Hukum ›› Tak Gentar Walau ke Pengadilan Berkas Ebet Masuk Jaksa

Tak Gentar Walau ke Pengadilan


Ambon - Berkas kasus dugaan pelanggaran undang-undang pemilu dengan tersangka calon anggota DPR Partai Golkar, Edison Betaubun telah diterima jaksa penuntut umum Kejati Maluku. Namun ia tak gentar walaupun hingga ke pengadilan.  

Berkas Ebet, sapaannya, diterima pada Kamis (14/3) dari Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Maluku. JPU sementara meneliti kelengkapan berkas  tersebut.

“Benar berkas perkara tahap I kasus dugaan pe­langgaran pemilu dengan tersangka, Edison Betaubun telah kami terima dan semen­tara diteliti kelengkapannya,” kata salah seorang jaksa di Kejati Maluku kepada Siwa­lima, Jumat (15/3).

Selain berkas Ebet, JPU juga sudah menerima berkas enam kepala desa dari Ka­bupaten Seram Bagian Barat (SBB), yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Berkas mereka diterima pada Selasa (12/3).

“Jadi selain berkas perkara Edison Betaubun, sebelumnya JPU Kejati Maluku sudah menerima berkas tahap I enam tersangka lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” kata jaksa tersebut, yang meminta namanya tidak dikorankan.

Soal indentitas keenam kepala desa itu, ia mengaku, tidak hafal nama-nama mereka.

“Maaf ya, saya tidak hafal me­reka,” ujarnya.

Sementara Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette mengaku, belum mengetahui pasti apakah berkas dugaan pelanggaran pemilu dengan tersangka Edison Betaubun dan enam kepala desa dari Kabu­paten SBB itu, sudah diterima JPU atau belum, dengan alasan masih berada di luar daerah.

“Sejauh ini saya belum dapat informasi terkait berkas tahap I du­gaan pelanggaran undang-undang pemilu. Tapi nanti saya cek lagi ke JPU, karena saya sementara di luar kota,” kata Sapulette yang dihu­bungi melalui telepon selulernya.

Kendati begitu, kata Sapulette, kalau berkas perkara tahap I sudah diterima, sesuai mekanisme akan diteliti selama satu minggu kedepan.

“Kalau benar sudah diterima, maka berkas perkara ini akan diteliti selama satu minggu  kedepan. Ka­lau belum lengkap akan dikemba­likan ke penyidik gakumdu untuk dilengkapi,” jelasnya.

Pernyataan Ebet

Sementara Ebet yang dihubungi tadi malam melalui telepon selu­lernya, menegaskan, tidak  akan pernah hadir memenuhi panggilan tim sentra gakumdu. Tak hanya itu, sampai di pengadilanpun ia tidak akan hadir.

“Selama tidak ada izin dari pre­siden, jangankan gakumdu, polisi sekalipun saya tidak akan hadir, meskipun sampai pengadilan saya tidak akan hadir,” tandasnya.

Ebet membantah sudah tiga kali ia dipanggil tim gakumdu. Ia juga membantah, tim gakumdu ke Jakarta untuk memeriksanya. “Itu bohong, tidak ada tim ke Jakarta,” tandasnya lagi.

Ebet malah menuding Koordinator Devisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu  Maluku, Thomas Waka­nno, punya kepentingan untuk menjatuhkannya.

“Wakanno itu punya kepentingan untuk menjatuhkan saya di pemilu,” ujarnya

Selang beberapa menit kemudian, Ebet menghubungi redaksi Siwa­lima, dan mengatakan tidak akan berkomentar lagi, karena harus melalui tim kuasa hukumnya Fahri Bachmid atau Boy Lesnussa.

“Selama ini saya tidak pernah ngomong di media, jadi kalau mau wawancara langsung saja ke tim penasehat hukum.,” tandasnya.

DPP Golkar Bungkam

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar memilih bungkam, terkait penetapan Ebet sebagai ter­sangka dugaan pelanggaran pemilu.

Sekjen DPP Partai Golkar Letjen (purn) Lodewijk Frederich Paulus ketika dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya, Jumat (15/3) namun tidak berhasil. Pesan whatsApp yang dikirim sudah dibaca, namun tidak dibalas.

Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Timur DPP Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng yang dihubungi beberapa kali, namun enggan mengangkat telepon. Pesan whatsApp yang juga dikirim tidak dibalas.

Bui Menanti

Seperti diberitakan, calon anggota DPR Partai Golkar, Edison Betaubun terancam satu tahun penjara, dan denda Rp 12 juta. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Tim Sentra Gakumdu Maluku menjerat Ebet dengan pasal 493 jo 280 ayat 2 huruf f, h dan J.

“Edison telah melanggar pasal 493 jo 280 ayat 2 huruf f, h dan J UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan pasal tersebut, ia dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak 12 juta,” kata Koordinator Devisi Penin­dakan Pelanggaran Bawaslu  Maluku, Thomas Wakanno, kepada Siwalima, di ruang kerjanya, Kamis (14/3).

Selain Ebet, kata Wakanno, ada enam kepala desa dari Kabupaten SBB yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Para kepala desa itu, terlibat pertemuan dengan Ebet pada Jumat 4, Januari 2019 di Mutiara Hotel Ambon.

Keenam kepala desa itu disang­kakan dengan pasal 490 UU. Pasal itu menyatakan, setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan  tindakan yang mengun­tungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Ia mengaku, berkas Ebet dan keenam kepala desa telah dilimpah­kan penyidik gakumdu ke jaksa penuntut umum untuk diteliti.

“Jadi berkas mereka sudah tahap I atau penyerahan berkas dari penyidik ke jaksa untuk diteliti,” ujarnya.

Siapa para kepala desa tersebut, Wakanno, mengaku lupa, karena penyidikan kasus ditangani tim sentra gakumdu. “Saya tidak ingat, semuanya di penyidik,” katanya.

Masuk DPO

Ebet akan ditetapkan dalam daftar pencari orang. Dua kali dipanggil Tim Sentra Gakumdu Maluku, mangkir. Upaya pencarian di Jakarta juga gagal.

Penyidik gakumdu menda­tangi Ebet di Perumahan Graha Mutiara Blok E.9 RT 006/RW 003, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalum­bu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Rabu (13/3), namun tidak berada di rumah.

Informasi yang diperoleh dari tetangga, Ebet,  sementara keluar daerah.

“Tadi penyidik sudah ke kediam­annya namun yang bersangkutan tidak berada di rumah. Menurut informasi tetangga, beliau semen­tara berada di luar daerah,” kata Koordinator Devisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Maluku, Thomas Wakanno, saat dikonfirmasi Siwalima, melalui telepon seluler­nya, Rabu (13/3).

Wakanno mengatakan, panggilan secara patut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Upaya pencairan pun telah dilakukan, sehingga proses hukum akan tetap berjalan. Ebet akan ditetapkan dalam daftar pen­carian orang (DPO).

“Sudah dipanggil tapi tidak hadir, sudah dicari tetapi tidak ditemukan maka kita akan menetapkannya dalam DPO sesuai dengan aturan dan mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017,” tegasnya.

Wakanno menambahkan, setelah penyidik kembali ke Ambon, tim gakumdu segera merampungkan berkas Ebet untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum untuk diteliti.

Penyidik Tim Sentra Gakumdu Maluku memutuskan untuk ke Jakarta memeriksa Ebet karena ia tak kooperatif. Dua kali Ebet mangkir dari panggilan tim sentra gakumdu untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran pemilu.

Saat kasus masih dalam tahap penyelidikan, Ebet juga dipanggul dua kali, namun tak hadir.

Wakanno menegaskan, kasus dugaan pelanggaran pemilu yang ditangani tim sentra gakumdu bukan dalam kapasitasnya sebagai ang­gota DPR, tetapi sebagai caleg DPR, yang adalah pelaksana kam­panye.

Sebagai pelaksana kampanye, kata Wakanno, Ebet tidak bisa menggu­na­­kan hak imunitasnya.

“Ini pelanggaran Pemilu.  UU Nomor 7 tahun 2017 itu berbeda dengan undang-undang lainnya, sehingga dengan batas waktu 14 hari itu, penyidik akan berproses sesuai dengan mekanisme dan ke­tentuan yang diatur dalam perun­dang-undangan,” tandasnya.

 Tersangka

Status Ebet naik menjadi ter­sangka diputuskan dalam gelar perkara yang dilakukan tim Ga­kumdu pada Selasa (5/3).

Sebelum menjerat Ebet, tim Ga­kumdu sudah memeriksa sejumlah saksi, terkait  pertemuannya dengan sejumlah kepala desa dan dusun serta tokoh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat pada Jumat 4, Januari 2019 di Mutiara Hotel.

Ebet disangkakan melakukan dugaan tindak pidana mengikut­sertakan kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan aparatur sipil negara dalam  kampanye anggota DPR RI, seba­gaimana dimaksud dalam pasal 493 jo 280 ayat 2 huruf f, h dan J UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bermain Isu SARA

Ebet bukan pertama kali berurusan dengan Tim Sentra Gakumdu Ma­luku. Ia pernah dilaporkan ke gakumdu terkait isu SARA yang dihembuskan saat kampanye Pilkada Maluku tahun lalu.

Dugaan tindak pidana pemilu itu, dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Maluku. Namun Ebet lolos. Gakumdu meng­hentikan penanganan laporan tersebut, dengan alasan tidak meme­nuhi unsur tindak pidana pemilu.  Kali ini, Ebet sulit lolos. Sebab, tim gakumdu mengantongi bukti-bukti kuat.

Suara Kembali ke Partai

Kendati berstatus tersangka, namun Ebet tidak dicoret dari daftar calon tetap (DCT) anggota DPR. Namun kalau sudah ada putusan inkrah, maka KPU akan menyurati Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan menyatakan suara yang diperoleh Ebet dikembalikan ke partai.

“Jadi kalau sudah berkekuatan hukum tetap, maka KPU akan menyurati setiap PPS bahwa nama ini tidak memenuhi syarat, ketika dicoblos maka suaranya akan milik partai bukan milik caleg,” kata Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun, beberaoa waktu lalu, kepada wartawan di Ambon.

Kubangun menambahkan, peng­alihan suara caleg yang bermasalah hukum dan putusannya sudah inkrah ke partai,  diatur dalam Pasal 55 Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019, tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu. (S-49/S-19)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon