Daerah ›› SKB tak Dijalankan, Sanksi Copot Kepala Daerah Tepat

SKB tak Dijalankan, Sanksi Copot Kepala Daerah Tepat


Ambon - Sanksi tegas yang akan diberikan bagi kepala daerah yang tidak melaksanakan surat keputusan bersama Mendagri, MenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN), sangat tepat.  

Kepala daerah menjadi pengham­bat pemecatan PNS terlibat kasus korupsi yang putusan pengadil­annya sudah inkrah.  

Misalnya saja, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy. Ia tetap ngotot untuk tidak mau menjalankan surat keputusan bersama (SKB) Mendagri, MenPAN-RB dan Kepala BKN. Ia beralasan, masih menunggu hasil keputusan  gugatan asosiasi sekda seluruh Indonesia dan KORPRI ke Mahkamah Konstitusi ter­hadap SKB itu.

 “Lagi diproses terus, kemarin rapat sekda-sekda se-Banjar­masin itu itu sudah protes habis-habissan, dan menolak SKB. Dan satu lagi yang perlu dike­tahui, Papua sudah bilang jika ditetapkan SKB maka Papua siap merdeka,” kata Louhenapessy, kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Honorer K2, di Gedung Xaverius, Jumat (1/3).

Gugatan hanyalah alasan klise dari walikota. Sejumlah loyalis walikota yang terdaftar sebagai PNS korup, yang menjadi beban bagi walikota untuk memecat mereka.  

Akademisi Hukum Tata Negara Unpatti Ambon, Hendrik Salmon mengatakan, untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, maka Surat Edaran (SE) MenPAN-RB,  Syafruddin Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 harus dilaksanakan oleh kepala daerah.

“Jika Surat Edaran MenPAN-RB itu untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, maka pemecatan terhadap ASN harus dilaksanakan oleh PPK,” kata Salmon kepada Siwalima, melalui telepon telepon selulernya, Rabu (13/3).

Ia mengapresiasi SE MenPAN-RB yang memerintahkan kepala daerah untuk segera memecat PNS terlibat korupsi yang putusannya sudah inkrah.

Praktisi Hukum Djidon Batmamolin menilai, SKB Mendagri Tjahjo Kumolo, Kepala BKN Aria Bima Wibisana dan MenPAN-RB Syarifudin, yang memerintahkan PNS korup dipecat bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

“Nah untuk menciptakan pemerintahan bersih dan bebas dari KKN, maka langkah pempus dianggap tepat,” kata Batmamolin.

Menurutnya, SKB itu bersifat mengikat, sehingga kepala daerah harus memecat PNS terlibat kasus korupi yang putusannya sudah inkrah.

“Apalagi sudah ditambah lagi dengan SE MenPAN-RB, maka tidak ada alasan bagi kepala daerah untuk mempertahankan ASN korup,” ujarnya.

Batas Waktu

MenPAN-RB Syafruddin memberikan batas waktu hingga 30 April 2019 untuk memecat PNS terlibat korupsi yang putusannya sudah inkrah.

Batas waktu itu ditegaskan dalam Surat Edaran (SE) MenPAN-RB Nomor B/50/M.SM.00.00/2019.

Dalam poin kelima SE itu disebutkan, jika tidak melakukan pemecatan hingga batas yang ditentukan, pejabat pembina kepegawaian (PPK) bupati/wali kota akan mendapat sanksi. Sanksi maksimal adalah pemberhentian sementara tanpa memperoleh gaji.

Seperti dilansir jawapos.com, Jumat (8/3), Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPAN-RB Mudzakir mengatakan, ancaman sanksi tersebut tidak main-main. Jika sudah melewati batas, otomatis berlaku. “Iya, langsung,” ujarnya.

Plt Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik Piliang menjelaskan, sanksi hingga pemberhentian bagi kepala daerah sangat dimungkinkan. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hanya, lanjut dia, ada prosedur yang harus dilalui. Sanksi tidak langsung pemberhentian, tetapi mulai sanksi administrasi terlebih dulu. “Teguran dulu, kasih kesempatan lagi,” ujarnya. Namun, apabila terus ada pelanggaran, setelah peringatan diberikan, sanksi pemberhentian bisa dijatuhkan.

Akmal menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan KemenPAN-RB dan BKN terkait teknis pemberian sanksi. Sebab, secara hukum, Kemendagrilah yang menjadi eksekutor penjatuhan sanksi.

Sebagaimana diketahui, ada 2.357 PNS yang sudah diputus bersalah oleh pengadilan. Namun, hingga 2 Maret, jumlah yang sudah diberhentikan baru 751 orang.

Di Provinsi Maluku, hanya pemprov dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Pemkot Tual yang sudah meminta putusan nama-nama PNS korup untuk diproses pemecatan. Sisanya belum ada. Malah Walikota Ambon, Richard Louhenapessy terang-terangan enggan menjalankan SKB itu.

Jadi Beban

Keberadaan Jacky Talahatu dan Moritz Lantu menjadi beban bagi Walikota Ambon, Richard Louhenapessy. Olehnya, ia nekat melawan instruksi surat keputusan bersama Mendagri, MenPAN-RB dan Kepala BKN.

Jacky Talahatu dan Moritz Lantu masuk dalam daftar PNS korup yang harus dipecat sesuai perintah SKB Mendagri, MenPAN-RB dan Kepala BKN. Keputusan berat yang harus diambil oleh walikota. Sebab, keduanya merupakan loyalis walikota.

Jacky bahkan diperlakukan istimewa. Usai menjalani hukuman satu tahun penjara dalam kasus korupsi proyek taman kota tahun 2012, Jacky langsung dikirim untuk study lanjut. Setelah itu, diberi jabatan sebagai kepala keuangan.

Sudah menjadi rahasia umum mengapa Jacky diperlakukan begitu istimewa. Sebab, ia tahu siapa sebenarnya otak dibalik bermasalahnya proyek taman kota, yang membuatnya meringkuk di penjara.

Kemudian Moritz Lantu. Ia adalah salah satu pejabat Pemkot Ambon yang terang-terangan bekerja keras untuk memenangkan walikota dalam pilkada Kota Ambon 2017 lalu.

Alasan walikota bahwa ia belum bisa memproses pemecatan PNS terlibat korupsi yang putusan pengadilannya sudah inkrah, karena SKB Mendagri, MenPAN-RB dan Kepala BKN sementara digugat oleh asosiasi sekda seluruh Indonesia dan KORPRI,  hanyalah “tameng” untuk membungkus kebimbangan walikota. (S-39/S-40)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon