Daerah ›› Soal Pasar Wainitu, DPRD Jangan Main Gertak

Soal Pasar Wainitu, DPRD Jangan Main Gertak


Ambon - Masyarakat meminta DPRD Kota Ambon untuk tidak main gertak sambal soal rencana mengelurkan rekomendasi kepada Walikota Ambon, Richard Louhenapessy untuk menghentikan pembangunan revitalisasi pasar apung kampung terpadu di Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.

Pasar yang dikerjakan oleh PT. Paku Alam Jaya menggunakan DAK tahun 2018 senilai Rp 5,6 miliar ini dinilai telah melanggar Perda Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). “Kita harap, DPRD jangan hanya gertak sambal saja. DPRD harus serius untuk menertibkan rekomendasi penghentian pembangunan pasar Wainitu,” jelas Ketua DPD Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM) Maluku, Lutfi Wael kepada Siwalima melalui telepon seluler, Kamis (6/12).

Ia juga mempertanyakan pembangunan pasar tersebut yang dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang dinilai telah menyalahi aturan, namun sebelumnya tidak ada pengawasan dari DRPD Kota Ambon.

“Ini juga patut dipertanyakan, dimana pengawasan DPRD. Pembangunan sudah dilakukan, DPRD baru mau angkat bicara bahwa itu salahi perda. Lalu selama ini pengawasan mereka di mana,” tanya Wael.

Wael berharap DPRD Kota Ambon dalam hal ini Komisi III segera mengawal persoalan ini agar rekomendasi bisa dikeluarkan.

Sementara itu, pemerhati sosial Maluku, Herman Siamiloy mengata­kan, DPRD Kota Ambon semestinya harus peka melihat dinamika pembangunan di Kota Ambon. DPRD selaku lembaga rakyat harus kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai menyalahi aturan.

“Saya rasa kebijakan DPRD untuk mengeluarkan rekomendasi itu harus diapresiasi karena kebijakan pemerintah dinilai bertentangan dengan regulasi, namun diharapkan DPRD Kota Ambon terus mengawal hal ini,” kata Siamiloy.

Ia mengharapkan agar komisi terkait dapat turun langsung melihat pembangunan pasar Wainitu, dan betul-betul komitmen dengan sikap DPRD agar publik tidak mempertanyakan kinerja DPRD sebagai lembaga pengawas kebijakan pemerintah.

Rekomendasi

Sebelumnya Komisi III DPRD Kota Ambon mengancam akan menge­luarkan rekomendasi kepada Walikota Ambon untuk memberhentikan pembangunan pasar revitalisasi pasar kampung terpadu di kelurahan Wainitu Kecamatan Nusaniwe.

Pasar yang dikerjakan oleh kontraktor PT. Paku Alam Raya menggunakan DAK tahun 2018 senilai RP 5,6 miliar ini dinilai telah melanggar Perda kawasan ruang terbuka hijau (RTH) karena berada pada kawasan RTH yang dinilai akan menggangu kenyamanan publik.

“Kalau masih saja membangun kita bisa saja mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah kota untuk hentikan pembangunan pasar Wainitu,” tandas Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Obed Souisa kepada Siwalima di Baileo Rakyat Belakang Soya, Rabu (5/12).

Dikatakan, ia sangat menyayangkan pernyataan Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler yang tidak tahu soal pembangunan pasar Wainitu. Seharusnya menurut Souisa, wakil walikota mestinya sudah mengetahuinya karena merupakan pekerjaan pemkot.

Ia mengusulkan agar pasar tersebut segera dialihfungsikan untuk dijadikan sebagai pasar buah. “Bagusnya dialihfungsikan saja menjadi pasar buah, kan ramah publik, kalau menjadi pasar bisa menggangu aktifitas masyarakat di kawasan publik seperti RTH,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela mengaku, seharusnya sesuai regulasi, pemerintah kota mestinya tidak membangun pasar di kawasan RTH karena sudah menyalahi aturan.

“Mestinya pemkot harus melakukan pengkajian yang mendalam sebelum dilakukan pembangunan pasar,” ujarnya.

Ia meminta ketegasan kepada pemkot untuk segera mencarikan solusi, sehingga pasar tersebut pada saat selesai pembangunan tidak menggangu aktifitas RTH.

Tak Tahu

Wakil Walikota Ambon, Syarif Hadler mengaku, tak tahu adanya pembangunan pasar Wainitu, Kecamatan Nusaniwe yang dibangun di kawasan RTH.  “Saya belum dapat informasi jadi nanti saya akan konfirmasi dengan dinas terkait yakni Disperindag terutama dengan Bappeda,” kata Hadler kepada wartawan usai diskusi Ambon Menuju Kota Musik, di Swiss­belhotel-Ambon, Selasa (4/12).

Hadler mengatakan, jika pembangunan pasar Wainitu mengganggu RTH, pemkot akan meninjau lagi pembangunannya. Namun demikian, Hadler mengklaim jika sudah ada pembangunan berarti sudah melalui pengkajian.

“Kalau memang itu menggangu ruang terbuka hijau mungkin akan ditinjau lagi. Kalau sudah seperti itu mungkin sudah ada kajian-kajian nanti kita akan lihat lagi,” ujarnya.

Sementara Kepala Disperindag Kota Ambon, Pieter Leuwol ketika dikonfimasi, mengaku, dirinya sementara rapat.  “Maaf ya saya masih rapat,” ujarnya.

Minta Stop

Sekretaris Komisi III DPRD Kota Ambon, Gerald Mailoa juga pernah- meminta Disperindag Kota Ambon untuk menghentikan pembangunan pasar Wainitu, Kecamatan Nusaniwe.

Pasar yang dibangun dengan menggunakan dana DAK senilai Rp 5,6 miliyar tahun 2018 itu, dinilai melanggar Perda Nomor 7 tahun 2018 tentang RTH yang ditetapkan oleh Pemkot Ambon.

Tidak hanya itu sambungnya, pembangunan pasar tradisional milik Disperindag Kota Ambon di kawasan RTH tersebut, sampai saat ini belum memiliki IMB. Padahal, IMB sangat berperan penting untuk proses penataan Kota Ambon.

“IMB merupakan cara untuk bagaimana Pemerintah Kota Ambon, bisa menata setiap pembangunan. Dan itu harus diberlakukan untuk semua kalangan. Tapi pada kenyataannya, pembangunan pasar milik Disperindag tidak memiliki izin IMB, ini kan namanya melanggar aturan,” tegas Mailoa, kepada wartawan, Selasa (3/12).

Mailoa mengatakan, selama ini pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemkot Ambon,  hanya mengejar PI proyeknya saja. Buktinya seperti pembangunan pasar di kawasan Wainitu yang dilakukan di kawasan RTH.

“Pemkot kan sudah tahu kawasan itu dilarang untuk dibuat pasar, mengapa mereka membangun di sana.  Ini namanya mereka hanya ingin mencari PI proyeknya,  apalagi pembangunan tersebut menggunakan APBN,” beber Mailoa.

Proyek pembangunan pasar di kawasan RTH yang dilakukan Disperindag Kota Ambon, telah membuktikan bahwa pemkot tidak memegang komitmen atas regulasi yang telah ditetapkan bersama DPRD Kota Ambon,  mengenai RTH.

“Peraturan ini dibuat oleh pemerintah, mengapa sekarang dilanggar oleh pemerintah lagi. Ini kan tidak komitmen namanya. Padahal mengenai kawasan RTH ini kan sudah ditetapkan dalam regulasi berbentuk Perda, dan telah disetujui bersama,” jelas anggota DPRD Kota Ambon Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Mailoa mengungkapkan, kekecewaannya atas statement yang telah dikeluarkan oleh Pemkot Ambon, terkait dengan pembangunan pasar di kawasan RTH itu,  yang mengatakan bahwa pemkot akan mengkaji kembali terkait dengan pembangunan tersebut.

“Pernyataan dari Pemkot tentang kaji ulang pembangunan pasar di Wainitu,  sangat tidak rasional. Sebab, apalagi yang mau dikaji, sementara proses pembangunan sudah dilakukan. Mestinya, sebelum melakukan pembangunan proses pengkajian sudah harus dilakukan terlebih dulu,” jelasnya.

Menghindar

Kepala Dinas Perindag Kota Ambon, Pieter Leuwol menghindar saat dikonfirmasi , soal proyek pasar Wainitu tersebut.

“Maaf beta sementara sibuk,  ada orang tunggu,” ujarnya, kepada Siwalima di Balai Kota, Senin (3/12). (S-44)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon