Kesra ›› Setiap Perusahaan Wajib Miliki Struktur Pengupahan

Setiap Perusahaan Wajib Miliki Struktur Pengupahan


Ambon - Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan maka, setiap perusahaan wajib memiliki stuktur dan skala upah.

Pasalnya dengan menggunakan struktur dan skala upah berarti perusahaan wajib memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi pekerja/buruh untuk memudahkan pembayaran upah dalam perusahaan.

“Kita saat ini sementara lakukan evaluasi dan monitorong terkait stukrur dan skala upah,” ungkap Kadis Nakertrans Kota Ambon, Godlief I Soplanit kepada Siwalima  di Ambon, Rabu (26/4).

Menurutnya, selama ini di Ambon hanya perusahaan besar saja yang memiliki skala maupun struktur pengupahan, sehingga pembayaran upah karyawan mereka sudah sesuai UMK.

“Kita bersyukur kalau perusahan dengan skala besar sudah terapkan pembayaran upah sesuai UMK bahkan ada yang diatasnya,” ujarnya.

Yang menjadi kendala kata Soplanit, adalah perusahaan dengan skala sedang dan kecil termasuk dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang belum memiliki skala pengupahan, sehingga belum mampu membayar upah karyawannya sesuai dengan UMK.

“Upah Minumum Kota yang ditetapkan tahun 2017 yakni Rp 2,2 juta/bulan hanya dibayar oleh perusahan besar saja, sedangkan perusahan sedang dan kecil belum,” ujarnya.

Untuk perusahaan berskala kecil lanjut Soplanit, tetap menjadi target dari evaluasi dan monitoring terkait dengan struktur dan skala pengupahan. Diharapkan semua perusahan kecil hingga besar miliki struktur ini sehingga pembayaran upah disesuaikan dengan skala dan struktur dalam jabatan.

Pemkot juga tetap akan memberikan sanksi kepada setiap yang belum miliki struktur dan skala pengupahan. Sanksi yang diberikan berupa administrasi mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi sampai dengan pembekuan kegiatan usaha.

Selain itu, tambah Soplanit, Disnakertrans juga akan fokus melakukan evaluasi terhadap setiap perusahaan yang memperkerjakan karyawannya diatas tujuh jam.

“Dalam aturan ini pekerja atau buruh hanya diberikan waktu kerja selama tujuh jam kalau lebih maka, dihitung lembur dan saat pembayaran upah jauh dari harapan,” tandasnya.(S-39)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon