Hukum ›› Sejumlah Pejabat Pemprov Dipanggil Jaksa Skandal Gunung Botak

Sejumlah Pejabat Pemprov Dipanggil Jaksa


Ambon - Tim penyelidik Kejati Maluku melayangkan panggilan ke sejum­lah pejabat Pemprov Maluku un­tuk diperiksa terkait dugaan skan­dal korupsi penataan lokasi tam­bang emas Gunung Botak, Kabu­paten Buru.

Para pejabat yang dipanggil diantaranya Kadis ESDM Maluku, Martha M Nanlohy dan Kadis PU Maluku, Ismail Usemahu.

Informasi yang diperoleh di Kejati Maluku menyebutkan, surat panggilan sudah disiapkan dan hari ini, Rabu (10/8) diteruskan kepada Martha dan lainnya.

“Sudah disiapkan, besok kita sampaikan. Kadis ESDM, Kadis PU juga kita mintai keterangan, panggilannya untuk pekan depan,” ujar sumber kepada Siwalima, Selasa (9/8). 

Pemeriksaan Martha adalah peme­riksaan kedua. Sedangkan Ismail Usemahu baru pertama kali diperik­sa. “Ini kan masih penyeli­dikan, jadi keterangan dari berbagai pihak masih dibutuhkan,” kata sumber itu.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Maluku, Samy Sapulette yang di­kon­firmasi mengatakan, pejabat Pemprov Maluku yang dipanggil hanya baru sebatas dimintai keterangan.

“Kasusnya ini kan masih penye­lidikan sehingga pihak-pihak yang dipanggil itu baru sebatas dimintai keterangan saja. Menurut tim sudah dijadwalkan dalam minggu depan ada yang akan dimintai keterangan oleh penyelidik. Nanti bisa diikuti saja,” ujar Sapulette.

Martha M Nanlohy memiliki peran ganda. Selain Kadis ESDM Maluku, ia juga menjabat Penanggung jawab Administrasi dan Keuangan yang mengelola duit PT Buana Pratama Sejahtera (BPS).

Hal itu terlihat jelas dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yang diterbit­kan Martha kepada PT BPS. SPK Nomor 540/415.1.SPK.XI.ESDM 2015 tanggal 10 November 2015 yang telah beredar luas di masya­rakat itu, ditandatangani oleh Martha di atas materai 6000 untuk dan atas nama Dinas ESDM Maluku sebagai Penanggung jawab Administrasi dan Keuangan.

Sebelah kanan tertera tanda tangan Mintaria Loesiahari selaku Direktur Utama PT BPS.

Dalam SPK itu juga disebutkan, pekerjaan yang dilakukan PT BPS adalah penataan lokasi penamba­ngan tanpa izin di Gunung Botak dan Gogorea. Waktu pelaksanaan peker­jaan enam bulan, sumber dananya dibebankan kepada PT BPS, dengan nilai pekerjaan Rp 5.140.300.000,-.

Anggaran Rp 5.140.300.000,- itu, untuk membiayai pekerjaan: Satu, pra sosialisasi dan pengamatan (rapat-rapat) senilai Rp 108.200. 000. Dua, sosialisasi lingkungan dan sosialisasi pertambangan Rp 490.700.000.Tiga, penyisiran/pengo­songan dan penempatan pos penja­gaan Rp 4.386.900.000. Empat, honor tim terpadu Rp 154.500.000.

Selanjutnya, pasal 3 butir 3 SKP tersebut yang mengatur tentang pembayaran disebutkan, jumlah ang­suran dibayarkan langsung ke­pada PIHAK PERTAMA dengan nomor rekening 152-00-1470­392-6 atas nama Ir. Martha Magdalena Nanlohy-Plantina Talle.

Dalam kapasitas sebagai Penang­gung jawab Administrasi dan Ke­uangan, Martha juga yang mengu­rusi penyewaan excavator untuk menunjang operasional BPS di Gunung Botak dan Gogorea.

Selain Rp 5.140.300.000,- itu, ada juga aliran dana miliaran rupiah yang dikucurkan oleh PT BPS ke rekening Martha.

Martha sendiri mengaku, meneri­ma kucuran dana setiap bulan Rp 2,3 miliar dari PT BPS. Ia sudah mene­rima dua kali setoran. Pertama pada bulan November, dan berikutnya bulan Desember  2015. Jadi total uang PT BPS yang sudah masuk ke rekeningnya Rp 4,6 miliar.

PT BPS akan menyetor tiap bulan­nya ke rekening Martha Rp 2,3 miliar hingga bulan April 2016. Sehingga total uang yang bakal masuk ke rekeningnya selama enam bulan sebesar Rp 13,8 miliar.

“Selama enam bulan sejak November sampai April 2016 PT BPS mem­berikan 2,3 miliar per bulan hanya untuk biaya pengamanan saja,” kata Martha kepada wartawan usai rapat tertutup dengan Pemkab Buru dan masyarakat adat Buru di kantor gubernur, Senin 11 Januari 2016 lalu.

Sejumlah dokumen disita dari tangan Martha. Dokumen yang ter­kait dengan kerjasama PT BPS dengan Martha itu,  diambil saat dia diperiksa jaksa I Putu Agus, Senin (27/6) lalu.

Dana miliaran yang dikucurkan PT BPS  itu, diduga sebagai kompen­sasi dari MoU terselubung antara Kadis ESDM dan PT BPS untuk menggarap emas di Gunung Botak, berkedok pembersihan limbah merkuri dan sianida.

Kalangan akademisi hukum dan DPRD menilai, Kadis ESDM telah melanggar Peraturan Presiden No­mor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Pasal 19 ayat (1) menegas­kan, penerimaan hibah oleh Peme­rintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bunyi aturan ini jelas, dana hibah harus tercatat dalam pos APBD, bukan parkir di rekening Mar­tha. Tetapi Martha selalu meng­klaim, apa yang dilakukannya sudah se­suai prosedur, dan tidak ada yang melanggar hukum.

Harus Masuk APBD

Kepala Badan Pendapatan Penge­lo­laan Keuangan dan Aset Daerah Maluku, Zulkifi Anwar, memastikan, Martha Nanlohy telah menyalahi aturan dengan memasukan dana hibah ke rekening pribadi. Hal ini ditegaskan Zulkifi saat dihadirkan dalam rapat dengan Komisi B DPRD Maluku, Selasa (8/3) lalu.

“Harusnya dana yang masuk dari pihak ketiga, masuk sebagai penda­patan di APBD dan keluar sebagai belanja program, dan itu baru sesuai dengan aturan,” kata Zulkifi saat ditanya Komisi B menyangkut me­kanisme penyaluran dana pihak ketiga ke Pemprov Maluku.

Zulkifi menjelaskan, peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah bersifat onimbus regulation (menyeluruh) dan tidak ada SKPD yang mendapat perlakukan khusus.

“Saya mengambil contoh dari PP 58 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 17 ayat 1 dise­butkan bahwa yang menyangkut semua penerimaan atau pendapatan daerah dan yang menyangkut pe­nge­luaran atau belanja daerah dalam bentuk uang atau barang atau jasa harus dianggarkan dalam APBD,” jelasnya. (S-27_



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon