Politik ›› Sekretaris KPID Dukung SANTUN

Sekretaris KPID Dukung SANTUN


Ambon - Sekretaris Komisi Penyi­aran Indonesia Daerah (KP­ID) Maluku, Mohamad Al­madaly, se­cara terang-terang menun­jukan keberpiha­kannya, men­­dukung pasa­ngan calon Said Assagaff-Andreas Ren­tanu­bun (SAN­TUN).

Ia berpose dengan calon Gubernur Maluku, Said Assa­gaff bersama sejumlah kader Golkar di Kantor DPD Golkar Maluku, Karpan, Selasa (5/7) usai acara pembukaan orentasi calon legislatif partai berlambang pohon beringin itu.

Almadaly tampak menggunakan jubah putih panjang, yang ditutupi dengan jaket kuning. diduga jaket tersebut berlambang pohon beringin.

Mantan Sekretaris Dinas Infokom Maluku ini merupakan, ASN aktif yang masih memperoleh gaji, diperbantukan di KPID sebagai kepala sekretariat dan sekretaris KPID Maluku. 

Menanggapi hal itu, akademisi FISIP Unidar,  Zulfikar Lestaluhu mengatakan, tindakan Almadaly berpose bersama calon Gubernur Maluku, Said Assagaff  telah melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Menurutnya, sikap terang-terangan Almadaly ini menunjukan, ia sebagai ASN tidak netral. Karena Bawaslu Maluku harus bertindak tegas, proaktif dan profesional dan tidak menunggu laporan masyarakat.

“Bawaslu harus melaksanakan tugas mereka sebagai badan pengawas dengan baik. Ketika ada masalah seharusnya disikapi tanpa harus menunggu laporan,” katanya.

Ia meminta, tindakan ASN yang tidak netral ini harus secepatnya ditindaklanjuti, karena ASN rawan keperpihakan sehingga pengawasan juga harusnya lebih ketat dilakukan.

 “Kasus seperti ini harus ditindaklanjuti dan diselidiki oleh Bawaslu. Karena ditakutkan jangan sampai, seperti masalah rumah Kopi Lela beberapa bulan yang lalu,” tuturnya.

Lestaluhu menegaskan, sikap terang-terangan yang ditunjukan Ahmadaly sebagai ASN aktif yang bertugas di KPID, harus disikapi secepatnya.

“Saya harap masalah ini segera disikapi oleh Bawaslu. Artinya Bawaslu tidak perlu menunggu ada laporan. Ini kan sudah jelas kalau yang bersangkutan sedang foto bersama pasangan calon. Saya minta harus selesai, tidak boleh sama seperti kasus kemarin di rumah Kopi Lela yang sampai saat ini tidak tuntas,”katanya.

Jika kasus ini tak dapat diselesaikan, lanjutnya, maka dapat dibuktikan bahwa, Bawaslu tak dapat menjalankan tugas sebagai badan pengawas pemilu dengan baik dan profesional, dimana masyarakat meragukan kinerja Bawaslu.

Akan Panggil

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Maluku, Bidang Devisi SDM dan Organisasi, Astuty Usman mengatakan, dalam waktu dekat akan memanggil Almadaly.

“Kita juga baru mengetahui hal ini. Jadi menindaklanjutinya kita akan undang beliau (Almadaly-red) untuk minta klarifikasi,” jelas Astuty kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (6/6)

Sebelum melakukan pemanggilan, lanjutnya, Bawaslu akan melakukan rapat internal dengan

Gakumdu terlebih dahulu. Dan selanjutnya akan mengambil langkah seperti, menyurati yang bersangkutan guna melakukan klarifikasi sebelum masuk pada dugaan pelanggaran.

“Kita menetapkan suatu dugaan pelanggaran itu, yang pertama, kita harus panggil dulu yang bersangkutan untuk kita minta klarifikasi ataupun pelapor dan saksi. Dari situ, kita bisa menentukan bahwa kejadian ini masuk pada pelanggaran apa,” kata Astuty

Ia mengaku, atas sumber foto yang didapat akan dijadikan dasar sebagai temuan untuk nantinya akan telusuri.

“Besok kemungkinan bisa kita rapat atau paling lambat dalam waktu dekat ini untuk mengambil langkah-langkah,” ujar Astuty

Apabila ASN tersebut telah terbukti dan sah melakukan tindakan politik praktis, maka Bawaslu tidak segan-segan akan memberikan tindakan tegas.

“Kalau terbukti kita akan melakukan tindakan tegas. Siapapun dia kami akan tindak tidak melihat latar belakang, kami akan tindak. Tapi sementara kita masih lihat jadi kita akan rapat dulu baru mengambil langkah-langkah selanjutnya,” pungkas Astuty

Hadir Mewakili MDI

Sementara itu, Mohamad Almadaly ketika dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selularnya, Rabu (6/6) membenarkan hadir pada acara pembukaan kegiatan orentasi calon legislatif partai berlambang pohon beringin itu.

Dikatakan, ia hadir karena diundang sebagai Ketua Majelis Da’wah Islamiyah (MDI) dan bukan terlibat dalam partai golkar.

Dikatakan, MDI merupakan salah satu organisasi masyarakat (Ormas) yang didirikan Partai Golkar

Ia mengaku, tetap menjaga netralitas sebagai ASN. Dan hadir di kegiatan pembukaan bukan untuk memberikan dukungan kepada calon siapapun, tetapi sebagai Ketua MDI Maluku.

“MDI independen. Dan jaket yang saya gunakan itu jaket MDI dan bukan jaket partai. Dan bukan pendukung siapa. Karena PNS harus netral. Dan MDI ormas dan saya hanya diundang sebagai ketua MDI. Saya diundang dan bukan ikuti kegiatan golkar,” tuturnya.

 Ia mengaku berpose dengan calon Gubernur Maluku, Said Assagaff dalam kapasitasnya sebagai Ketua MDI.

“Saya foto itu sebagai ketua organisasi. Dan kalau organisasi saya bisa foto dengan siapa saja,” jelasnya.

Sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tertanggal 27 Desember 2017, yang ditandatangani Menpan RB Asman Abnur disebutkan, agar para pejabat pembina kepegawaian dan seluruh ASN dapat memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan netralitas ASN dalam Pilkada.

Seperti dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN  pasal 2 huruf (f), menyatakan, salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajamen ASN adalah “netralitas”,  yang berarti bahwa se­tiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh ma­napun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Untuk itu, Menteri Asman mengimbau kepada para pejabat pembina kepegawaian atau kepala daerah untuk mengupayakan ter­ciptanya iklim yang kondusif, untuk memberikan kesempatan pada PNS untuk melaksanakan hak pilih.

Menpan RB juga mengingatkan soal PP Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembi­naan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Yang mana berdasarkan pasal 11 huruf (c), menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal (a). PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik  terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

(b). PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; (c). PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; (d). PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;

(e). PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial; (f). PNS dilarang melakukan foto bersama  dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan; (g). PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik. (S-40/S-44)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon