Daerah ›› Saleh Thio Menghindar Soal Tunjangan Perbatasan

Saleh Thio Menghindar Soal Tunjangan Perbatasan


Ambon - Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Muhammad Saleh Thio menghindar, ketika ditanyakan soal tunjangan penambahan penghasilan (TPP), tunjangan khusus perbatasan dan sertifikasi triwulan kedua April-Juni, yang sampai sekarang belum dibayarkan Pemkab Kepulauan Aru.

Padahal tunjangan tersebut menjadi hak para guru yang bertugas di daerah perbatasan karena telah dianggarkan dalam APBN setiap tahunnya.

Kadis pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Muhammad Saleh Thio ketika dikonfirmasi wartawan di kantor Gubernur Maluku, Jumat (9/8) enggan berkomentar

Ia justru berjalan semakin cepat menuju ke mobil dinas milikinya, yang telah menunggunya di depan kantor gubernur.

Dengan menggunakan baju batik totak-kotak, tidak ada sepatah katapun yang keluar dari mulut Thio, sampai menaikan kendaraan dinas nomor Pol DE 28. Padahal sebagai Kadis PK Maluku, Thio memiliki hak untuk mengawasi pengunaan anggaran dari APBN.

Kendati dikejar dengan pertanyaan soal anggaran perbatasan tersebut, lagi-lagi Thio membungkam.

Tunjangan Belum Dibayar

Diberitakan sebelumnya, tunjangan guru yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Aru berupa tunjangan penambahan penghasilan (TPP), tunjangan khusus perbatasan dan sertifikasi triwulan kedua April-Juni sampai sekarang belum dibayarkan Pemkab Kepulauan Aru.

Kepada sejumlah wartawan, Selasa (6/8) di Dobo, sejumlah guru mengakui sampai saat ini belum menerima TPP satu semester (Januari-Juni 2019), termasuk tunjangan khusus dan sertifikasi yang baru dibayar satu triwulan (Januari-Maret) sementara triwulan kedua belum direalisasi oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Aru.

Mereka mengaku, janji pihak Dikbud melakukan realisasi di triwulan kedua hanya isapan jempol semata, karena kini memasuki triwulan ketiga, belum ada tanda-tanda maupun penjelasan resmi kapan direalisasi.

“Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan janji, akan merealisasi TPP satu semester, tunjangan khusus dan sertifikasi nanti di bulan Juli, tapi nyatanya hanya janji belaka, pelaksanaan nol,” kesal para guru yang enggan namanya dikorankan ini.

Paru guru ini khawatir, pengalaman raibnya satu bulan TPP dan satu bulan sertifikasi di tahun 2014 akan terulang kembali, karena triwulan kedua telah berakhir dan saat ini masuk triwulan ketiga, namun para guru yang bertugas di batas negara Indonesia-Australia ini, masih mengeluh lantaran  apa yang menjadi hak mereka belum direalisasi oleh Dikbud tanpa alasan yang jelas.

Para guru ini meminta kepada Dikbud Kabupaten Kepulauan Aru dan DPRD Kepulauan Aru untuk melihat nasib mereka di perbatasan Kepulauan Aru dengan negara  tetangga lainnya.

Sementara itu, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Yusuf Apalen yang dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya Selasa (6/8) tidak berhasil, lantaran telepon genggamnya tidak aktif. (S-39)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon