Hukum ›› Satu Tahun Bui Menanti Ebet Jadi Tersangka Dugaan Pelanggaran Pemilu

Satu Tahun Bui Menanti Ebet


Ambon - Calon anggota DPR Partai Golkar, Edison Betaubun terancam satu tahun penjara, dan denda Rp 12 juta. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Maluku menjerat Ebet, panggilan Edison Betaubun, dengan pasal 493 jo 280 ayat 2 huruf f, h dan J.

“Edison telah melanggar pasal 493 jo 280 ayat 2 huruf f, h dan J UU No­mor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berda­sarkan pasal tersebut, ia dapat dipidana dengan pi­dana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak 12 juta,” kata Koordi­nator Devisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu  Ma­luku, Thomas Wakanno, kepada Siwalima, di ruang kerjanya, Kamis (14/3).

Selain Ebet, kata Wakanno, ada enam kepala desa dari Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Para kepala desa itu, terlibat pertemuan dengan Ebet pada Jumat 4, Januari 2019 di Mutiara Hotel Ambon.

Keenam kepala desa itu disang­kakan dengan pasal 490. Pasal itu menyatakan, setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan  tindakan yang meng­untungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Ia mengaku, berkas Ebet dan ke­enam kepala desa telah dilimpahkan penyidik gakumdu ke jaksa penun­tut umum untuk diteliti.

“Jadi berkas mereka sudah tahap I atau penyerahan berkas dari penyidik ke jaksa untuk diteliti,” ujarnya.

Siapa para kepala desa tersebut, Wakanno, mengaku lupa, karena penyidikan kasus ditangani tim sentra gakumdu. “Saya tidak ingat, semuanya di penyidik,” katanya.

Masuk DPO

Seperti diberitakan, Ebet akan ditetapkan dalam daftar pencari orang. Dua kali dipanggil Tim Sentra Gakumdu Maluku, mangkir. Upaya pencarian di Jakarta juga gagal.

Penyidik gakumdu menda­tangi Ebet di Perumahan Graha Mutiara Blok E.9 RT 006/RW 003, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa­lumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Rabu (13/3), namun tidak berada di rumah.

Informasi yang diperoleh dari tetangga, Ebet,  sementara keluar daerah.

“Tadi penyidik sudah ke kedia­mannya namun yang bersangkutan tidak berada di rumah. Menurut in­formasi tetangga, beliau sementara berada di luar daerah,” kata Koor­dinator Devisi Penin­dakan Pelang­garan Bawaslu Maluku, Thomas Wakanno, saat dikonfirmasi Siwa­lima, melalui telepon selulernya, Rabu (13/3).

Wakanno mengatakan, panggilan secara patut sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Upaya pencairan pun telah dilakukan, sehingga proses hukum akan tetap berjalan. Ebet akan ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO).

“Sudah dipanggil tapi tidak hadir, sudah dicari tetapi tidak dite­mukan maka kita akan menetap­kannya dalam DPO sesuai dengan aturan dan mekanisme yang diatur dalam UU Nomor 7 tahun 2017,” tegasnya.

Wakanno menambahkan, setelah penyidik kembali ke Ambon, tim gakumdu segera merampungkan berkas Ebet untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum untuk diteliti.

Penyidik Tim Sentra Gakumdu Maluku memutuskan untuk ke Jakarta memeriksa Ebet karena ia tak kooperatif. Dua kali Ebet mangkir dari panggilan tim sentra gakumdu untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran pemilu.

Saat kasus masih dalam tahap penyelidikan, Ebet juga dipanggul dua kali, namun tak hadir.

Wakanno menegaskan, kasus dugaan pelanggaran pemilu yang ditangani tim sentra gakumdu bukan dalam kapasitasnya sebagai ang­gota DPR, tetapi sebagai caleg DPR, yang adalah pelaksana kam­panye.

Sebagai pelaksana kampanye, kata Wakanno, Ebet tidak bisa menggu­na­kan hak imunitasnya.

“Ini pelanggaran Pemilu.  UU Nomor 7 tahun 2017 itu berbeda dengan undang-undang lainnya, sehingga dengan batas waktu 14 hari itu, penyidik akan berproses sesuai dengan mekanisme dan ke­tentuan yang diatur dalam per­undang-undangan,” tandasnya.

Tersangka

Status Ebet naik menjadi ter­sang­ka diputuskan dalam gelar perkara yang dilakukan tim Gakumdu pada Selasa (5/3).

Sebelum menjerat Ebet, tim Ga­kumdu sudah memeriksa sejumlah saksi, terkait  pertemuannya dengan sejumlah kepala desa dan dusun serta tokoh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat pada Jumat 4, Januari 2019 di Mutiara Hotel.

Ebet disangkakan melakukan dugaan tindak pidana mengikut­sertakan kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa dan aparatur sipil negara dalam  kampanye anggota DPR RI, seba­gaimana dimaksud dalam pasal 493 jo 280 ayat 2 huruf f, h dan J UU No­mor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bermain Isu SARA

Ebet bukan pertama kali berurusan dengan Tim Sentra Gakumdu Ma­luku. Ia pernah dilaporkan ke ga­kumdu terkait isu SARA yang dihem­buskan saat kampanye Pil­kada Maluku tahun lalu.

Dugaan tindak pidana pemilu itu, dilaporkan oleh Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Maluku. Namun Ebet lolos. Gakumdu meng­hentikan penanganan laporan tersebut, dengan alasan tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu.  Kali ini, Ebet sulit lolos. Sebab, tim gakumdu mengantongi bukti-bukti kuat.

Suara Kembali ke Partai

Kendati berstatus tersangka, namun Ebet tidak dicoret dari daftar calon tetap (DCT) anggota DPR. Namun kalau sudah ada putusan inkrah, maka KPU akan menyurati Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan menyatakan suara yang diperoleh Ebet dikembalikan ke partai.

“Jadi kalau sudah berkekuatan hukum tetap, maka KPU akan menyurati setiap PPS bahwa nama ini tidak memenuhi syarat, ketika dicoblos maka suaranya akan milik partai bukan milik caleg,” kata Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Ku­bangun, beberapa waktu lalu, ke­pada wartawan di Ambon.

Kubangun menambahkan, peng­alihan suara caleg yang bermasalah hukum dan putusannya sudah inkrah ke partai,  diatur dalam Pasal 55 Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019, tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu.

(S-16/S-44)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon