Daerah ›› Sidang Mediasi Lahan Kampus IAIN Ricuh

Sidang Mediasi Lahan Kampus IAIN Ricuh


Ambon - Sidang mediasi sengketa lahan seluas 70 hektar di Desa Liang, Keca­matan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) di Pengadilan Negeri Ambon, Senin (11/3) berakhir ricuh.

Pantaun Siwalima, awalnya sidang sengketa lahan antara tergugat (50 warga) dengan penggugat, Yusuf Lessy yang digelar sekitar pukul 13.00 WIT itu berjalan aman. Namun setelah sidang selesai sekitar pukul 13.35 WIT, kericuhan antara pihak tergugat dan penggugat pecah. Saling dorong dan cek-cok antara kedua belah pihak tidak bisa terhindarkan.

Kericuhan dipicu, lantaran pihak tergugat tidak terima dengan hasil sidang mediasi yang mengharuskan para tergugat dan penggugat berdamai atas lahan seluas 70 hektare yang disengketakan itu.

“Jelas kami menolak, karena lahan yang kini disengketakan itu adalah milik kami,” kata Ny. Ulfa dengan nada kesal.

Lahan seluas 70 hektar yang kini disengketakan itu sudah lama didiami bersama 49 orang lainnya. Namun karena pihak penggugat mengaku lahan itu adalah milik mereka makanya ingin dirampas secara paksa.

“Kami tidak takut mau bawa kemana kami siap, karena kami yakin lahan ini adalah milik kami. Lahan ini sudah lama kami diami, namun para penggugat yang tak tahu dari mana asal-usul mereka datang merampas lahan kami,” tegasnya.

Semula lahan seluas 70 hektare ini telah dihibahkan pihak penggugat kepada keluarga Yusuf Lessy untuk dibanguan Kampus B Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Namun karena pihak tergugat yang sebelumnya tinggal di lahan ini menolak, karena menganggap lahan tersebut adalah milik mereka.

Terkendala Lahan

Pembangunan kampus B IAIN  Ambon di Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Malteng, saat ini terkendala masalah lahan. Saling mengklaim soal kepemilikan lahan seluas 61 hektar itu masih terus bergulir antara kaka beradik Abdul Samad Lessy dan Sidik Lessy.

Ketika pemerintah melakukan proses pembayaran tahap pertama diatas lahan seluas 61 hektar, terjadi saling klaim sehingga pihak Saniri Negeri Liang meminta kepada peme­rintah untuk memediasi proses ini.

Karo Hukum Setda Maluku Hendrik Far-Far yang memediasi pertemuan kedua keluarga yang saling klaim dan berlangsung di ruang rapat lantai II Kantor Gu­bernur Maluku, Jumat (7/9) menga­takan, rana pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah tetapi ka­rena terdapat keberatan-keberatan sehingga pihaknya melakukan pertemuan tersebut.

Far-Far menjelaskan, pembelian tanah untuk pembangunan kampus B IAIN dilakukan sejak September 2017, dimana IAIN dalam rangka pengembangan kampus, melakukan survei untuk mendapatkan tanah, ternyata tanah di Liang itu adalah pilihan.

Dan berdasarkan itu, ketika dokumen perencanaan dimasukan kepada Pemerintah Provinsi Maluku dan dikaji, akhirnya pemprov melalui keputusan gubernur membentuk tum persiapan.

Tim persiapan sudah bekerja sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. “Pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum itu ada empat tahap yakni peren­canaan, persiapan, tahap pelaksa­naan, dan tahap pembayaran,” jelas Far-Far.

Dikatakan, pada tahap pertama yakni perencanaan, IAIN kemudian membuat dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan disampaikan ke gubernur dan karena tanah itu lebih dari 5 hektar maka dibentuk tim persiapan.

Tim persiapan itu terdiri dari unsur pemerintah daerah, badan pertana­han nasional (BPN) Perwakilan Ma­luku dan unit terkait. Tim persiapan ini lalu bekerja seusai dokumen perencanaan yang disampaikan oleh IAIN, yakni dengan melakukan pemberitahuan kepada masyarakat Liang, kemudian melakun sosiali­sasi, melakukan identifikasi lokasi, berapa banyak orang yang memiliki hak atas lahan itu dan berapa banyak pengarap di atas lahan itu.

“Ketika dilakukan inventarisir, kemudian dilakukan konsultasi publik dan konsultasi publik dila­kukan pemerintah daerah bersama dengan pemilik lahan dan melibatkan masyarakat dan pihak terkait yakni camat, sanisiri negeri dan pemerin­tah negeri. “Dalam konsultasi publik, tidak ada satupun pihak yang melakukan komplian atas tanah seluas 61 hektar itu, bahwa tanah itu miliki mereka,” jelas Hendrik.

Menurutnya, karena tidak ada komplain dan masyarakat Liang itu secara utuh mendukung pembangu­nan Kampus B IAIN di Dati Ama­heru, maka dibuatlah tanda tangan berita acara kesediaan dari pemilik tanah untuk menyerahkan tanah kepada pihak IAIN.

“Semua pihak yang menandata­ngani sehingga Pemprov Maluku kemudian dikeluarkan penetapan gubernur atas lokasi itu yang mene­rangkan bahwa lokasi dengan luas 61 hektar ini tidak ada masalah berdasarkan SK gubernur tentang penetapan lokasi pembangunan kampus IAIN,” jelasnya.

Sayagnya, ketika hendak ber­proses tahap II, terdapat komplain dari pihak keluarga yang nota bane masih saudara itu. (S-49)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon