Pemerintahan ›› Sekda: SKPD Wajib Ikut Diklat Pengelolaan Keuangan

Sekda: SKPD Wajib Ikut Diklat Pengelolaan Keuangan


Ambon - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis pengelolaan keuangan dan aset daerah. Penegasan itu disampaikan Sekda Maluku, Hamin Bin Tahir kepada wartawan usai membuka Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diselenggarakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku, Senin (8/5).

Diklat tersebut diselenggarakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku, selama 10 hari. Apabila berdasarkan laporan dari penyelenggara kedapatan SKPD yang tidak mengikuti diklat, maka Pimpinan SKPD yang bersangkutan akan ditegur, karena dianggap tidak taat aturan.

“Kegiatan ini sudah saya bicarakan dengan pak gubernur saat rapat, agar kepala badan dapat mengakomodir pelaksanaan bimtek bendahara pengelolaan keuangan maupun bendahara barang. Kemudian memfungsikan pejabat penataan keuangan di masing-masing SKPD, sehingga pengelolaan keuangan bisa berjalan dengan baik dan displin. Jadi kita dorong semua SKPD untuk ikut,” katanya.

Pentingnya penyelenggaran diklat ini, sehingga Sekda meminta agar pihak penyelenggara dapat memasukan laporan kegiatan. Jika kedapatan ada yang tidak mengikuti diklat tersebut, maka pimpinan SKPD akan ditegur, karena dianggap tidak menjalankan perintah.

“Tidak berikan sanksi, hanya teguran saja. Karena kita terus mendorong agar setiap SKPD memiliki pengelolaan keuangan yang baik dan displin,” tegasnya.

Hamin berharap, dengan kegiatan diklat teknis tersebut, bendahara pengelolaan keuangan dapat bersinergi dengan bendahara barang, agar pengelolaan keuangan dan barang pemerintah provinsi benar-benar displin.

Sementara itu, Gubernur Maluku, Said Assagaff dalam sambutannya yang dibacakan Sekda mengatakan, perubahan paradigma di bidang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara atau daerah, mencakup masalah penatausahaan keuangan yang harus dilaksanakan secara relevan, handal dan akuntabel.

Hal ini dimaksudkan agar keuangan daerah yang dibebankan berdasarkan APBD merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang harus dikelola dengan baik dan benar.

Diungkapkan, perlu pening­katan transparansi dan akunta­bilitas di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, dimana setiap pejabat pengelola keuangan dan Organisasi Perangkat Daerah (OKD) pemerintah provinsi diharapkan dapat menciptakan pengendalian manajemen yang semakin efektif dan efisien guna menjamin pencapaian tujuan organisasi.

Dikatakan, Pemprov Maluku berkeinginan mencapai pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel serta professional dalam implementasinya. Urgensinya, seluruh proses pengelolaan keuangan harus berlangsung secara benar dan tertanggung jawab. “Kondisi inilah yang saya harapkan dapat terwujud dalam penyelenggaraan Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset pada organisasi perangkat daerah lingkup pemprov,” ungkapnya. (S-43)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon