Politik ›› Sebut Gangguan Jiwa, Ketua KPID Sesalkan Pernyataan BKD

Sebut Gangguan Jiwa, Ketua KPID Sesalkan Pernyataan BKD


Ambon - Ketua KPID Maluku, Mutiara Dara Utama menyesalkan pernya­taan Kepala BKD Provinsi Ma­luku, Femy Sahetapy yang me­nyebutkan Sekretaris KPID Ma­luku, Muhammad Almadaly gangguan jiwa.

“Kalau yang bersangkutan itu gangguan jiwa, kenapa harus ditempatkan sebagai Sekretaris KPID untuk mengurus keuangan dan administrasi di KPID. Kami menyesalkan pernyataan kepala BKD,”  tandas Mutiara, kepada Siwalima, melalui telepon selu­lernya, Jumat (8/6).

Menurutnya, jika Sekretaris KPID mengalami ganguan jiwa maka harus dibuktikan dengan surat hasil pemeriksaan dokter ahli jiwa. “Harus ada surat keterangan dokter yang menerangkan yang bersangkutan itu ganguan jiwa,” katanya.

Kendati Almahdaly menjabat sebagai Sekretaris KPID Maluku, namun Mutiara mengaku yang bersangkutan  jarang ke kantor.

“Belakangan ini, Sekretaris KPID itu jarang ke kantor, selama di bulan Mei ternyata hanya satu hari saja, selanjutnya tidak pernah lagi,” terangnya.

Mutiara mengaku dirinya sudah mendapatkan informasi terkait keterlibatan Almahdaly saat berpose bersama calon gubernur Maluku, Said Assagaff  maupun mengenakan atribut Partai Golkar, usai pelaksaan pembukaan orientasi Bacaleg Partai Golkar Provinsi Maluku, yang berlangsung di Gedung Siwalima, Karpan, Rabu (6/6).

“Saya sudah mendapatkan informasi dan melihat juga foto-foto yang tersebar di medsos dan bukan saja saya, tetapi pihak KPID pusat juga telah mempertanyakan hal tersebut dan dari pusat meminta agar kita menyampaikan laporan kepada mereka,” katanya.

Mutiara juga enggan berkomentar lebih banyak, ia berharap Bawaslu juga bersikap proaktif untuk menyikapi hal ini.  Sebelumnya diberitakan, BKD Maluku tidak punya nyali menindak Muhammad Almadaly, ASN Pemprov Maluku yang terlibat langsung mendukung pasangan calon gubernur, Said Assagaff-Anderias Rentanubun .

Almahdaly diketahui berpose dengan calon gubernur Said Assagaff usai acara pembukaan orientasi calon legislatif Partai Golkar. Dalam pose tersebut, Almahdaly nampak menggunakan jubah putih panjang yang ditutupi dengan jaket kuning. Diduga jaket tersebut merupakan jaket Golkar yang biasa dipakai kader partai.

Dikonfirmasi Kamis (7/6) di Kantor Gubernur Maluku, Kepala BKD, Femmy Sahetapy mengaku, MA yang saat ini menjabat Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku itu mengalami gangguan kejiwaan. “Yang bersangkutan memang pegawai, namun kondisi kejiwaannya sedang terganggu dan memang jarang masuk kerja,” kata Sahetapy.

Menurut Sahetapy, pihaknya tidak bisa menindak Almahdaly sekarang, lantaran yang bersangkutan kondisi kejiwaanya terganggu. Parahnya tambah Sahetapy, Almahdaly terkadang masuk kantor dengan pakaian biasa, sendal dan lainnya.

Bawaslu Teliti

Komisioner Bawaslu Maluku Bidang Divisi SDM dan Organisasi, Astuty Usman mengaku pihaknya masih meneliti dugaan keterlibata ASN di lingkup pemprov itu.

“Kita sementara meneliti dan lagi menyiapkan berkas ,” kata Astuty kepada Siwalima melalui telepon seluler, Kamis (7/6).

Dikatakan, belum bisa melakukan pemanggilan terhadap Almahdaly, karena Bawaslu masih menyelidikinya. Apabila penelitian selesai dan memenuhi unsur, Bawaslu akan undang ASN tersebut.

“Kita akan undang yang bersangkutan saja, kita tidak bisa memanggil pihak yang lain, kita panggil untuk klarifikasi, sesuai yang ada di foto itu,” kata Astuty.

Ia mengaku memang ASN tersebut merupakan sorang pegawai, namun untuk memastikan terlibat atrau tidak maka harus dilakukan penelitian terlebih dahulu.

“Kita tidak langsung memanggil begitu saja. Kita mempunyai mekanisme, kita tidak bisa melewati itu, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, jangan sampai kita disalahkan bahwa gegabah dalam mengambil kebijakan,” kata Astuty.

Sebelumya diberitakan Sekretaris (KPID) Maluku, Mohamad Almahdaly,  terang-terangan menunjukkan keberpihakannya, mendukung pasangan calon Said Assagaff-Andreas Rentanubun .

Ia berpose dengan calon Gubernur Maluku, Said Assagaff bersama sejumlah kader Golkar di Kantor DPD Golkar Maluku, Karpan, Selasa (5/7) usai acara pembukaan orentasi calon legislatif partai berlambang pohon beringin itu.

Almadaly tampak menggunakan jubah putih panjang, yang ditutupi dengan jaket kuning. diduga jaket tersebut berlambang pohon beringin.

Mantan Sekretaris Dinas Infokom Maluku ini merupakan, ASN aktif yang masih memperoleh gaji, diperbantukan di KPID sebagai kepala sekretariat dan sekretaris KPID Maluku.

Hadir Mewakili MDI

Mohamad Almadaly ketika dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selularnya, Rabu (6/6) membenarkan hadir pada acara pembukaan kegiatan orentasi calon legislatif partai berlambang pohon beringin itu.

Dikatakan, ia hadir karena diundang sebagai Ketua Majelis Da’wah Islamiyah (MDI) dan bukan terlibat dalam partai golkar.

Dikatakan, MDI merupakan salah satu organisasi masyarakat (Ormas) yang didirikan Partai Golkar

Ia mengaku, tetap menjaga netralitas sebagai ASN. Dan hadir di kegiatan pembukaan bukan untuk memberikan dukungan kepada calon siapapun, tetapi sebagai Ketua MDI Maluku.

“MDI independen. Dan jaket yang saya gunakan itu jaket MDI dan bukan jaket partai. Dan bukan pendukung siapa. Karena PNS harus netral. Dan MDI ormas dan saya hanya diundang sebagai ketua MDI. Saya diundang dan bukan ikuti kegiatan golkar,” tuturnya.

Ia mengaku berpose dengan calon Gubernur Maluku, Said Assagaff dalam kapasitasnya sebagai Ketua MDI.

“Saya foto itu sebagai ketua organisasi. Dan kalau organisasi saya bisa foto dengan siapa saja,” jelasnya.

Sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tertanggal 27 Desember 2017, yang ditandatangani Menpan RB Asman Abnur disebutkan, agar para pejabat pembina kepegawaian dan seluruh ASN dapat memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan netralitas ASN dalam Pilkada.

Seperti dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN  pasal 2 huruf (f), menyatakan, salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajamen ASN adalah “netralitas”,  yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh ma­napun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Untuk itu, Menteri Asman mengimbau kepada para pejabat pembina kepegawaian atau kepala daerah untuk mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif, untuk memberikan kesempatan pada PNS untuk melaksanakan hak pilih.

Menpan RB juga mengingatkan soal PP Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Yang mana berdasarkan pasal 11 huruf (c), menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal (a). PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik  terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

(b). PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; (c). PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; (d). PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik;

(e). PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial; (f). PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan; (g). PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon