Visi ›› Sikap Tegas Gubernur

Sikap Tegas Gubernur


Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Haulussy Ambon kerap mendapat kritikan tajam. Tak hanya dari DPRD, namun juga masyarakat. Pelayanan yang buruk selalu menjadi masalah yang tak pernah bisa diselesaikan. Entah salahnya di mana?.

Malah para dokter ahli dan perawat pernah melakukan aksi mogok. Mereka mogok bukan hanya karena hak-hak mereka tak dibayar, namun juga memprotes alat-alat rumah sakit yang sudah rusak. Yang adapun sudah uzur. Pimpinan rumah sakit tak bisa berbuat apa-apa. Hanya kebingungan melihat aksi mogok para tenaga medis. Tak mampu memberikan solusi.

Gubernur saat itu, Said Assagaff hanya bisa marah-marah. Solusi yang diberikan hanya sementara. Gubernur mengabaikan desakan DPRD dan masyarakat agar manajemen RSUD dr. Haulussy dievaluasi. Direktur Justini Pawa tetap dipertahankan, sekalipun tak punya kemampuan. Maklum, Justiwi Pawa adalah bagian dari loyalitas gubernur.

Praktek nepotisme dan koncoisme yang berlaku tanpa mempertimbangkan kualitas, akhirnya membuah hasil buruk. Hasil investigasi Ombudsman Perwakilan Maluku terbaru menemukan manajemen RSUD dr. Haulussy sangat jelek. Begitupun dengan pelayanan terhadap pasien. Bahkan sumber daya manusia yang ditempatkan di bagian administrasi juga buruk.

Keburukan manajemen RSUD dr. Haulussy juga berbuntut pada pemutusan kerja sama oleh BPJS Kesehatan Cabang Ambon. BPJS Kesehatan tak lagi memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat peserta JKN-KIS terhitung tanggal 3 Mei 2019. Langkah ini dilakukan karena BPJS geram dengan sikap pimpinan RSUD dr. Haulussy yang tidak memperpanjang akreditasi kerja sama sejak tahun 2017.

Direktur Justini Pawa dan jajarannya sudah diperingatkan berulangkali oleh BPJS dan Kementerian Kesehatan, namun mereka cuek. Padahal, akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Akreditasi ini tidak hanya melindungi masyarakat, juga melindungi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit itu sendiri

Peraturan yang mewajibkan setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan melakukan akreditasi, yaitu UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pasal 40 ayat (1) menegaskan, dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, rumah sakit wajib melakukan akreditasi secara berkala minimal tiga tahun sekali. Kemudian, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  yang berlaku 1 Januari 2014. Pada pasal 7 huruf b angka 6 peraturan ini menyatakan, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan adalah memiliki sertifikat akreditasi.

Selan itu, ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit. Pada pasal 5 menegaskan, rumah sakit harus melakukan perpanjangan akreditasi sebelum masa berlaku status akreditasi berakhir.

Justi Pawa ternyata yang selama ini mengulur-ulur waktu penilaian akreditasi. Ketua Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS), Sutoto mengatakan, batas akhir akreditasi RSUD dr. Haulussy pada tanggal 9 Desember 2017. Namun pimpinan RSUD dr. Haulussy yang meminta penundaan akreditasi.

Gubernur Maluku, Murad Ismail sudah menyatakan secara tegas akan mengevaluasi total manajeman RUSD dr. Haulussy. Sikap yang patut diapresiasi. Evaluasi total adalah solusi yang harus dilakukan. Sebab, manajemen saat ini biang kerok pelayanan yang buruk di RSUD dr. Haulussy.

RSUD dr. Haulussy membutuhkan figur pemimpin yang memiliki kemampuan manajerial, kreatif dan mampu membuat gebrakan. Jangan hanya duduk di belakang meja, dan mengharapkan anggaran dari APBD, dan setiap ada masalah keterbatasan anggaran selalu dijadikan alasan. Sekali lagi, evaluasi manajemen adalah solusi memperbaiki pelayanan di RSUD dr. Haulussy. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon