Pemerintahan ›› Sekot dan Kepala BKK Berulah di DPRD

Sekot dan Kepala BKK Berulah di DPRD


Ambon - Sekretaris Kota Ambon, AG Latuheru dan Kepala BKK Kota Ambon, Benny Selanno mempertontonkan sikap yang tidak wajar, ketika meminta perlindungan ke­pada Sekwan Elkyopas Si­looy di Gedung DPRD Kota Ambon, Senin (4/6).

Latuheru dan Selanno di­panggil pansus kepega­waian untuk menggelar rapat terkait non job puluhan pejabat di lingkup Pemkot Ambon beberapa waktu lalu. Sebelumnya kedua pejabat ini diundang pada 28 Mei 2017 guna menghadiri rapat Pansus Kepegawaian, namun keduanya tidak memenuhi panggilan tersebut.

Giliran rapat yang digelar Senin (4/6), baik Latuheru maupun Selanno bukan masuk ke ruang rapat, justru berlindung di ruang sekwan. Lucunya, dua pejabat yang punya tanggung jawab terhadap kebijakan non job puluhan pejabat beberapa waktu lalu itu sembunyi di ruang sekwan dan mengutus sekwan menyampaikan alasan ketidakhadiran mereka di ruang rapat pansus.

Aksi Sekwan ibarat tukang pos itu, dikecam hampir seluruh anggota pansus yang hadir. Saat sedang berbisik-bisik dengan pimpinan sidang, Zeth Pormes, anggota pansus, Lucky Nikijuluw langsung interupsi dan meminta sekwan keluar ruangan.

“Saya minta saudara sekwan tinggalkan ruangan ini. Kami tidak mengundang anda ke sini dan bukan kapasitas anda untuk menjelaskan ketidakhadiran Sekkot dan kepala BKD. Sebaiknya anda (sekwan Red) menyampaikan kepada sekkot dan kepala BKD segera masuk ke ruangan ini, karena rapat pansus akan segera dimulai. Ketidakhadiran keduanya di rapat ini menunjukan mereka berdua sudah melecehkan institusi DPRD,” tegas Nikijuluw.

Tak hanya Nikijuluw, anggota pansus lainnya, Asmin Matdoan bahkan naik pitam, politisi partai PKB itu nyaris melempari sekwan dengan papan nama. Beruntung emosi yang bersangkutan dapat diredam.

Aksi yang sama juga dilakukan Rovik Affifudin, ketika mengetahui rapat itu akan digelar tertutup untuk umum. Rovik yang tidak terima menendang pintu masuk ruang rapat paripurna dan meminta rapat harus terbuka kepada publik dan diliput wartawan.

“Ini sudah jadi konsumsi publik, kenapa wartawan dilarang meliput. Makanya ketika diundang penuhi panggilan pansus dan kita bicarakan semua agar terang menderang. Jangan kita seperti ada main enggo sembunyi. Ini lembaga DPRD hargai lembaga wakil rakyat ini,” tandas Rovik.

Pantauan Siwalima, hadir dalam rapat tersebut, seluruh anggota pansus, pejabat yang dinonjobkan yakni pejabat tinggi pratama seperti eks Kadis Perhubungan, Pieter Saimima, Eks Asisten I Sekkot, Anggonoto Ura dan eks Kadis Pariwisata Kota Ambon, Hendrik Sopacua.

Turut hadir juga Hendrik Salmon, ahli tata negara dan administrasi dari Fakultas Hukum Unpatti yang diminta pendapatnya oleh pansus terkait kebijakan walikota menonjobkan puluhan pejabat di lingkup Pemkot Ambon itu.

Zeth Pormes yang bertindak selaku wakil ketua pansus langsung memimpin jalannya rapat. Pormes menyampaikan kepada pansus dan para pihak yang diundang tentang ketidakhadiran Sekkot dan kepala BKK di ruang rapat, lantaran keduanya mengaku enggan bertemu dengan empat pejabat pratama yang dinonjobkan itu. Menirukan ucapan Sekwan, Pormes mengatakan, baik sekkot maupun kepala BKK tidak mau ketemu muka langsung dengan eks Kadis Perhubungan, Pieter Saimima, eks Kadis Pariwisata, Henry Sopacua, eks Kadis Sosial, Wa Ode Muna dan eks Asisten I Sekot Ambon, Anggonoto Ura.

Setelah menyampaikan alasan ketidakhadiran sekkot dan kepala BKD, Pormes kemudian memimpin rapat pansus meskipun diwarnai aksi interupsi dari sejumlah anggota Pansus.

Lucky Nikijuluw dengan tegas mengatakan sekkot dan kepala BKD sudah melecehkan lembaga DPRD. Diundang beberapa kali tidak hadir. Ketika hadir di kantor DPRD pun, kedua pejabat tersebut lebih memilih berlindung di ruang sekwan.

“Saya tegaskan kepada saudara-saudara yang hadir di rapat pansusu ini. Sekkot dan kepala BKD adalah dua pejabat yang tidak menghargai lembaga DPRD. Keduanya sudah melecehkan DPRD. Tidak pantas Latuheru dan Selanno menduduki jabatan mereka saat ini,” tegas Nikijuluw.

Sementara Anggota Pansus lainnya, Asmin Matdoan mengancam melaporkan sekot dan ke Menteri Dalam Negeri, karena tidak menghargai lembaga DPRD.

“Saya tegaskan, sikap yang ditunjukan sekkot dan kepala BKD, memancing kami untuk melaporkan sekkot ke Mendagri lantaran tidak menunjukan dirinya sebagai pejabat pembina kepegawaian yang baik. Sekkot justru menunjukan sikap yang tidak beretika terhadap DPRD. Ini pelecehan terhadap lembaga DPRD,” ujar Matdoan.

Usai interupsi, pimpinan sidang, Zeth Pormes kembali melanjutkan rapat dengan memberikan kesempatan terlebih dulu kepada eks Kadis Perhubungan, Pieter Saimima guna mendengarkan keterangan atau klarifikasi yang bersangkutan terkait  dokumen-dokumen yang diminta KASN sebagaimana termuat dalam SK KASN Nomor B-964/KASN/04/2018, dimana dalam SK tersebut jelas terdapat alasan-alasan walikota memberhentikan empat pejabat tinggi pratama tersebut.

Saimima pada kesempatan itu memberikan klarifikasi terkait dokumen yang disampaikan walikota kepada KASN, yang menyebutkan dirinya selaku eks Kadis Perhubungan Kota Ambon pernah mengajukan  permohonan pindah tugas.

“Saya tegaskan di dalam rapat pansus ini, saya tidak pernah mengajukan permohonan pindah tugas. Ini pembohongan besar yang dilakukan pemkot terhadap saya. Yang sebetulnya, saya pernah mengajukan izin untuk mengikuti lelang jabatan di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa Tertinggal dan mendapat rekomendasi dari Penjabat Walikota saat itu, FJ Papilaya. Saya minta pemkot silahkan menunjukan bukti kalau saya pernah mengajukan permohonan pintah tugas. Saya dengar desas desus kalau izin tersebut katanya dari penjabat, namun saya sudah menanyakan langsung kepada pak Papilaya dan beliau mengaku tidak benar dan tidak pernah mengeluarkan izin pindah tugas kepada saya. Jadi saya minta pemkot membuktikanya,” tantang Saimima.

Saimima mengatakan, langkah yang dilakukan sekot dan kepala BKK sudah merusak wibawah pemkot, karena dalam aturan tidak ada yang namanya non job. ASN di nonjobkan kalau ada pelanggaran hukum dan itu pun pelanggaran yang dilakukan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. “Pansus merupakan suara rakyat juga dari 47 ASN yang dinonjobkan, saya berharap masalah ini bisa diselesaikan,” ujar Saimima.

Sementara dalam klarifikasinya kepada pansus, eks Asisten I Sekkot, Angganoto Ura menjelaskan soaldokumen yang disampaikan walikota kepada KASN menyangkut  proses hukum yang dihadapi Angganoto Ura termausk tidak mengikuti assesment.

Ura kepada pansus mengaku sangat kecewa dengan tindakan Sekot yang tidak memberikan waktu kepadanya melakukan assesment. Padahal dirinya sudah mengabdi di pemkot kurang lebih 32 tahun, dan tentu sangat membantu dalam pembangunan Kota Ambon.

“Sejak tanggal 29 Desember 2017, saya diinformasikan oleh Sekkot jabatan saya diganti oleh Ibu Min Tapamahu. Saya tanyakan kenapa saya diganti, sekkot jawab karena pak Ura tidak mengkitui assesment, dan benar saya tidak mengikuti karena saya sedang malaksanakan ibadah haji di Mekah pada bulan Agustus. Awal September usai mengikuti ibadah haji,  pak Sekot pernah memberitahukan saya untuk nantinya ikut assesment, dan pada saat serah terima jabatan Januari 2018 itu Sekkot panggil kepala BKK untuk tanyakan apakah bisa mengikuti assesment dan dikatakan Selanno bisa. Sayangnya sampai saat ini saya tidak pernah diikutsertakan untuk ikut assesment. Kalau pemkot mau saya ikut asesment, saya ada punya waktu, saya kembali dari haji, itu awal September, jadi kurang lebih 4 bulan saya bisa gunakan ikut assesment, namun sampai saat ini tidak pernah terealisasi,” jelas Ura.

Ia juga menjelaskan soal masalah hukum yang dijalaninya saat ini. “Benar saya dalam proses hukum, namun belum sampai ke tingkat penuntutan. Saya belum berstatus terdakwa, apalagi terpidana. Aneh bin ajaib, yang sudah berstatus terpidana dan mempunyai kekuatan hukum tetap saja, pemkot angkat menduduki jabatan. Llau bagaimana dengan saya. Saya juga dipotong gaji dari uang transportasi, uang makan hingga saat ini. Saya sudah tanya pegawai di bagian keuangan, kenapa uang makan saya dan transport dipotong, dan dijawab oleh yang bersangkutan karena di sekertariat tidak ada nama saya, ini kan kurang ajar,” pungkas Ura.

Sama halnya dengan eks Kadis Pariwisata, Hendry Sopacua yang mengklarifikasi keputusan pemkot mengembalikannya ke jabatan fungsional guru. Menurut Sopacua,

Pemkot sudah melakukan pembohongan kepada KASN, karena berdasarkan SK Walikota Nomor 39/2018 yang bersangkutan kembali diangkat ke dalam jabatan fungsional guru, padahal sebelumnya sudah dimutasi dari jabatan fungsional guru ke jabatan atau menjabatke fungsional sebagai pejabat pemkot. Ini ganjal dan bentuk kesewenang- wenangan  jabatan eselon II di pemkot.

“Tidak ada satu aturan pun untuk non job atau mengangkat saya kembali ke fungsional guru. Saya merupakan ASN yang dipromosikan dari guru ke pejabat pemerintah, karena dianggap berprestasi, itu sesuai dengan bunyi SK yakni memberhentikan saya sebagai fungsional guru ke jabatan fungsional umum Pemkot Ambon. Jadi SK itu sangat ganjal. Karena dalam aturan tidak bisa, dasarnya seperti apa. Saya keberatan dan meminta agar ada kejelasan dari KASN, Kemendagri. Saya tidak masuk ke wilayah hukum misalnya seperti PTUN,” beber Sopacua.

Dikatakan, KASN saja Pemkot berbohong bagaimana dengan DPRD khususnya Pansus. Untuk mengetahui sejauh mana pelanggaran yang sudah dilakukan pemkot, Pansus juga menghadirkan ahli tata negara dan adminsitrasi dari Fakultas Hukum Unpatti, Hendrik Salmon.

Salmon dalam kesempatan itu menjelaskan, terkait dengan SK Walikota Nomor 532 tahun 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS dalam lingkungan Pemkot Ambon cacat hukum alias cacat prosedur dan cacat substansi.

SK ini jelas Salmon, dibuat dan memunculkan surat klarifikasi dari KASN, itu artinya ada prosedur yang salah yang ditempuh Pemkot. Dalam UU Nomor 5 tahun 2014 dan PP Nomor 11 tahun 2017, dikatakan seleksi terbuka atau lelang jabatan tinggi pratama, harus melakukan seleksi dengan benar. Dimana jabatan tersebut benar-benar kosong. Jika jabatan tidak kosong lalu dilakukan mutasi itu sudah menyalahi aturan.

“Tapi ini sudah menjadi pembenaran bagi pemkot. Ini yang saya bilang cacat subtans. Artinya sudah salah namun berbuat pembenaran. Kenapa, lowongan yang diisi harus dikonsultasikan dengan KASN, yang nantinya KASN akan merekomendasikan untuk memastikan jabatan kosong. Dari surat yang tertbitkan dan permohonan jabatan yang akan dilelang tidak disertai dengan dokumen yang sah, sehingga KASN mengeluartkan surat permintaan klarifikasi. Namun tidak ada klarifikasi. Ini salah besar,” beber Salmon.

Menurut Salmon, sesuai dengan aturan, jabatan tinggi pratama apabila sudah tidak dipromosi dengan alasan kinerjanya menurun, maka akan di roling sesuai dengan kompetensi. Tapi tidak bisa di nonjobkan.

“Saya tidak tahu ini juga SK dibuat oleh siapa yang berbunyi akan diangkat dalam jabatan tertentu, notabennya tidak boleh seperti ini. Karena sesuai regulasi ini dikatakan delegasi blangko yang artinya bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik,” ungkap Salmon.

Dikatakan, ada konsekuensi hukum yang diatur terkait dengan kebijakan pemkot salah itu. Salmon mencontohkan, kasus ini pernah terjadi di Bandar Lampung, dimana  pemkot dalam hal ini Sekot, BKK dan Bagian Keuangan diminta membayarkan anggaran kepada para pejabat yang di nonjobkan. Ini indikasi kerugian negara, dan melawan aturan dan juga bisa dituntut oleh para ASN yang dinonjobkan. Seharusnya harus dicarikan solusi agar nanti tidak ada tindakan hukum yang dilakukan oleh para pejabat dinonjobkan itu. Kasihan kalau para pejabat non job ini melakuklan langkah hukum, apalagi pemkot lagi dirudung oleh kasus SPPD Fiktif,” pungkas Salmon.

Usai mendengarkan klarifikasi dari Saimima, Sopacua, Ura dan juga pendapat hukum tata negara, anggota Pansus Lucky Nikijuluw, Asmin Matdian dan Wakil Ketua Pansus, Rovik Affifudin mendesak supaya Sejjot dan kepala BKD dicopot dari jabatan karena tidak tahu aturan. Nikijuluw bahkan mengatakan akan mendorong agar kasus non job pejabat di lingkup pemkot ditindaklanjut terus sampai ada keputusan akhir yang baik dari KASN. (S-44)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon