Hukum ›› Saksi Ngaku Mainassy Tentukan HPS Sidang Korupsi Proyek Pancing Tonda

Saksi Ngaku Mainassy Tentukan HPS


Ambon - Sekretaris panitia pe­ngadaan proyek sarana tangkap pancing tonda  Imran Sangadji mengaku, Kepala DKP Maluku saat itu, Bastian Mai­nassy yang menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)  238 paket pancing tonda tahun 2011.

“Yang kami tahu, HPS dibuat dan ditentukan oleh kadis selaku PPK, yakni sebesar Rp 58.217. 664 per paket,” ungkap Imran Sa­ngadji, dalam si­dang di Pengadilan Tipikor Ambon, Rabu (18/1).

Sidang dengan agenda mendengarkan ketera­ngan saksi terhadap ter­dakwa eks Kepala DKP Maluku, Bastian Mainassy itu, di­pimpin majelis hakim yang diketuai Samsidar Nawawi didampingi hakim anggota RA Didi Ismiatun dan Herri Liliantono.

Sementara terdakwa didampingi Penasehat Hukum Phistos Noija dan Lin Matulessy.

Sangadji mengatakan, dirinya tidak mengikuti secara detail proses lelang proyek pancing tonda, karena diatur seluruhnya oleh Ketua panitia penga­daan barang, Chaly Sahusi­lawane, termasuk juga seluruh do­kumennya. “Kita tidak tahu secara mendetail proses lelang karena semuanya di­atur oleh ketua panitia termasuk juga seluruh dokumennya pun disiap­kan,” ujarnya.

Sangadji menjelaskan, proyek peng­adaan sarana tangkap pancing tonda sebanyak 238 paket diperun­tukan bagi 16 lokasi di 10 kabupaten/kota di Maluku. Namun ia tidak me­ngetahui berapa banyak perusahaan yang mendaftar, termasuk peme­nangnya maupun grade dari masing-masing perusahaan. “Saya tidak tahu berapa banyak perusahan yang ikut men­daftar dan perusahan-perusahan mana saja yang menjadi pemenang­nya, karena kita hanya menerima do­kumen dari ketua panitia,” kata Sangdji.

Anggota panitia pengadaan ba­rang, de Rooy Pieter yang dihadir­kan sebagai saksi juga mengatakan HPS ditentukan dan ditetapkan oleh kadis selaku PPK. “Informasi yang saya dapatkan jika HPS itu ditentukan oleh kadis selaku PPK,” ujarnya.

Dalam keterangannya, de Rooy Pieter lebih banyak menjawab lupa, dengan alasan proyek tersebut su­dah dilakukan sejak tahun 2011 lalu.

Selain Sangadji dan de Rooy, JPU Kejati Maluku, I Gede Widhatarma dan Irqram Ohoiwulun juga meng­hadirkan dua saksi lainnya yakni R Abubakar Siddik dan F Salamor sela­ku anggota panitia pengadaan barang.

Terdakwa Bastian Masinassy kebe­ratan atas keterangan Sangadji dan de Rooy bahwa dirinyalah yang menen­tukan dan menetapkan HPS. “Saya tidak  menentukan dan mene­tapkan HPS, karena saat itu saya se­mentara berada di Jakarta dan setelah tiba di Ambon, HPS telah ditetapkan,” tandasnya.

Usai mendengar keterangan para saksi, majelis hakim menunda sidang hingga pekan dengan agenda mende­ngarkan keterangan saksi.

JPU Kejati Maluku, Rolly Manam­piring dalam dakwaannya menga­takan, berdasarkan DPA SKPD DKP Maluku Tahun 2011, ditetapkan pagu anggaran sebesar Rp 13.855. 804.000 untuk pelaksanaan proyek pengadaan saranan  tangkap pan­cing tonda 1,5 GT dan Kadis DKP Maluku kala itu, Bastian Mainassy diangkat selaku KPA dan juga sebagai PPK.

JPU menyebutkan, proses peng­adaan barang yang dilakukan oleh Cha­ly Sahusilawane selaku ketua pa­nitia pengadaan barang tidak bekerja sesuai dengan Keppres Nomor 54 ta­hun 2010. Lelang dime­nangkan oleh 14 peru­sahaan, namun keuntungan yang diperoleh tidaklah wajar atau over­head. Karena ter­dakwa selaku PPK tidak melak­sanakan tugas pokok­nya dengan benar dalam menyusun HPS sesuai harga rill yang terjadi di lapangan.

14 perusahan yang memenangkan lelang pada 16 lokasi tersebut yakni CV Sukses Lestari Multi, Firma Kete­ram­pilan, CV Asta Bayu, CV Trijaya Lestari, CV Lease Sukses Makmur, CV Ireine Citra Perkasa, PT Bumi Karya Maluku, CV Bumi Waras, CV Yerpani Utama, CV Mejondri, CV Kencana Abadi, CV Elma, CV Godriver, dan CV Exhel Pratama.

Berdasarkan hasil audit kerugian negara yang dilakukan BPKP Per­wakilan Maluku, negara dirugikan sebesar Rp 3.209.371.974.

Untuk diketahui, saat ini Mai­nassy sementara mendekam di Lapas Klas IIA Ambon untuk menjalani hukuman lima tahun penjara atas kasus korupsi pengadaan kapal penangkap ikan fiberglass tahun 2013 yang merugikan negara Rp 1.235. 933.256,50. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon