Visi ›› 'Surat Sakti' Walikota Tual

'Surat Sakti' Walikota Tual


Mantan Kepala Dinas Sosial Kota Tual, Fatmawati Kabalmay ‘bernyanyi’ dan membeberkan ketidakberesan atas kebijakan Walikota Tual, Adam Rahayaan dalam mengeluarkan cadangan beras pemerintah (CBP) dengan alasan kondisi tanggap darurat.  

CBP yang  dikeluarkan oleh walikota sebanyak dua kali. Tahun pertama 99,690 kg atau 99 ton lebih. Dan tahun 2017 sebanyak 99.876 kg atau 99 ton lebih untuk didistribusikan ke sejumlah kecamatan.

Lalu bagaimana walikota memakai strategi untuk memuluskan kebijakannya menyalurkan CBP tahun 2016-2017 yang diduga sarat kepentingan politik itu?. 

Walikota Adam Rahayaan awalnya menerbitkan surat Nomor 401/448 tertanggal 8 Juni 2016 kepada Kepala Bulog Sub Divre Wilayah II Tual di Langgur. Isi surat tersebut menyebutkan, untuk mengantisipasi kemarau panjang dan mencukupi kebutuhan makan petani dan nelayan, ia meminta Bulog memberikan bantuan CBP untuk Kota Tual 2016, kepada masyarakat yang mengalami gagal panen. Jumlah jiwa yang akan menerima CBP sebanyak jiwa 17.850 (3.906 KK).

Untuk meyakinkan Bulog Sub Divre Wilayah II Tual, Rahayaan juga mengeluarkan surat pernyataan status tanggap darurat Nomor 366/449 tanggal 8 Juni 2016.  Dalam surat itu ditegaskan, dengan kondisi cuaca buruk/kemarau panjang yang terjadi dari bulan Januari sampai dengan Mei 2016, sehingga sebagian besar nelayan dan petani di Kota Tual mengalami gagal panen. Hal ini mengakibatkan, ketidakcukupan kebutuhan makan sehari-hari. Karena itu, Pemkot Tual menyatakan, di Kota Tual dalam status tanggap darurat yang berlangsung paling lama 14 hari terhitung sejak dikeluarkan pernyataan ini.

Selanjutnya, Rahayaan kemudian mengeluarkan surat tugas nomor 841.5/612 tanggal 8 Juni kepada Kepala Dinas Sosial Fatmawati Kabalmay, Abas A Renwarin selaku Kepala Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, Moksen Sether selaku Kasi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, Kasi Bantuan Sosial Azawar J Renuat, dan dibantu 3 staf serta  5 pegawai honorer.

Mereka ditugaskan untuk melakukan koordinasi dengan Bulog Sub Divre Wilayah II Tual dan atau Bulog Divre Provinsi Maluku, mengatur distribusi CBP untuk kepentingan tanggap darurat bagi korban bencana alam dan sosial dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

Walikota juga menegaskan, biaya kegiatan ini dibebankan kepada DPA Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Tual. Namun  ternyata Kepala Dinas Sosial Fatmawati Kabalmay tidak dilibatkan. Semua urusan diberikan walikota kepada Abas Renwarin.

Mendapat kewenangan besar dari walikota, Abas Renwarin kemudian membuat surat kepada Kepala Bulog Sub Divre Wilayah II Tual di Langgur. Surat nomor 460/231 tanggal 8 Juni 2016 itu, perihal mengeluarkan DO CBP Tahun 2016.

Kendati sarat masalah, Walikota Adam Rahayaan kembali mengambil kebijakan untuk mengeluarkan CBP tahun 2017. Sama seperti tahun 2016, Rahayaan kembali membuat surat pernyataan status tanggap darurat.

Lagi-lagi, Abas Renwarin yang mengatur semuanya.  Kepala Dinas Sosial Fatmawati Kabalmay baru tahu, kalau ada kebijakan walikota untuk mengeluarkan CBP,  saat ia menerima memo dari walikota tertanggal 28 Desember 2017, yang diterimanya 29 Desember untuk merealisasikan biaya transportasi CBP tahun 2017.

Fatmawati keberatan. Ia juga menolak menandatangani berita acara yang diberikan Bulog Divre Tual di hadapan walikota, karena hal tersebut telah melanggar prosedur yang berlaku.

Fatmawati tak tinggal diam. Ia tidak mau disalahkan atas kebijakan walikota yang mengada-ngada itu. Ia lalu menyurati Kementerian Sosial untuk melaporkan kebijakan bosnya itu. Diduga negara dirugikan hampir Rp 2 milyar. Sebab, pertanggungjawaban tak jelas, dan kondisi di lapangan sama sekali tidak menunjukkan kondisi tanggap darurat akibat  gagal panen.

Status tanggap darurat yang diciptakan walikota untuk mengeluarkan CBP tahun 2016-2017 tak bisa didiamkan begitu saja. Pihak kepolisian sudah harus mengambil langkah untuk melakukan pengusutan, sebab ada aroma KKN dalam kebijakan sang walikota itu. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon