Daerah ›› SDM Harus Menjawab Tuntutan Good Governance

SDM Harus Menjawab Tuntutan Good Governance


Ambon - Untuk mewujudkan standar kompetensi, perlu adanya kesadaran dan minat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam mengikuti berbagai jenis  diklat aparatur, guna meningkatkan kualitas SDM aparatur yang harus menjawab tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan kepemimpinan yang bersih (Clean Governance).

Demikian dikatakan, Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu dalam sambutannya yang dibacakan Asisten I Sekda Maluku, Angky Renyaan saat membuka Diklat Kepemimpinan tingkat III angkatan ke-22, bagi PNS dilingkup pemerintah kabupaten/kota se-Maluku tahun 2013, yang berlangsung di lantai VII Kantor Gubernur, Rabu (19/6).

Menurutnya, dengan kapasitas yang dimiliki tersebut PNS khususnya pejabat struktural dapat melakukan perubahan yang signifikan terhadap kinerja birokrasi yakni peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan penguatan ketahanan pangan sosial masyarakat.

“Terhadap hal ini bila tugas-tugas pemerintahan dilakukan bukan oleh orang-orang yang ahli tentunya akan menimbul­kan bencana bagi kemasla­hatan bersama,” ujarnya.

Hal ini dikarenakan, lanjut gubernur, secara esensial penempatan peserta pada setiap proses penyelenggaraan diklat kepemimpinan akan  membentuk mental model dan mindset aparatur yang sempurna sebagai pemimpin dan manejer yang handal dilandasi disiplin, moralitas, integritas dan loyalitas yang tinggi terhadap bangsa dan negara.

Dalam kerangka itulah maka penyelenggaraan diklat kepemimpinan ini diharapkan berjalan dengan baik dan lancar sehingga menciptakan aparatur yang profesional.

“Saya harapkan dan saya tegaskan kepada seluruh peserta diklat khususnya penyelenggara dan para widyaiwara, agar sesuai peran dan gungsi yang diemban dapat melaksanakan fungsinya secara optimal,sinergis dan sungguh-sungguh sehingga output penyelenggaraan diklat kepemimpinan ini secara nyata dan terukur berdampak terhadap peningkatan kompetensi, profesionalisme dan kinerja organisasi,” pintanya.

Untuk diketahui, diklat tersebut diikuti sedikitnya 35 pejabat eselon III yang berasal dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB),  Maluku Tenggara (Malra), Kota Tual, Buru Selatan (Bursel) dan  Buru. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon