Kriminal ›› Soal Dana Partai, Kader Lapor Ketua PKPI ke DPN

Soal Dana Partai, Kader Lapor Ketua PKPI ke DPN


Ambon - Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)  Indonesia Maluku, Lenda Meilani Noya dilaporkan ke Dewan Pimpinan Nasional (DPN) lantaraan diduga menggunakan dana partai untuk kepen­tingan pribadinya.

Bukan hanya Noya, Sekretaris DPP PKPI, Husein Lessy juga dilaporkan ke DPN karena melakukan tindakan serupa.

Laporan tersebut telah disampaikan langsung oleh fungsionaris DPP PKPI dan sejumlah kader pada Jumat (5/2) lalu dan diterima olehnya pe­ngurus harian DPN di Jakarta

Bahkan laporan tersebut juga ditandatangani oleh unsur DPP, Dewan Pimpinan Kota (DPK) dan sejumlah pimpinan PKP Indonesia Maluku yang sudah tidak lagi mentolerir tindakan keduanya.

Kepada wartawan di Ambon, Jumat (12/2), Kader PKP Indonesia, Simon Pattiwaellapia, mengatakan dalam laporan tersebut kader meminta DPN untuk segera mela­kukan investigasi dan verifikasi keuangan partai karena selama ke­pemimpinan Noya dan Lessy ter­nyata penggunaan dana partai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kendati demikian, Pattiwaelapia enggan merincikan besaran dana partai yang diduga digunakan oleh Noya dan Lessy.

“Dana tersebut berasal dari dana-dana kontribusi kandidat calkada, kontribusi caleg saat Pemilu 2014, dana dari anggota DPRD serta dana pembinaan partai dari pemprov. Apalagi selama ini tidak kegiatan partai yang dilakukan di Maluku. Untuk itu kita laporakan agar DPN dapat melakukan investigasi dan verifikasi,” ungkapnya.

Selain laporan dugaan penyalah­gunaan keuangan partai, katanya, Noya juga dinilai melanggar pera­turan partai Nomor 1/PP/DPN PKP-IND/I/2016 tentang konsolidasi partai secara nasional periode 2016-2021 karena telah melakukan revi­talisasi kepengurusan partai secara se­pihak sementara seharusnya revi­talisasi harus dilakukan oleh DPN.

“Yang bersangkutan malah telah mengusulkan kepengurusan DPP PKP Indonesia Maluku periode 2016-2021 dengan anggapan bahwa rapat koordinasi yang dilaksanakan pada 8 Januari 2016 adalah me­rupakan rapat revitalisasi partai,” katanya.

Pattiwaellapia menjelaskan sesuai keterangan dari Ketua DPK dalam rapat tersebut tidak ada agenda revitalisasi kepengurusan DPP karena revitalisasi kepengurusan DPP harus diawali dengan pelak­sanaan Konferensi Provinsi (Kon­ferprov) PKP Indonesia Maluku sehingga dapat disusun suatu kepengurusan baru ynag sesuai dengan AD/ART partai.

“DPN harus segera mengeluarkan rekomendasi pembentukan panitia konferprov PKP Indonesia karena agenda-agenda politik seperti pilkada merupakan agenda penting dan harus melalui proses politik yang benar sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPP PKP Indonesia Maluku, Lenda Meilani Noya yang dikonfirmasi Siwalima, Jumat (12/2) enggan untuk men­jawab telepon. Beberapa kali Siwa­lima menghubungi melalui telepon maupun pesan singkat melalui telepon selulernya, namun tidak pernah ditanggapi. (S-42)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon