Politik ›› Selamatkan PKPB Maluku, DPP Instruksikan Musda Dipercepat

Selamatkan PKPB Maluku, DPP Instruksikan Musda Dipercepat


Ambon - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) mengins­truksikan kepada Dewan Pim­pinan Daerah (DPD) PKPB Provinsi Maluku untuk se­gera menggelar Musyawarah Daerah (Musda) lebih cepat dari masa berakhirnya kepe­mimpinan DPD periode 2007-2012 yang akan berakhir pada bulan April 2012 nanti.

Intruksi DPP PKPB terse­but dikeluarkan karena saat ini ba­nyak terjadi masalah yang terjadi di DPD PKPB Maluku seperti tidak jalan­nya proses konsolidasi serta berbagai permasalahan hu­kum yang melibatkan Ketua DPD PKPB Maluku, Ahmad ‘Ari’ Basalamah yang kasus­nya saat ini ditangani pihak berwajib.

Berdasarkan surat dari DPP PKPB kepada DPD PKPB Maluku Nomor B-05/DPP-PKPB/I/2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang Penyusunan Kepengurusan DPD PKPB Provinsi Maluku masa bakti 2012-2017, DPP PKPB langsung memberikan mandate kepada Ketua DPD II PKPB Kabupaten Maluku Tengah yang juga anggota DPRD Provinsi Maluku, Usama Namakule sebagai Ketua Panitia Musda.

Surat dari DPP PKPB tentang pelaksanan Musda DPD PKPB Provinsi Maluku dan memberikan mandat kepada Namukule untuk menggelar Musda  PKPB Maluku ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP PKPB, Jenderal TNI (Purn) HR Hartono dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKPB, Mayjen Marinir (Purn) Hartarto.

Ketua DPD II PKPB Kabupaten Maluku Tengah yang juga Ketua Panitia Musda PKPB, Usama Nama­kule kepada wartawan di Ambon, Kamis (1/3), menjelaskan, DPP PKPB memberikan deadline kepada panitia untuk menggelar musda selambat-lambatnya akhir Maret 2012.

“Menindaklanjuti surat dari DPP PKPB tersebut telah dibentuk panitia musda pada 20 Februari 2012 lalu dan direncanakan Ketua Umum DPP PKPB, Jenderal TNI (Purn) HR Hartono akan membuka musda yang akan digelar di Kota Ambon tanggal 15-16 Maret nanti,” jelasnya.

Dikatakan, pertimbangan DPP PKPB meminta DPD PKPB Maluku untuk mempercepat musda disebab­kan sebagian besar anggota peng­urus DPD PKPB Provinsi Maluku sudah tidak aktif dan perkembangan situasi dan kondisi kepengurusan terkini.

“DPD PKPB Maluku telah meng­usulkan penetapan dan pengesa­han kepengurusan DPD PKPB Periode 2012-2017 kepada DPP PKPB di Jakarta melalui suratnya Nomor B-DPD PKPB/Mal/XII/2011 tertanggal 20 Desember 2011 pe­rihal peng­usulan untuk diterbitkan SK DPD PKPB Provinsi Maluku masa bakti 2012-2017, namun usulan itu ditolak oleh DPP karena kepengurusan yang diusulkan itu tanpa melalui musda. Sesuai AD/ART partai kepenguru­san DPD PKPB Maluku harus dila­kukan secara demokratis,” katanya.

Namakule mengaku, banyak per­soalan yang terjadi di tubuh DPD PKPB Maluku di antaranya tidak adanya konsolidasi hingga ke ting­kat bawah oleh DPD PKPB Maluku serta banyak kesalahan fatal yang dilaku­kan oleh DPD PKPB Maluku terutama Ketua DPD PKPB Maluku, Ari Basa­lamah terkait dengan inter­vensinya dalam proses Pemilihan Kepala Dae­rah (Pilkada) di beberapa kabupaten/kota yang diambil alih oleh yang bersangkutan, padahal urusan pilkada di kabupaten/kota adalah wewenang DPD II PKPB kabupaten/kota.

“Kasus dugaan penipuan di pilkada Kota Ambon yang menyeret Ari Basalamah yang saat ini dita­ngani aparat penegak hukum, men­jadi perhatian serius dari DPP PKPB, sehingga musda dipercepat untuk menyelamatkan partai dan musda tersebut digelar dengan tujuan dan maksud untuk memilih pemimpin yang benar-benar membesarkan partai dengan melakukan konso­li­dasi secara menyeluruh, apalagi hajatan politik terbesar Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 semakin dekat,” ungkapnya

Anggota DPRD Maluku ini men­jelaskan, seluruh DPD II PKPB di Maluku telah menyetujui untuk segera menggelar musda pada tang­gal 15-16 Maret nanti guna memilih kepengurusan baru DPD PKPB Maluku periode 2012-2017.

“DPP juga akan memantau kasus yang saat ini melilit Ketua DPD PKPB Maluku, Ari Basalamah, di­ mana jika ditemukan ada pelang­garan hukum yang dibuatnya, maka akan dievaluasi, di mana musda dapat berubah menjadi Musyawarah Luar Biasa (Musdalub) terhadap Ari Basalamah,” jelasnya.

Namakule menambahkan, siapa saja berhak untuk memimpin DPD PKPB Maluku lima tahun ke depan, karena PKPB adalah partai terbuka, sepanjang calon pemimpin mempu­nyai visi dan misi yang jelas untuk membawa partai kearah yang lebih dan berjuang untuk kepentingan masyarakat di bumi raja-raja ini.

Sementara itu, Ketua DPD II PKPB Kota Ambon, Maad Patty kepada war­tawan mengaku pihaknya mendu­kung kebijakan yang diambil DPP PKPB agar musda segera digelar.

“Kita sangat mendukung langkah yang diambil DPP. Kita akan meng­awal agar proses musda ini digelar dengan sukses. Apa yang dilakukan DPP ini merupakan bentuk terhadap penyelamatan partai,” tandas Patty.

Ia mengatakan, musda DPD PKPB Maluku didukung oleh semua pengurus DPD II di 11 kabupaten/kota di Maluku. (S-26)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon