Pemerintahan ›› Sekda: Bandjar Tetap Sekot Tual

Sekda: Bandjar Tetap Sekot Tual


Ambon - Sekda Maluku Hamin Bin Thahir menegaskan, hi­ngga saat ini, Adly Bandjar masih sah sebagai Sekot Tual, karena belum ada Surat Kepu­tusan penonaktifan.

“Tidak ada SK dan itu berarti dia masih menjadi Se­kot,” kata Sekda kepadaSiwalima di Ambon, Senin (8/5).

Menurutnya, sejak satu minggu yang lalu, ia telah mengirimkan su­rat kepada Wali­kota Tual Adam Rahayaan yang menegaskan, kalau harus ada la­poran tertulis untuk menon­aktifkan Sekot.

“Kita sudah buat surat dari Gu­bernur ke Walikota terutama terkait dengan PP Nomor 53 Tahun 2010, sudah ada mekanismenya, mulai dari hukuman ringan sampai de­ngan hukuman berat. Untuk pelepasan dari jabatan sekot itu kan wewenang pemerintah pusat melalui gubernur,” katanya.

Hingga saat ini, Sekda me­ngakui belum ada laporan tertulis dari Walikota Adam Rahayaan terkait dengan penonaktifan sekot. Justru yang diterima oleh pemprov hanyalah laporan lisan, padahal harus ada mekanisme yang dila­kukan oleh Walikota.

“Sampai saat ini tidak ada lapo­ran tertulis dari walikota, kita hanya berdasarkan lisan telepon dan kita jawab ada mekanismenya. Dan sampai saat ini tidak ada SK pe­nonaktifan SK Sekot. Secara hukum masih jadi Sekot. SK harus ada dulu, baru bisa dinonaktfikan,” tandasnya.

Walk Out

Sementara itu, akibat tidak menyikapi sikap Walikota Adam Rahayaan yang menonaktikan Sekretaris Kota (Sekot) Tual Adly Bandjar, dalam buka tutup masa Sidang ke-II Tahun 2017 DPRD Kota Tual, Sabtu (6/5), akhirnya, Ketua Komisi A DPRD Tual Jacob Silubun walk out.

Silubun mengaku, saat rapat paripurna dengan agenda buka tutup masa sidang ke-II tersebut, Walikota Tual Adam Rahayaan tidak hadir dan diwakili oleh Asisten III Samsudin Tamher.

Sebagai Ketua Komisi A yang berhubungan langsung dengan pemerintahan, sekaligus sebagai Ketua Pansus Pemilihan Wakil Walikota Tual, Silubun pun inte­rupsi saat Asisten III Samsudin Tamher akan membacakan sam­butan Walikota.

“Saat pimpinan sidang persi­lahkan Asisten III untuk sampaikan sambutannya Walikota, saya interupsi. Saya tanyakan, mengapa sampai saat ini usulan Wakil Walikota masih di tahan, saya juga tanyakan, dimana Sekot kok tidak hadir? posisinya sekarang bagai­mana? saya tanyakan itu. Asisten III bilang kalau Sekot ada di Ambon untuk mengurus penonaktifannya. Belum selesai pertanyaan saya, pimpinan sidang sudah persi­lahkan Asisten III untuk sampaikan sambutan. Saya langsung keluar dari sidang saat itu,” ungkapnya.

Silubun menjelaskan, seharus­nya hal ini di singgung oleh Ketua DPRD sebagai pimpinan sidang, karena adalah kewenangan DPRD untuk mengawasi jalannya peme­rintahan.

Kalau Sekot tidak berada ditem­pat, bagaimana roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

“DPRD punya hak untuk tanya­kan, selama sekot tidak ada itu roda pemerintahan jalan bagai­mana? DPRD berhak untuk me­ngetahui hal tersebut,” tegasnya.

Ia menegaskan, sampai dengan saat ini, DPRD pun tidak diberitahu soal penonaktifan Sekot Tual.

“Kita selama ini tidak pernah diberitahu, jadi kita berhak untuk tanyakan sekot sekarang ada di­mana? Dan posisinya itu bagai­mana?,” ungkapnya.

Kenyataannya, hingga saat ini, Ketua DPRD tidak menyikapi hal tersebut. Bukan hanya terkait penonaktifan sekot, Silubun juga menegaskan, hingga saat ini DPRD tidak dapat menjalankan tugas  untuk memilih Wakil Kepala Daerah karena usulan partai masih ditahan oleh Walikota.

Seharusnya, berbagai kebijakan Walikota yang tidak sesuai dengan prosedur ini dapat ditanyakan oleh Ketua DPRD.

Sejak diinstruksikan oleh Gu­bernur Maluku Said Assagaff untuk membuat laporan tertulis terkait alasan menonaktifkan Sekot Tual Adlly Bandjar, hingga saat ini Walikota Tual Adam Rahayaan juga belum melaksanakan instruksi tersebut.

Sekot Adlly Bandjar dinonaktifkan sejak Jumat (21/4) lalu, dilatarbe­lakangi pernyataan sekot, saat rapat di DPRD yang dinilai menyinggung harga diri Rahayaan. Penonaktifan tersebut baru seba­tas lisan dan tidak ada salinan surat keputusan yang telah mela­lui koordinasi dengan gubernur. Rahayaan justru baru melakukan koordinasi dengan Gubernur Maluku Said Assagaff, setelah menyampaikan pe­nonaktifan tersebut ke publik. (S-43)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon