Politik ›› Sohilauw: Kritikan Kajati Masukan bagi DPRD

Sohilauw: Kritikan Kajati Masukan bagi DPRD


Ambon - Ketua DPRD Maluku M Fatani Sohilauw mengakui, pihaknya menerima kritikan yang disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Maluku Efendi Harahap sebagai masukan bagi DPRD untuk kedepan meningkatkan kinerja, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Hal ini disampaikan Sohiluw menanggapi penilain Kajati Maluku Efendi Harahap yang mengatakan, DPRD Maluku lemah dalam menjalankan fungsi pengawasannya, akibatnya tingkat korupsi di Maluku tinggi.

Hal ini disampaikan kajati kepada Siwalima, di Kantor Kejati Maluku, Kamis (8/9), usai audience dengan Komisi A DPRD Maluku, di Baileo Rakyat Belakang Soya.

Menurutnya, pengawasan DPRD sangatlah penting untuk mengantisipasi penyelewengan-penyelewengan dalam suatu proyek. “Saya tadi (kemarin-red) saat melakukan audience dengan DPRD saya sudah sampaikan. Anda-anda jangan asal jadi anggota DPRD, tanpa mengawas. Jangan jadi pengawas hanya duduk baca koran dan tanggapan di media,” kritik kajati.

Selaku anggota DPRD, lanjut kajati, fungsi pengawasan harus benar-benar dilakukan terhadap proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah. Jika ada temuan dugaan penyelewengan, DPRD berkewenangan untuk memanggil inspektorat untuk mempertanyakan hal itu. “Anda selaku anggota DPRD harus menjadi pengawas dan melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek. Kalau ada temuan, tegur itu inspektorat. Buat apa saja itu inspektorat. Ini kelihatannya alat-alat kelengkapan DPRD tidak berfungsi. Maka hancurlah negara ini,” tandas kajati.

Sohilauw mengatakan, apa yang disampaikan kajati adalah hal yang wajar, dan diterima sebagai masukan. “Kita  terima apa yang disampaikan oleh pak kajati itu sebagai masukan, dan saya kira apa yang disampaikan oleh pak kajati itu wajar-wajar saja, dan DPRD menerima hal itu sebagai masukan untuk  meningkatkan kinerja kita dalam tugas pengawasan,” kata Sohilauw kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Jumat (9/9).

Menurutnya, DPRD Maluku hanya melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi DPRD, sementara untuk hal-hal lainnya secara teknis pengawasan dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah seperti BKP, Inspektorat dan lainnya.

Sohilauw mengaku, kondisi geografis dan minimnya anggaran menjadi kendala utama mengawasan DPRD. “Kondisi geografis Maluku dan minimnya anggaran juga menjadi kendala utama dalam melakukan pengawasan. Jika ada program pembangunan yang sampai ke desa-desa seperti di MBD, kita harus sampai, sementara kita juga dibatasi dengan waktu,” ujarnya memberi alasan.

Kendati begitu, Sohilauw mengaku, sebagai manusia, DPRD juga mempunyai kelemahan dalam melakukan tugas dan fungsinya, sehingga apa yang disampaikan oleh kajati adalah hal yang positif. “Kita juga punya kelemahan, dan kita terima apa yang disampaikan oleh pak Kajati itu sebagai suatu hal positif untuk peningkatan kinerja kita,” tandasnya. (S-30)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon