Politik ›› RODAL-TUNTAS Persoalkan Hutang Paslon YAKIN Sidang Kode Etik KPU SBB

RODAL-TUNTAS Persoalkan Hutang Paslon YAKIN


Ambon - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pilkada (DKPP) kembali melanjutkan sidang, dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB ) dengan pelapor dari dua pasangan calon yaitu, Samuel Paulus Puttileihalat-H Amiruddin (RODAL) dan Sanadjihitu Tuhuteru-Petrus Izzack Suripatty (TUNTAS).

Dalam sidang yang dipimpin majelis sidang DKPP, Nur Hidayat Sardini itu, tim pemenang dari paslon RODAL maupun TUNTAS mempermasalahkan, kinerja KPU yang diduga sengaja meloloskan pasangan Yasin Payapo-Timotius Akerina. Padahal, pasangan dengan akronim YAKIN itu ternyata, memiliki hutang-piutang di Bank Maluku.

Menurut tim RODAL maupun TUNTAS, semestinya berdasarkan aturan dalam UU Nomor 10 tentang Pilkada, pasangan yang akan maju dalam pemilihan kepala daerah, tidak boleh memiliki hutang. Kenyataanya, pasangan YAKIN ternyata memiliki hutang dan hal itu dinilai oleh RODAL maupun TUNTAS telah melanggar aturan dalam UU Pilkada.

Akibat hal itu, kedua paslon ini menilai KPU SBB telah melakukan pelanggaran kode etik dengan sengaja meloloskan pasangan YAKIN.

Sementara itu, Ketua KPU SBB, Silehu Achmad mengungkapkan, KPU SBB hanya berpatokan pada surat yang dilampirkan oleh pasangan YAKIN, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi menyatakan, pasangan tersebut tidak memiliki hutang. Atas dasar itulah maka, KPU meloloskan pasangan tersebut karena dianggap telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. “Kita loloskan karena surat dari pengadilan itu. Nah dari surat itu kita verifikasi,” terang Silehu.

Saat KPU mengumumkan pasangan calon yang lolos, lanjutnya, ada diberikan batas waktu agar masyarakat maupun pasangan calon yang merasa tidak puas dapat mengajukan keberatan. Tetapi, saat itu tidak ada satupun pasangan calon baik itu RODAL dan TUNTAS tidak mengajukan keberatan ke KPU.

Sehingga, KPU menilai laporan yang diadukan oleh pasangan RODAL maupun TUNTAS sudah kadaluarsa.

Kendati begitu, Silehu memberikan keputusan sepenuhnya kepada majelis sidang DKPP. “Kita serahkan sepenuhnya kepada majelis sidang yang nantinya memberi­kan penilaian,” ujarnya. (S-46)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon