Pemerintahan ›› SAKIP Maluku Selama Empat Tahun Peroleh Nilai Cukup Memadai

SAKIP Maluku Selama Empat Tahun Peroleh Nilai Cukup Memadai


Ambon - Terhitung sejak tahun 2012-2015 hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Provinsi Maluku memperoleh nilai CC atau cukup memadai.

Penilain itu disampaikan oleh Gubernur Maluku Said Assagaff dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Lutfi Rumbia, saat membukapem­binaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Provinsi Maluku Tahun 2017 di Lantai VI Kantor Gubernur, Selasa (9/5).

Dikatakan, mengacu pada Peraturan Presiden (PP) Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) maka, Pemprov Maluku telah menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Pre­siden melalui Kementerian Pendaya­gunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB),  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BapPenas) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Adapun gambaran perkembangan hasil evaluasi SAKIP Provinsi Maluku selama empat tahun terakhir yaitu dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 memperoleh nilai   dengan kategori CC atau cukup memadai,” ujarnya.

Menurutnya, beberapa kendala atau masalah yang dihadapi dalam penyu­sunan LKIP selama ini meliputi, penyu­sunan RPJMD khususnya pada Bab VI yang  intinya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran belum memuat indikator kinerja yang menunjang sasaran dan tujuan yang dicapai. Selain itu, belum ditetapkannya indikator kinerja yang mengacu pada sasaran strategis yang terdapat dalam dokumen RPJMD.

Selain itu, sasaran maupun indikator tahunan juga belum jelas atau me­ngambang, belum jelas prioritas, sa­sa­ran dan indikator. Belum dilaksanakan evaluasi SAKIP Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Peraturan Gu­bernur Nomor: 148 Tahun 2009 ten­tang Petunjuk Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Pemprov Maluku, serta sasaran dan indikator kegiatan SKPD yang juga belum terukur.

“Untuk cari solusi hadapi masalah tersebut, telah dilakukan pertemuan dengan Bappeda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Inspektorat, yang intinya agar segera dilakukan perubahan terhadap permasalahan tersebut,” tukasnya.

Pemerintah Provinsi kata gubernur, sangat berharap agar melalui pembi­naan SAKIP, ada masukan dari Menpan-RB untuk mempercepat penanganan kendala atau masalah yang dihadapi dalam perbaikan SAKIP Provinsi Maluku tahun 2016.

Gubernur juga berharap, Menpan-RB dapat melihat upaya pemda melalui SKPD untuk melakukan perbaikan SAKIP sebagai bentuk motivasi kerja yang positif, meskipun belum mencapai hasil yang diharapkan.

Penyelenggaraan pembinaan SAKIP dimaksudkan untuk memberikan pe­mahaman kepada para SKPD dan unit kerja di lingkup Pemprov Maluku dan kabupaten/kota tentang konsep SA­KIP yang meliputi perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sebagai media pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. (S-43)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon