rektorat yang berada bagian atas,” kata Kadis PU Maluku, Ismail Usemahu kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Rabu (10/7).

Usemahu mengaku, pembangunan sejumlah gedung yang diberikan izin dari Pemerintah Kota Ambon itu berada pada daerah yang tidak seharusnya.

“Pemerintah memberikan izin membangun di lokasi itu padahal berada pada daerah cekungan yang mana sewaktu-waktu bisa runtuh dan ketika hujan dengan intensitas tinggi dan tanah sudah jenuh maka terjadi longsor dan pergeseran tanah,” ujar Usemahu.

Olehnya untuk menyelamatkan gedung yang lain perlu langkah antisipasi dengan membangun talud panahan tanah.

Langgar Aturan

Sebelumnya diberitakan, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy melanggar  aturan. Bagaimana tidak, pembangunan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon tanpa ada izin mendirikan bangunan (IMB).

Padahal jika masyarakat membangun rumah tidak mengantongi IMB, pemerintah kota melalui Satpol PP langsung bertindak. Tidak hanya IMB kampus yang bermasalah, melainkan status lahan di lokasi berdirinya kampus IAIN juga bermasalah. Lokasi tersebut masuk kawasan hutan lindung atau konservasi.

Tapi, untuk memuluskan berdirinya kampus tersebut, Walikota merubah status hutan  dari hutan lindung menjadi areal peruntukan lain (APL). Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Ahmad Ohorella kepada Siwalima mengatakan, Walikota sudah melanggar aturan. Bangunan masyarakat tidak mengantongi IMB saja pemerintah melarang. Sedangkan kampus yang nota bane merupakan proyek pemerintah tidak ada IMB.

“Siapa yang harus disalahkan, yang jelas pemerintah, karena yang mengeluarkan izin mendirikan bangunan itu kan pemerintah. Kan sebelum mengeluarkan izin pemerintah harus survei. Pembangunan gudung apa pun wajib mengantonggi IMB Nah, sebelum mengeluarkan izin Pemkot Ambon harus melakukan survei kelayakan lokasi sebelum IMB diterbitkan oleh dinas teknis. Bangunan masyarakat tidak mengantonggi IMB jelas pasti pemerintah melarang. Jadi ini ada ketidakadilan yang dilakukan pemerintah kota,” jelas Ohorella Selasa (9/7).

Menurutnya pembangunan kampus IAIN tidak melalui kajian dan survei oleh pemerintah kota Ambon. Sebab kajian untuk mengetahui lokasi berdirinya kampus layak atau tidak.

“Kalau walikota melalui dinas teknis, pastinya telah melakukan kajian sebelum memberikan izin untuk mendirikan bangunan di kawasan teresebut agar dikatakan lokasi ini layak atau tidak,” beber Ohorella.

Pemkot Ambon tambahnya harus memberikan solusi, masyarakat ketika membangun tidak ada IMB dilarang. Kampus dengan gedung-gedung bertingkat tidak ada IMB. “Ini artinya pemkot sengaja pura-pura tidak mengetahui waktu itu ada pembangunan kampus atau dibiarkan saja. Tidak ada IMB berarti pemkot jelas-jelas melanggar aturan khususnya terkait dengan tata ruang dan tata wilayah,” tegas Ohorella.

Politisi Hanura ini mempertanyakan pemkot, jika lokasi berdirinya kampus IAIN itu berada di kawasan yang bukan peruntukan atau rawan longsor,  kenapa diizinkan untuk dibangun.

“Tanya mereka kenapa dibolehkan membangun disitu padahal kawasan itu dinilai tidak layak. Lalu alasan pemerintah kota mengatakan kampus itu dibangun tanpa memiliki IMB karena dibangun sejak belasan tahun silam, apa solusinya.  Perlu dijelaskan ke publik, solusinya seperti apa, karena aturan kan jelas, membangun harus menggunakan IMB,” tegas Ohorella.

Tak Miliki IMB

Seperti diberitakan, ternyata pembangunan kampus IAIN Ambon tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Pemerintah Kota Ambon beralasan pembangunan bertujuan untuk kepentingan umum yakni pendidikan, sehingga IMB tidak dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ambon.

Rektor IAIN, Hasbollah Toisuta mengakui gedung-gedung yang berdiri diatas areal yang kini mengalami retak tanah itu, lantaran kawasan IAIN dan sekitarnya masuk  hutang lindung atau kawasan konservasi air.

“Jadi bukan hanya tiga gedung yang retak beberapa waktu lalu itu tidak memiliki IMB, namun hampir semua gedung IAIN yang ada, juga tak miliki IMB dari pemerintah,” akui Rektor kepada Siwalima melalui telepon seluler, Kamis (4/7).

Dikatakan, IAIN masuk kawasan hutang lindung atau kawasan konservasi air, namun karena pembangunan IAIN bertujuan untuk pendidikan, pemkot menetapkan kawasan IAIN sebagai kawasan area peruntukan lain (APL), pada tahun 2018.

Belakangan ketika sudah terjadi bencana, barulah pihak kampus mengusulkan IMB atas usulan Dinas PUPR Kota Ambon. (S-40)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon