Hukum ›› Status Hukum Direktur RS Al Fatah tidak Jelas Polres Ambon tak Konsisten

Status Hukum Direktur RS Al Fatah tidak Jelas


Ambon - Satuan Reskrim Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease tidak kon­sisten dalam menangani kasus perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Plt Direktur Rumah Sakit (RS) Al Fatah, Amelia Risky Pellu dan suaminya Aulia Waliulu terhadap Mona Rumata dokter pada rumah sakit tersebut.

Jika sebelumnya suami istri ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam dihukum satu tahun penjara, namun kini melalui Kasat Reskrim, AKP Agung Tribawanto kedua tersangka Amelia dan Aulia itu kasusnya masih dalam penyi­dikan.

Saat dikonfirmasi Jumat (18/4) melalui telepon selulernya, Triba­wan­to lagi-lagi mengaku kasus Amelia dan Aulia kini dalam penyi­dikan. Ia beralasan, upaya mediasi belum ada titik temu antara korban dan pelaku. Olehnya penyidikan kata Tribawanto masih perlu dilakukan guna perjelas kasus ini.

“Kasusnya masih dalam penyeli­dikan kami. Sudah ada upaya media­si tetapi belum ada titik temunya,” ujar Tribawanto.

Sebelumnya diberitakan, Plt Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Al Fatah Ambon, Amelia Pelu dan sua­minya, Aulia Waliulu terancam hu­ku­man satu tahun penjara. Kedua­nya dijerat dengan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menye­nangkan yang dilakukan terhadap korban Mona Rumata yang adalah dokter umum pada rumah sakit tersebut.

Kepada Siwalima, Senin (21/10) Kasat Reskrim Polres Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKP Agung Tribawanto mengatakan, saat ini berkas pasa­ngan suami istri itu kini sementara dirampungkan untuk dilakukan tahap I.

Dikatakan, meski ancaman huku­man satu tahun penjara, akan tetapi keduanya tidak ditahan oleh penyi­dik. Untuk diketahui, Plt Direktur RSU Al Fatah Ambon, Amelia Pelu dan suaminya, Aulia Waliulu Rabu (16/10), ditetapkan sebagai tersang­ka usai jalani pemeriksaan oleh tim penyidik Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Ambon dan Pulau-pulau Lease.

Keduanya ditetapkan sebagai tersang­ka dalam kasus penganca­man dan pencemaran nama baik terhadap korban Mona Rumata yang adalah dokter umum pada RSU Al Fatah Ambon.

“Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan pemeriksaan mereka tadi (kemarin-red) sebagai tersangka,” ujar Kasat Reskrim Polres Ambon dan Pulau-pulau Lea­se, AKP Agung Tribawanto kepada Siwalima Rabu (16/10).

Amelia Riski Pelu dan suaminya, Aulia Waliulu dilaporkan oleh  Mona Rumata ke Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Jumat (4/10).  Rumata yang merupakan salah satu dokter yang bertugas di RSU Al Fatah melaporkan Pelu dan Wa­liu­lu ke polisi dengan tuduhan melakukan pengancaman dan pence­maran nama baik.

“Saya melaporkan tindak pidana pencemaran nama baik, tindak pidana perbuatan tidak menyenang­kan dan tidak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Plt Direktur dan suaminya terhadap saya. Apa yang saya lakukan itu memprotes kebi­jakan direktur yang tidak benar. Ini puncak dari keresahan yang ditim­bul­kan direktur di kalangan sejawat dokter umum dan dokter spesialis.  Saya memprotes kebija­kan tersebut dan direktur melakukan langkah-langkah anarkis untuk menyelesai­kan masalah. Tidak ada jalan temu, saya laporkan ke kepolisian. Saya diancam mau dipukul oleh suaminya di rumah sakit bahkan saya dido­rong,” ungkap Rumata, kepada warta­­wan di Polres Ambon dan Pulau-pulau Lease, usai melaporkan kasus yang menimpanya.

Menurut Rumata, tindakan aroga­nsi dan ketidakprofesional yang dilakukan oleh Plt direktur sudah banyak menimbulkan keresahan di kalangan sejawat dokter baik umum maupun spesialis.

Rumata mencontohkan salah satu kebijakan Plt direktur yang tidak sesuai etika adalah soal pasien yang diterima di UGD oleh dokter umum. “Sesuai etikanya pasien diterima di UGD oleh dokter umum dulu dan menjadi pasien dokter umum dulu, setelah itu nanti di ruangan perawa­tan dikonsul ke dokter ahli atau spesialis apapun itu nanti dokter umum yang mengkonsul. Bukan diambil alih dokter spesialis semua,” ujarnya.

Dikatakan, kebijakan Plt direktur untuk pasien diambil alih semua oleh dokter ahli menimbulkan kekacauan dikalangan sejawat dokter umum dan dokter ahli.

“Seperti tadi (kemarin-red) pasien dokter penyakit dalam lain diperiksa oleh spesialis penyakit dalam lain. Ini kan melanggar etika sejawat dokter. Ini yang saya protes dan tidak diambil baik oleh direktur bahkan melibatkan suaminya,” tandas Rumata.

Rumata mengungkapkan, masalah ini sudah pernah disampaikan dalam rapat di staf rumah sakit bersama karyawan, namun tidak direspons secara baik oleh Plt direktur.

“Sudah saya proses hukum. Seka­rang menunggu pemeriksaan di bagian reskrim. Setelah itu saya juga laporkan praktek ilegal kedokteran yang dilakukan direktur karena tidak memiliki STR,” ujar Rumata.

Sebelumnya Pelu yang ditunjuk sebagai Plt Direktur RSU Al Fatah Ambon sejak Juli 2013 lalu, kepemim­pinannya dipersoalkan. Para perawat, bidan dan karyawan RSU Al Fatah menilai kepemimpi­nan­nya tak profesional.

Dalam pernyataan sikap seluruh komponen dan unsur yang terinte­grasi dalam tenaga perawat, bidan, Gizi, Kesling, Laboratorium/Analis dan para staf Administrasi/KTU RSU Al Fatah yang diterima Siwali­ma, Selasa (10/9), dari kuasa hukum mereka Fahri Bachmid, ditegaskan, kepemimpinan Pelu tidak didasarkan pada aspek profesionalisme, kompe­te­nsi, serta leadership yang mema­dai untuk memimpin dan mengelola institusi kesehatan sekelas RSU Al-Fatah, yang harus membutuhkan fungsi manajerial yang efektif dan proporsional dalam rangka mensi­nergikan seluruh unsur-unsur yang ada di lingkungan RSU untuk tercip­tanya pelayanan kesehatan masya­ra­kat.

Tak hanya itu, Pelu yang adalah seorang dokter umum yang ditunjuk sebagai Plt direktur sampai saat ini tidak memiliki legitimasi yuridis dan hukum sebagai seorang dokter dalam menjalankan prakteknya. Hal ini ditandai dengan ketidakpemi­likan Surat Tanda Registrasi (STR) sebagai prasyarat mutlak untuk seorang dokter dalam menjalankan tugas-tugas fungsionalnya.

Hal ini, bukan saja melanggar UU RI Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran, tetapi juga melanggar kode etik kedokteran.

Kondisi ini maka secara hukum segala langkah dan tindakan Pelu dapat dikualifikasir bukan saja melakukan pelanggaran adminis­trasi dibidang praktek kedokteran, hukum kedokteran, serta kode etik kedokteran tetapi lebih lebih riskan lagi tergolong melakukan tindak pidana UU praktek kedokteran sesuai dengan pasal 29 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3).

Dalam surat yang ditujukan kepada Yayasan Wakaf Al Fatah Ambon itu juga ditegaskan, Pelu tidak mengerti tentang tugas pokok dan fungsinya sebagai Direktur sesuai dengan status Yayasan Wakaf Al Fatah Ambon, yaitu AD/ART.

Ia dalam mengendalikan kepemi­mpinan organisasi sebagai Plt Direktur dilakukan secara otoriter, absolut, korup serta tidak meng­indahkan nilai-nilai dan etika kolektifitas, cenderung tidak men­dengar aspirasi yang berkembang dilingkungan RSU, penuh an­caman dan tekanan serta selalu menabur ancaman pada seluruh perawat, Bidan, Gizi, Kesling, Laboratirium/Analis dan seluruh komponen yang ada di RSU setiap hari kerja.

Akibat kurangnya pengetahuan tentang kode etik profesi kedokteran menyebabkan segala kebijakan-kebijakan Pelu dalam kapasitasnya sebagai Plt sepanjang berkaitan dengan tindakan mencoret riwayat perjalanan penyakit dan advis status pasien yang dibuat oleh bebe­rapa dokter telah menimbulkan keresahan dikalangan dokter tamu yang bertugas di RSU Al Fatah.

Bahkan, dalam kapasitasnya selaku direktur dalam kepemimpi­nannya bukan saja lemah dari aspek teknis manajerialnya, tetapi juga lemah secara konseptual, visi dan misi kepemimpinannya menjadi bias, kabur, dan sangat kacau.

Hal lain juga yang dinilai tidak rasional, adalah sejumlah kebijakan yang bertentangan dengan akal sehat, diantaranya pemotongan gaji dan jasa yang dilakukan Pelu apa­bila tidak memakai ID Card/ tanda pengenal dengan tanpa alasan, pemotongan gaji Rp. 120.000 jika tidak memakai KAP, tidak mengikuti apel, tidak memperhatikan pot-pot bunga dikenakan pemotongan se­besar Rp 100.000, bahkan tidak mengikuti buka bersama pada bulan Ramadhan dipotong Rp 200.000.

Karena itu, mereka meminta Yayasan Wakaf Al Fatah meninjau kembali penunjukan Pelu sebagai Plt karena terbukti tidak secara cakap dan profesional dalam memimpin. Kita

Mereka mendesak Kadis Kete­nagakerjaan Provinsi Maluku/Kota Ambon untuk dapat mengambil tindakan administrastif, meminta Kadis Kesehatan Provinsi Maluku, Konsil Kedokteran Indonesia, Ketua IDI untuk mengambil tin­dakan sepanjang berkaitan dengan kegi­atan Pelu tanpa memiliki STR sebagai seorang dokter, serta me­minta pimpinan DPRD Kota Ambon untuk memproses perma­salahan ini sesuai kewenangannya berda­sarkan perundang-undangan yang berlaku. (S-32)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon